Daya saing Indonesia di kancah global menjadi perhatian khusus Pemerintah. Posisi Indonesia berdasarkan Global Competitiveness Index (GCI) cenderung naik sejak 5 tahun terakhir. Tahun 2013 Indonesia berhasil naik ke peringkat 38 (World Economic Forum, 2013). Negara-negara kawasan Asia-Pasifik termasuk Indonesia mulai mengejar peluang peningkatan persaingan dengan trend pertumbuhan yang signifikan.
Dua belas indeks pilar menjadi acuan dimana Produk Domestik Bruto (PDB) masih menjadi alat utama dalam penilaian tersebut. Indonesia menjadi salah satu negara dimana PDB cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keadaan ini membuat Indonesia cepat puas sehingga sering mengabaikan indikator-indikator lainnya.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terutama pada sektor infrastruktur, jaminan keamanan, kesehatan masyarakat, dan pelayanan publik. Indonesia yang ikut mencanangkan borderless di lingkungan Asia Pasifik tahun-tahun mendatang belum mampu bersaing dengan negara yang berdaya saing tinggi.
Karakter Indonesia yang dilihat dari struktur kependudukan, sumber daya alam, sifat kompetitif sumber daya manusianya memang belum dapat disandingkan dengan negara yang menempati posisi The Big Five atau The Big Ten. Birokrasi yang dijalankan dengan asas demokrasi dirasa belum cukup efisien.
Figure 1. Global Competitive Index Indonesia 2013-2014
Source : World Economic Forum, Global Competitive Report 2013.
Gambar diatas menunjukkan perkembangan tingkat daya saing Indonesia oleh beberapa indikator dasar, tingkat efisiensi, dan inovasi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Secara keseluruhan Indonesia memang mengalami kenaikan peringkat dilihat dari penilaian dari setiap indikator yang cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Makroekonomi dan kondisi pasar di Indonesia bahkan melompat jauh sebagai penyumbang poin tertinggi dari rata-rata penilaian.
Konsumen di Indonesia benar-benar membuat investor dalam dan luar negeri tertarik untuk menjalankan usahanya di Indonesia. Konsumsi barang-barang teknologi, transportasi pribadi, hingga makanan cepat saji masih mendominasi pasar Indonesia secara umum. Hal ini berbanding terbalik dengan peringkat layanan kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan efisiensi tenaga kerja yang peringkatnya rata-rata dibawah 50.
Figure 2. The Most Problematic Factors for Doing Business in Indonesia.
Source : World Economic Forum, Global Competitive Report 2013.
Pelayanan kesejahteraan masyarakat tidak dapat ditanggung sendiri oleh Pemerintah walaupun fungsi dari penerimaan pajak menuntut untuk itu. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan juga harus melibatkan beberapa stakeholders seperti pengusaha di bidang masing-masing dan masyarakat yang menjalankan fungsi controlling.
Data pasar dan konsumen yang ditunjukkan oleh gambar sebelumnya di awal membuat investor dan pengusaha begitu tertarik, tetapi ada beberapa faktor yang masih menjadi tugas Pemerintah untuk memperbaikinya guna ikut mendukung pembangunan berbasis kemerataan. Terlihat jelas dari gambar diatas beberapa faktor penyebab kegiatan investasi dan bisnis di Indonesia belum berjalan dengan baik.
Tingkat korupsi di negara ini benar-benar menghabiskan kekayaan negara, tenaga, serta pikiran dari Pemerintah dan Masyarakat yang berupaya memberantasnya. Korupsi yang menurunkan kesejahteraan mayarakat secara umum dilakukan oleh beberapa regulator maupun pengusaha itu sendiri.
Proses bisnis yang menjunjung tinggi etika, profesionalitas, dan integritas belum mampu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sudah mulai bosan mendengar kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menimpa beberapa pejabat publik yang seharusnya dipercaya untuk mengemban amanah. Birokrasi Pemerintah yang terlalu berbelit-belit juga menjadi pelengkap permasalahan disamping kegiatan penambahan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Hal-hal kecil hingga pembenahan beberapa sektor harus mulai dilakukan baik dari inisiasi Pemerintah maupun kontribusi masyarakat untuk mengurangi perilaku yang tidak beretika dan tidak sesuai dengan budaya yang dibangun para founders negara ini. Mulai dari menjunjung budaya antri setiap saat hingga penyederhanaan birokrasi sehingga semuanya bisa terintegrasi satu sama lain.
Potensi Indonesia untuk menjadi salah satu negara maju di masa mendatang sangat besar dan terbuka lebar. Harapan masyarakat untuk menggapai cita-cita bangsa harus diwujudkan dalam bentuk perencanaan matang 10-20 tahun ke depan.
Tahun politik ini bisa menjadi salah satu momentum yang membuktikan bahwa Indonesia harus stabil dalam menghadai krisis ekonomi dan berdaya dalam persaingan global. Paradigma ke dalam dan ke luar sebaiknya bisa dipegang oleh seluruh elemen masyarakat.
Ke dalam, masyarakat tidak hanya menjunjung tinggi sense of belonging, tetapi memegang teguh sense of ownership terhadap negaranya. Ke luar, masyarakat mulai sadar bahwa berpikir global sangat penting dengan tetap mendukung kearifan lokal di dalamnya. Daya tahan dan daya saing bangsa otomatis akan mengikuti.
Berdasarkan Global Competitiveness Index, selama krisis ekonomi global, ketidakpastian politik berpengaruh terhadap daya tahan dan daya saing beberapa negara. Negara yang memiliki kestabilan politik lebih dapat bertahan terhadap krisis ekonomi global dan meningkatkan peringkat daya saingnya. (Kun/SA/ES)
Penulis: Putu Yunartha