Polemik RUU Pilkada

Oleh Arif Anindita,

Staf Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan menggantikan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menuai pro dan kontra pada banyak kalangan. Dalam tubuh internal DPR RI sendiri terjadi banyak perdebatan. Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan penggantian sistem Pilkada langsung dengan Pilkada oleh DPRD. Fraksi-fraksi tersebut adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra yang notabene menguasai 75,01%[1] suara di DPR RI. Sedangkan sisanya yaitu PDIP, Hanura, dan PKB yang mempunyai 24,99% suara bersikukuh untuk tetap mengadakan Pilkada langsung.

Fraksi yang setuju dengan Pilkada oleh DPRD menyatakan bahwa Pilkada langsung bisa menyebabkan biaya politik yang tinggi –termasuk biaya Pilkada dari APBD dan dana kampanye calon- yang dikhawatirkan akan menyebabkan korupsi setelah kepala daerah menjabat. Hal ini sangat logis mengingat banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama ini. Berdasarkan data dari KPK, kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak tahun 2004 adalah sebanyak 52 kasus, yang terdiri dari 11 kasus yang menjerat Gubernur, dan 41 kasus yang menjerat Bupati/ Walikota.[2] Efisiensi anggaran yang terlalu boros digunakan untuk pemilukada juga menjadi hal yang digarisbawahi oleh Fraksi pendukung pemilukada tidak langsung. Selain masalah biaya politik yang tinggi dan korupsi, konflik horizontal yang sering terjadi setelah adanya Pilkada. Hal ini tercermin dari banyaknya konflik yang terjadi setelah terjadinya Pemilukada, entah itu dari para calon maupun pendukungnya.

Di lain sisi, 3 fraksi penentang RUU Pilkada mempunyai pendapat bahwa Pilkada tidak langsung tidak bisa menjamin berkurangnya politik uang, bahkan justru bisa semakin parah. Pilkada oleh DPRD bisa menimbulkan praktik KKN, politik transaksional sangat berpotensi terjadi. Potensi suap, akan dipindahkan dari suap ke masyarakat menjadi suap kepada DPRD. Selain itu, Pilkada oleh DPRD akan mengebiri hak rakyat dalam berdemokrasi. Mereka berpendapat bahwa mengadakan pemilukada akan menyebabkan kemunduran demokrasi Indonesia, mengingat praktik demokrasi lewat pemilukada sudah semakin dewasa dengan munculnya beberapa nama kepala daerah yang berkualitas.

Secara umum, RUU Pilkada ini akan membawa beberapa manfaat dan dampak. Manfaat yang bisa ditimbulkan adalah seperti usulan yang disampaikan oleh mayoritas fraksi tadi. Tetapi patut digarisbawahi juga kualitas dari DPRD ini sendiri, mengingat ketika RUU ini disahkan, secara legitimasi Kepala daerah akan bertanggung jawab kepada DPRD. Kualitas Parlemen negara ini masih agak rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kasus korupsi yang menjerat anggota Dewan. KPK menyebutkan bahwa dari tahun 2004 sampai saat ini, tidak kurang dari 75 kasus menjerat anggota DPR dan DPRD.[3] Mengingat kualitas parlemen seperti sekarang ini, sepertinya harus ditinjau ulang usulan tentang pilkada oleh DPRD, karena bisa menimbulkan KKN berjamaah antara kepala daerah dan DPRD.

Dari sisi demokrasi, hak rakyat akan benar-benar dikebiri. Abraham Lincoln menyebutkan bahwa Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara eksplisit pemilu tidak langsung akan mengurangi partisipasi politik dari rakyat sendiri, walaupun DPRD juga adalah produk dari demokrasi rakyat melalui Pemilihan legislatif. Pengurangan hak demokrasi rakyat ini, akan menyebabkan rakyat tidak lagi dilibatkan dalam pelaksanaan pemerintahan eksekutif, dan hanya akan berpartisipasi lewat legislatif. Sehingga, daulat rakyat tidak sepenuhnya terjadi di segala sisi pemerintahan mulai dari eksekutif dan legislatif. Hal inilah yang disebut dengan kemunduran demokrasi, dimana partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan bukan hanya berkurang secara alamiah, tapi “diperkosa” untuk berkurang oleh para elit di tubuh legislatif.

Dari sisi kekuasaan, Pilkada lewat DPRD ini akan menyebabkan ambiguitas, dikarenakan pemilihan yang dilakukan oleh DPRD akan menyebabkan kekuasaan DPRD lebih besar dari Kepala daerah, sehingga kurang adanya check and balance antara lembaga eksekutif dan legislatif tersebut. Ketika DPRD memilih Kepala Daerah, maka secara legitimasi kepala daerah akan bertanggung jawab kepada DPRD, bukan kepada rakyat, berbeda dengan sekarang dimana kedua lembaga tersebut saling mengawasi satu sama lain dan keduanya bertanggung jawab kepada rakyat sebagai konstituen mereka.

Selain itu, usulan RUU Pilkada dengan alasan efisiensi anggaran juga tidak bisa 100% dibenarkan. Menurut pakar politik UGM Kuskrido Ambardi, presentase pilkada dengan APBD sangatlah kecil. Kuskrido menggarisbwahi bahwa bila presentasinya kecil, darimana datangnya anggapan bahwa biaya Pilkada mahal?Masih menurutKuskrido, para politisi mencampuradukkan antara biaya penyelenggaraan pilkada dengan pengeluaran kampanye masing-masing kandidat. Biaya kampanye mahal itu berpokok pada kecenderungan kandidat untuk membeli suara pemilih, menukarnya dengan kaos, kalender, sajadah dan mukena, perkakas dapur, dan tentu saja amplop.

Kesimpulannya, walaupun membawa banyak manfaat dan keuntungan, RUU Pilkada juga mempunyai banyak kekurangan. Seakan trade-off, mengorbankan sebuah hal untuk sebuah hal yang lain. Mengorbankan banyak anggaran demi pendewasaan demokrasi, atau mengorbankan kedewasaan untuk efektifitas anggaran. Sekali lagi, patut diperhatikan bahwa pembahasan RUU ini harus dipertimbangkan lebih matang. Jangan sampai nantinya RUU ini hanya menguntungkan pihak elit politik –yang berbicara atas nama rakyat dan negara- saja, tapi juga demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat bukan seekor kelinci percobaan dari elit politik, tapi rakyat adalah bagian dari kesatuan politik yang suara dan partisipasinya juga harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi pemerkosaan demokrasi rakyat yang sudah semakin dewasa demi kepentingan beberapa pihak saja.

 

[1]2009, K. P. (2009, September 9). Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik di DPR RI Periode 2009 – 2014. Dipetik September 15, 2014, dari Media Center KPU: http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/Nia/PDF/perolehan_kursi_parpol2.pdf

[2]Korupsi, K. P. (2014, Juli 31). Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan. Dipetik September 15, 2014, dari Anti-corruption Clearing House: http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan

[3]Korupsi, K. P. (2014, Juli 31). Penanganan TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan. Dipetik September 15, 2014, dari Anti-corruption Clearing House: http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *