PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN, JAWABAN KEPASTIAN YANG SARAT AKSI

Penulis: Wahyuningtyas Puspitasari

Kenaikan upah menjadi tuntutan buruh dari tahun ke tahun yang menjadikannya sebagai masalah yang menjamur baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kenaikan upah minimum yang tidak pasti juga menjadi permasalahan tertentu bagi pengusaha. Diluncurkannya Kebijakan Ekonomi Jokowi jilid IV yang dikeluarkan pada 15 Oktober 2015 seolah mulai memberikan titik kepastian dari permasalahan ini.

Mengangkat Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja sebagai judulnya, kebijakan ini mengatur bahwa formula upah minimum harus mengacu pada acuan baku penetapan nilai upah minimum yaitu penafsiran pasal 88 ayat (4): upah minimum ditetapkan berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak), dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, paket kebijakan juga memuat adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang kini telah disahkan. Dalam PP tersebut perhitungan upah minimum diformulasikan sebagai:

UMn = UMt + {UMt x (% inflasi t + % Δ PDBt)}

Berdasarkan formula di atas, upah minimum suatu tahun didapatkan dari upah minimum tahun sebelumnya ditambah upah  minimum sebelumnya dikalikan inflasi dan kenaikan PDB tahun sebelumnya. Melihat perekonomian saat ini, upah minimum buruh hampir selalu dapat dipastikan akan meningkat karena inflasi dan peningkatan PDB yang terjadi hampir di setiap tahun. Namun, bukan berarti kepastian kenaikan tersebut membuat buruh lantas puas. Berbagai aksi protes justru berdatangan karena dianggap peraturan tersebut kenaikannya terlalu rendah, merugikan  para buruh, dan lain sebagainya.

KHL sendiri diatur dalam Permenakertrans No.13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Pemerintah menetapkan 7 kelompok dengan 60 komponen kebutuhan bagi buruh/pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survei harga dan menentukan besaran nilai upah minimum. 60 komponen inilah yang dianggap para buruh masih kurang untuk standar buruh saat ini dan dengan adanya PP tersebut, tuntutan buruh untuk penyesuaian dan penambahan komponen KHL dianggap semakin sulit dikabulkan.

Kenyataannya, dengan Permenakertrans tersebut, Jakarta provinsi dengan nilai upah minimum tertinggi pada tahun 2016 nanti sebesar Rp 3,1 juta. Penetapan tersebut diterima oleh pengusaha dengan berat hati karena upah tersebut dinilai lebih tinggi dari pengajuan serta kondisi ekonomi yang sulit akhir-akhir ini (Kompas, 2015). Jika komponen KHL ditambahkan menjadi 84 komponen seperti apa yang pernah dituntukan para buruh, kemungkinan besar suara penolakan keras akan berasal dari pengusaha. Jika dipaksakan, kemungkinan yang ada yaitu PHK besar-besaran demi mengurangi beban biaya yang ada.

Formulasi upah yang mengikutsertakan penghitungan kenaikan  PDB seolah menyiratkan untuk mendorong kenaikan produktivitas para buruh. Meningkatnya produktivitas para buruh akan meningkatkan produk yang dihasilkan dan dampak lebih panjangnya adalah peningkatan PDB yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya formulasi ini juga diharapkan adanya peningkatan produktivitas buruh. Sayangnya, kebijakan ini masih kurang efektif jika tidak diikuti dengan peningkatan kualitas buruh misalnya peningkatan di sektor pendidikan atau pelatihan. Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan kekuatan buruh yang besar sebenarnya memiliki masalah dengan tingkat produktivitasnya. 64% dari kaum buruh merupakan unskilled labour dengan tingkat pendidikan yang rendah –tidak pernah sekolah hingga tamat SMP- (BPS, 2015). Hal ini hampir sama dengan Amerika tetapi yang membedakan adalah pendidikan di Amerika yang menggunakan sistem horizontal juga dimana siswa juga diajari berbagai macam skill dari berbagai macam profesi sehingga siswa yang lulus tak hanya berbekal pengetahuan tetapi juga ketrampilan yang berguna (Endang, 2015)

Menanggapi dikeluarkannya PP yang mengundang berbagai macam reaksi dari kalangan masyarakat di atas, dapat dilakukan beberapa macam hal guna mencegah aksi negatif yang ada. Melakukan dialog aktif dengan semua pihak yang terlibat yaitu, perwakilan buruh, pengusaha, serta pemerintah atau pihak terkait, mengenai UM/UMP tahun berikutnya seperti yang telah dilakukan di Jakarta agar didapatkan kepakatan semua pihak serta tidak bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003. Dalam UU tersebut, penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah.

Tak hanya sampai disitu saja, tuntutan akan ditambahknnya komponen KHL juga harus disepakati oleh pihak yang terlibat. Jangan sampai, kenaikan komponen yang disetujui tidak hanya berdampak pada kenaikan upah minimum tetapi juga kenaikan tingkat pengangguran akibat PHK yang ikut meningkat. Sementara itu, dalam hal produktivitas, diperlukan adanya kebijakan pendamping jika pemerintah memiliki target atau tujuan untuk meningkatkan produktivitas buruh secara lebih signifikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggelar pelatihan atau pendidikan secara masal kepada buruh untuk efek jangka cepatnya. Untuk jangka panjang, perbaikan sistem pendidikan juga mendorong peningkatan kualitas buruh di Indonesia. Tak hanya sistem pendidikan yang menerapkan pentingnya nilai, tetapi juga yang menerapkan pentingnya keahlian di bidang lain yang tidak melulu soal akademis.

Sumber:

Aktualita.co. (2015, Oktober 31). Isi Lengkap PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dan Alasan Buruh Menolaknya. Retrieved November 9, 2015, from http://www.aktualita.co/isi-lengkap-pp-no-78-tahun-2015-tentang-pengupahan-dan-alasan-buruh-menolaknya/6413/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2015). Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 4. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 2004 – 2014*). Retrieved November 9, 2015, from http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/971

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu. Retrieved November 9, 2015, from http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/976

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Perkembangan Upah Minimum Regional/Propinsi di Seluruh Indonesia 1997-2014 (Dalam Ribuan Rupiah). Retrieved November 9, 15, from http://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1427

BBC Indonesia. (2015, Oktober 15). Pemerintah Indonesia Tetapkan Formula Kenaikan Upah Buruh. Retrieved November 9, 2015, from Bisnis.com: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151015_indonesia_paket_ekonomi_4

Ninik, F. R. (2015, Oktober 30). Pengusaha dan Buruh Terima Kesepakatan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Rp 3,1 Juta. Retrieved November 21, 2015, from http://print.kompas.com/baca/2015/10/30/Pengusaha-dan-Buruh-Terima-Kesepakatan-Upah-Minimu

Perdana, M. A. (2013, Oktober 13). Ini Tuntutan Komponen Hidup Layak Buruh 2014. Retrieved November 9, 2015, from http://nasional.tempo.co/read/news/2013/10/31/078526122/ini-tuntutan-komponen-hidup-layak-buruh-2014

Sidauruk, M. S. (2013). Kebijakan Upah Minimum di Indonesia. International Labour Organization.

(2003). Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *