Skandal Panama Papers (1)

Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Indonesia dan Koneksi kebijakan Pengampunan Pajak

Pendahuluan

Kebocoran dokumen the Panama Papers berawal dari seorang reporter di Suddeutsche Zeitung, sebuah lembaga pers di Jerman, yang mendapat informasi ini dari seseorang yang misterius. Lalu informasi ini dibagikan secara gratis kepada The International Consortium of Investigative Journalists dan seluruh media yang merupakan anggotanya.  Laporan berita pertama diterbitkan pada tanggal 3 April 2016, dan laporan lengkapnya akan diberitakan oleh ICIJ pada bulan Mei 2016.

Berbicara mengenai Panama Papers berarti juga melibatkan Mossack Fonseca. Mossack Fonseca merupakan firma hukum yang berpusat di Panama City dan memiliki 42 cabang di dunia, seperti di Hong Kong, Zurich, Miami dan banyak diantaranya merupakan negara tax haven.  Firma ini didirikan oleh Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca. Firma ini membantu pendirian dan mengelola perusahaan offshore di negara tax haven bagi kliennya melalui kerja sama dengan lebih dari 500 bank, seperti  HSBC dan UBS, untuk merahasiakan finansial orang orang kaya di dunia, seperti politikus, mafia narkoba, milliuner, selebriti, dan atlet kelas dunia. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan cangkang yang didirikan untuk membantu memudahkan transaksi di luar negeri untuk menghindari pajak, menyembunyikan hasil pencucian uang, ataupun hasil tindakan kriminal.

Perusahaan cangkang atau disebut shell companies adalah perusahaan offshore yang didirikan oleh para investor untuk menyembunyikan dananya. Sedangkan tax haven adalah wilayah yang memberlakukan pajak rendah atau tidak sama sekali serta menyediakan tempat yang aman bagi simpanan sebagai insentif  bagi investor untuk menanamkan modal nya.  Pencucian uang, penyalahgunaan perusahaan cangkang, dan penggelapan pajak, merupakan risiko dari adanya tax haven.

Panama papers merupakan data sebesar 2,6 terabita dengan 11,5 juta dokumen yang berisi 4,8 juta email, tabel keuangan, paspor, dan catatan pendirian perusahaan offshore terebut.  Data yang berisi informasi dari 1977 hingga awal tahun 2015 berisi 214.488 nama perusahaan offshore dan 14.133 klien berisi bagaimana para orang kaya memanfaatkan tax haven. Tercatat ada 12 mantan dan pemimpin negara yang berkuasa, 140 politisi dari lebih 50 negara yang terlibat dalam pendirian perusahaan offshore ini.

Korelasinya dengan Praktik Pencucian Uang

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salah satu risiko dari adanya tax haven ini adalah praktik pencucian uang. Hal ini dikarenakan Mossack Fonseca ini juga menjamin kerahasiaan dari kliennya ditambah menyediakan jasa pembentukan perusahaan cangkang di negara suaka pajak, praktik pencucian uang atau money laundry bisa sangat mudah dilakukan. Praktik pencucian uang di Indonesia merupakan salah satu dari tindak pidana. Salah satu definisi tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 pasal 3 adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Poin utamanya di sini adalah orang yang melakukan transfer, penitipan, atau membawa ke luar negeri harta kekayaan, baik dari hasil tindak pidana (korupsi, perdagangan senjata gelap, perdagangan manusia, pencurian, penggelapan pajak) maupun tidak, akan semakin sulit untuk diselidiki jika menjadi klien dari Mossack Fonseca ini. Dengan terbongkarnya skandal Panama Papers ini, harta kekayaan yang berasal dari atau bertujuan melakukan tindak kriminal bisa diketahui bersumber dari mana.

Beberapa Tokoh yang Terlibat

  1. Beberapa nama orang Indonesia yang masuk dalam daftar klien Mossack Fonseca, berikut nama-nama orang Indonesia yang terlibat:
  2. James Riady (pemilik grup lippo)

Tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama Golden Walk Enterprise Ltd. Perusahaan itu didirikan dengan bantuan Mossack Fonseca di British Virgin Islands pada 2011. Putranya, John Riady, juga tercatat sebagai pemilik Phoenix Pacific Enterprise Ltd di BVI.

  1. Franciscus Welirang (Direktur PT Indofood Sukses Makmur)

Dia tercatat sebagai pemegang saham perusahaan offshore bernama Azzorine Limited. Nama Fransiscus tak langsung tercatat sebagai klien Mossack Fonseca. Dia terafiliasi lewat BOS Trust Company (Jersey) Ltd, yang menjadi klien sejak 2013.Belakangan, setelah memeriksa dokumentasinya, Fransiscus membenarkan. “Iya benar, itu memang perusahaan saya,” katanya. Dia menegaskan bahwa Azzorine adalah perusahaan tanpa investasi, yang disebutnya “perusahaan satu dolar”. Dia juga memastikan bahwa dia taat membayar pajak di Indonesia.

  1. Sandiaga Uno (Pebisnis muda)

Pebisnis  muda terkemuka yang kini tengah mencalonkan diri menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, juga tercatat namanya di panama paper.Sandiaga mengaku memiliki beberapa perusahaan offshore di British Virgin Islands. Keberadaan perusahaan offshore itu penting untuk bisnis Saratoga Equities, sebuah perusahaan investasi yang dia dirikan bersama Edwin Soeryadjaya.

Setidaknya ada tiga perusahaan yang terkait dengan Sandiaga: Aldia Enterprises Ltd, Attica Finance Ltd, dan Ocean Blue Global Holdings Ltd. Ketiganya didirikan berurutan sejak 2004 sampai 2006.

  1. Harry Azhar Aziz (Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK)

Harry sebelumnya mengakui sempat ikut membuat perusahaan offshore, Sheng Yue International Limited, melalui bantuan sebuah firma hukum kecil yang sangat berpengaruh di Panama bernama Mossack Fonseca.Maka dari itu, Harry disarankan oleh berbagai pejabat lainnya untuk mengundurkan diri dari Ketua BPK.Namun Harry menyangkal, “Apakah (masuk dalam) Panama Papers itu salah? Saya bersalah? Saya tidak bersalah. Yang menuntut orang tidak bersalah mundur itu yang salah,” kata Harry dengan nada tinggi saat ditemui di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2016.

  1. Muhammad Riza Chalid (Pengusaha Migas)

Riza Chalid pada 2001 mendirikan Gainsford Capital Ltd di British Virgin Islands, menurut Panama Papers, Gainsford dibentuk dengan modal US $ 50 ribu dalam bentuk 50 ribu lembar saham biasa. Pada 8 April 2008, Riza mengalihkan sahamnya sebanyak 75 dan 25 lembar kepada Nai Song Kiat, warga Singapura yang merupakan Direktur Veritaoil Pte Ltd.

  1. Beberapa nama pemimpin dunia yang terlibat dalam daftar klien Mossack Fonseca dalam Panama Paper:
  2. Presiden Rusia, Vladimir Putin

Lewat Mossack Fonseca, Putin disebut mampu mengatur transfer dana sebesar US$ 2 miliar lewat berbagai bank dan perusahaan bayangan. Orang-orang Putin ini mencoba menyamarkan pembayaran, memundurkan tanggal dokumen ke masa lalu (backdated).

  1. Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson
    Perdana Menteri Islandia (2013 -sekarang ) ; Anggota Parlemen ( 2009-sekarang ) ; Ketua Umum Partai Progresif ( 2009-sekarang ), Gunnlaugsson diduga bersama istrinya memiliki sebuah perusahaan offshoredi British Virgin Islands pada 2009. Saat itu, ia menjabat sebagai anggota parlemen, namun ia membantah kalau kepentingan bisnis keluarganya memiliki pengaruh atas posisi pemerintahannya dalam negosiasi dengan kreditor.
  1. Presiden Tiongkok Xi Jinping

Xi Jinping merupakan orang yang pernah bersumpah akan melawan para koruptor. Namun, dalam dokumen panama paper yang bocor tersebut diduga ada hubungan kakak ipar Xi Jinping, Deng Jiagui, dengan beberapa perusahaan offshore.

  1. Perdana Menteri Inggris David Cameron

Cameron pernah mendesak pemerintahannya untuk membersihkan wilayah yang bebas pajak di Inggris. Namun setelah Panama Papers bocor, dokumen tersebut mengungkapkan sejumlah perjanjian bisnis yang melibatkan perusahaan offshore yang dilakukan oleh ayahnya sendiri.

  1. Raja Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud.

Raja Arab Saudi ( 2015 -sekarang ) ; Putra Mahkota (2012-2015)

Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud menjadi Raja Arab Saudi pada bulan Januari 2015, dengan asumsi tahta setelah kematian saudaranya Raja Abdullah . Dia sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dan wakil perdana menteri dan gubernur Riyadh , ibukota negara , dari tahun 1955 ke tahun 1960 dan lagi dari tahun 1963 sampai 2011. Ia disebut sebagai pewaris tahta pada tahun 2012 . Raja Salman memegang peranan spesifik di perusahaan Luksemburg Safason Perusahaan SPF SA , yang merupakan pemegang saham Ayat Development Corporation , yang didirikan di British Virgin Islands pada tahun 1999 , dan Inrow Corporation, didirikan pada tahun 2002 Inrow mengambil hipotek pada tahun 2009 senilai  $ 26.000.000 dan mengambil hipotek kedua senilai lebih dari $ 8 juta kedua yang untuk rumah mewah di pusat kota London .

Panama Paper dan Potensi Penerimaan Pajak

Skandal Panama Papers berkaitan erat dengan kebijakan Tax Haven atau suaka pajak. Negara-negara pemberi suaka pajak memberikan beban pajak sebesar 0%. Negara-negara pemberi suaka pajak tersebar di seluruh penjuru dunia, tidak terkonsentrasi dalam suatu region tertentu. Seperti yang dilansir dari MarketWatch (2016), terdapat 10 negara yang membebankan pajak sebesar 0%. Negara-negara tersebut yaitu Bermuda, Qatar, The Cayman Islands, Kuwait, United Arab Emirates, Brunei, Bahamasa, Bahrain, Saudi Arabia, dan Oman. Dengan beban  pajak sebesar 0% tentu aliran dana asing sangat deras memasuki negara-negara tersebut.

Terbongkarnya Panama Papers menunjukkan bahwa berbagai kalangan lintas profesi  yaitu pengusaha, pejabat, artis hingga atlet memarkirkan aset kekayaan hanya di sebuah firma hukum dalam sebuah negara bernama Panama. Lalu bagaimana dampak larinya aliran dana tersebut terhadap perekonomian negara asal? Belum jelas apakah pelarian dana ke suatu negara suaka pajak akan berdampak pada perekonomian negara asal, misal dampak terhadap stabilitas sistem keuangan (monetary side). Namun, dengan keluarnya aliran dana dari suatu negara tentu berdampak langsung terhadap penerimaan pajak (fiscal side).

Ditemukan bahwa 2.961 nama terduga Warga Negara Indonesia tercatut di dokumen yang ditemukan. Terbebas dari jumlah besarnya dana yang diparkir, tentu potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor pajak sangat besar. Lalu bagaimana kontribusi pajak dalam pendapatan negara?

Tahun APBN Target Penerimaan Pajak (Triliun) Target Pendapatan

APBN (Triliun)

Persentase dari Pendapatan dalam APBN (%)
2015 (Perubahan) 1.294,3 1.761,6 73,47%
2016 1.546,7 1.822,5 84,86%

 

Dalam menyusun APBN selama dua tahun terakhir, pemerintah meningkatkan kontribusi pajak sebagai sumber pendapatan negara. Ternyata target penerimaan pajak terhadap pendapatan dalam APBN pun mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Target tersebut belum termasuk potensi pajak yang bisa didapatkan dari aktivitas underground economics, aktivitas money laundry, dan tindak pelarian aset ke negara tax haven.

Lalu apakah fungsi pajak hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan? Ternyata pajak memiliki beberapa fungsi penting. Pajak memiliki fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend) (Soemitro, 1988: 108-109). Fungsi pajak sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Fungsi anggaran

Pajak yang dibebankan ke wajib pajak akan digunakan sebagai pendapatan negara untuk membiayai program pembangunan, membayar belanja pegawai dan lembaga-lembaga pemerintah.

  1. Fungsi mengatur

Pemerintah dalam mengatur nilai nominal pajak dimaksudkan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari bahwa pajak memiliki multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.

  1. Fungsi stabilitas

Pajak digunakan untuk mengatur stabilisasi pasar. Dengan pajak harga barang-barang yang menimbulkan eksternalitas negatif dapat diatur seperti alkohol, tembakau.

  1. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk memberikan pelayanan umum dan bantuan sosial.

RUU Pengampunan Pajak: Merepatriasi Dana dari Tax Haven Countries?

Setelah munculnya publikasi the Panama Papers ini, RUU Pengampunan Pajak kembali masuk pembahasan dalam Badan Legislasi DPR. Banyak pihak beranggapan dengan bocornya dokumen mengenai Firma Mossack Fonseca sebagai momentum untuk segera disahkannya UU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak ini memang dinilai oleh beberapa pihak mampu untuk membantu memulangkan dana orang Indonesia yang “diparkir” di luar negeri dan mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Akan tetapi, keraguan akan efektifnya peraturan ini pun masih ada, meskipun terdengar sayup-sayup.

RUU Pengampunan Pajak dimaksudkan agar Wajib Pajak mau melaporkan kekayaan yang sebenarnya termasuk dari tindakan kriminal pun, seperti pencucian uang, korupsi, ataupun penggelapan pajak sehingga kekayaan yang belum dilaporkan tersebut dibebaskan dari segala sanksi menurut ketentuan pidana perpajakan atau bisa disebut sebagai pengampunan pelanggaran pajak di masa lampau. Hal ini juga berpotensi meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia karena salah satu syarat pengampunan ini adalah adanya uang tebusan atas dasar kekayaan yang belum dilaporkan, baik dana yang direpatriasi maupun tidak. Dana hasil repatriasi ini pun bisa membantu pembiayaan negara karena wajib diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga Negara, obligasi BUMN, atau instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Selain itu, sektor informal yang sejauh ini tidak membayar pajak bisa melaporkan pendapatannya dan terdaftar sebagai wajib pajak.

Rancangan kebijakan ini memang menarik mengingat dapat mengembalikan dana di luar negeri dan menerima tebusan atas itu, tetapi yang menjadi persoalan adalah kebijakan ini bisa disebut kurang adil bagi wajib pajak yang taat ketika para pelanggar pajak justru mendapat pengampunan. Apalagi menurut revisi terbaru RUU Pengampunan pajak, tarif tebusan untuk dana yang direpatriasi sebesar 1, 2, dan 3 persen sehingga potensi tambahan penerimaan negara yang digadang-gadang cukup besar bisa sedikit berkurang, padahal menurut Bambang Brodjonegoro nilai aset orang Indonesia di tax haven countries sekitar Rp11 ribu triliun! Selain itu, kebijakan ini terlihat berkontradiksi terhadap program Dirjen Pajak yang menyebut bahwa tahun ini adalah tahun penegakan hukum perpajakan.

Meskipun RUU Pengampunan Pajak ini tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan Panama Papers, pemerintah terlihat begitu optimis bahwa dampak yang bisa ditimbulkan di pembahasan sebelumnya bisa diminimalisir. Akan tetapi, Pemerintah sebaiknya tidak terlalu terburu-buru untuk segera merampungkan rancangan kebijakan ini. Siapa yang bias menyangka kalau kebijakan pengampunan pajak ini berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang seperti moral hazard? karena masyarakat sudah tahu bahwa pelanggar pajak bisa dibebaskan dari hukuman. Di saat beberapa negara terus menuntut keterbukaan karena pemimpinnya tercantum dalam dokumen Panama Papers, seperti Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson atau Presiden Rusia Vladimir Putin, Indonesia justru ingin memberi pengampunan, dibanding menegakan hukum.

Akhir kata, semoga Tax ‘Amnesty’ tidak menjadi Tax ‘Amnesia’.

Bersambung

Departemen Kajian Strategis

BEM FEB UGM

Kabinet Transformasi Karya

 

Sumber :

Amirullah. (26 Januari 2016). Ini Isi Draf RUU Tax Amnesty. https://m.tempo.co/read/news/2016/01/26/087739417/ini-isi-draf-ruu-tax-amnesty, diakses tanggal 20 April 2016.

Hill, Catey. (11 Februari 2016). Top 10 Tax Havens around the World. http://www.marketwatch.com/story/top-10-tax-havens-around-the-world-2016-02-11, diakses tanggal 17 april 2016.

Prastowo, Yustinus. (11 April 2016).  Mengenal Tax Havens, Membedah Panama Papers, http://katadata.co.id/opini/2016/04/11/mengenal-tax-havens-memedah-panama-papers, diakses tanggal 18 April 2016.

Rakhmat, M. Zulfikar. (12 April 2016). Indonesia and the Panama Papers. http://www.huffingtonpost.co.uk/muhammad-zulfikar-rakhmat/indonesia-and-the-panama-_b_9658490.html, diakses tanggal 17 april 2016.

Redaksi Beritagar. (06 April 2016). Berkah Panama Papers bagi RUU Pengampunan Pajak. https://beritagar.id/artikel/editorial/berkah-panama-papers-bagi-ruu-pengampunan-pajak, diakses tanggal 21 April 2016

Republik Indonesia. 2010. UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

The Internasional Consortium of Investigative Journalist. https://panamapapers.icij.org/the_power_players/.

Tim ICIJ, dkk. (05 April 2016). Ini Deretan Pengusaha RI yang Terseret Panama Papers. https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/078759972/ini-deretan-pengusaha-ri-yang-terseret-panama-papers, diakses tanggal 18 April 2016

Tim Investigasi Tempo. 2016. Jejak Korupsi Global Dari Panama. https://investigasi.tempo.co/panama/, diakses tanggal 18 April 2016.

Tim Investigasi Tempo (5 April 2016). Apa Itu Skandal Panama Papers? Ini Penjelasannya,  https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/116759790/apa-itu-skandal-pajak-panama-papers-ini-penjelasannya , diakses tanggal 18 April 2016.

Tim Tempo (6 April 2016). Apa Itu Perusahaan Cangkang dalam Panama Papers?,  https://m.tempo.co/read/news/2016/04/06/090760201/apa-itu-perusahaan-cangkang-dalam-panama-papers , diakses tanggal 18 April 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *