Peningkatan Kualitas SDM sebagai Upaya Sukses dalam MEA

Penulis :  Fauzan Dewantara (Staf Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM 2016)

Sudah lebih dari satu bulan kita memasuki tahun 2016, tahun dimana MEA resmi dilaksanakan. Banyak pro dan kontra dalam memutuskan apakah MEA akan dilaksanakan, tetapi pada akhirnya MEA telah diresmikan tahun 2016.MEA tidak terasa efeknya secara langsung tapi mau tidak mau kita pasti menghadapinya. Kita harus aktif untuk mempersiapkan diri menghadapi MEA. Negara tetangga bahkan sudah mulai mempersiapkan SDM mereka dengan belajar bahasa dan kebudayaan Indonesia agar mereka siap untuk ikut bersaing di negara kita. Mari kita mulai lihat kualitas SDM di negara ASEAN.

Tabel 1. Peringkat IPM beserta komponen penyusunnya negara di kawasan ASEAN

Peringkat di ASEAN Negara di ASEAN Rank IPM 2014 Skor IPM 2014 Rata-rata Lama Waktu Sekolah 2014 (tahun) Angka Harapan Hidup 2014 (tahun) Pendapatan Per Kapita 2014 (US$)
1 Singapura 11 0.912 10.6 83.0 76,628
2 Brunei 31 0.856 8.8 78.8 72,570
3 Malaysia 62 0.779 10.0 74.7 22,762
4 Thailand 93 0.726 7.3 74.4 13,323
5 Indonesia 110 0.684 7.6 68.9 9,788
6 Filipina 115 0.668 8.9 68.2 7,915
7 Vietnam 116 0.666 7.5 75.8 5,092
8 Timor Leste 133 0.595 4.4 68.2 5,363
9 Laos 141 0.575 5.0 66.2 4,680
10 Kamboja 143 0.555 4.4 68.4 2,949
11 Myanmar 148 0.536 4.1 65.9 4,608

Sumber: Disarikan dari laporan tahunan UNDP tahun 2015

Keterangan: Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasar tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Berdasarkan tabel 1 Peringkat Indonesia di ASEAN tidak terlalu buruk karena berada di peringkat ke-5 dari 11 negara. Tetapi jika kita melihat peringkat secara global Indonesia(peringkat ke-110) tertinggal jauh dengan Singapura(peringkat ke-11) dan Brunei(peringkat ke-31) yang berada di 50 besar dunia. Indonesia yang berada di peringkat ke-6 di ASEAN skor IPMnya tidak terpaut terlalu jauh dengan Myanmar yang merupakan negara dengan peringkat terendah di ASEAN.

Saat MEA resmi diberlakukan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar di ASEAN jika tidak mampu untuk memperbaiki kualitas SDM maka negara kita akan terancam sebagai pasar bagi negara lain. MEA membuat arus perdagangan, jasa serta tenaga kerja antar negara ASEAN semakin bebas. Kita harus mampu untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menghadapi hal tersebut. Peningkatan kualitas SDM membuat kita menjadi negara yang mampu menjadi pemimpin di ASEAN kelak. Hal ini bisa dibuktikan oleh negara Singapura walaupun secara wilayah kecil dan penduduk sedikit dengan kualitas SDM yang baik mereka mampu menjadi yang terbaik dalam hal ekonomi di ASEAN.

Pembangunan dari segi pendidikan

Grafik 1. Persentase Penggunaan APBN di Bidang Pendidikan

7Kita semua sadar bahwa pendidikan adalah hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas suatu bangsa. Bahkan dalam UUD pasal 31 ayat 4 tercantum ‘Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional’. Hal ini membuktikan pendidikan sebenarnya juga mendapat prioritas di negara kita. Hanya saja kita mendapat fakta yang cukup bertentangan di lapangan. Banyak sekolah yang masih rusak, peralatan kurang memadai. Memang hal tersebut masih terjadi tetapi umumnya berada di daerah pedesaan. Sekali lagi hal ini terkait dengan ketimpangan sosial. Seperti yang dibahas di kajian sebelumnya ketimpangan dalam hal IPM cukup terasa antara DKI Jakarta dengan Papua.

Cukup dengan pembahasan ketimpangan antar daerah, mari kita lihat berapa dana yang dianggarkan oleh pemerintah di bidang pendidikan.

Tabel 2. Pembagian Dana APBN bidang pendidikan untuk kementerian terkait

Kementerian APBNP 2015 APBN 2016 Selisih
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp53,3 triliun Rp49,2 triliun Rp4,1 triliun
Kementerian Agama Rp60,3 triliun Rp57,1 triliun Rp3,2 triliun
Kemenristek Dikti Rp43,6 triliun Rp40,6 triliun Rp3 triliun

Sumber: BIB 2016, hal.21

Dari tabel 2 di atas kita dapat melihat bahwa anggaran yang diberikan kepada kementerian yang terkait dengan bidang pendidikan menurun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan terjadi di semua kementerian, seperti Kemendikbud yang anggarannya menurun sebesar 4,1 triliun, Kemenag turun sebesar 3,2 triliun dan Kemenristek Dikti turun sebesar 3 triliun. Dari sini kita melihat pemerintah mencoba untuk mengurangi anggaran pendidikan. Tahun 2015 kemarin banyak masalah pendidikan yang belum teratasi dan pada APBN 2016 anggaran pendidikan secara mengejutkan dikurangi dibanding tahun sebelumnya. Hal ini cukup mengherankan karena seperti yang kita tahu masih banyak masalah pendidikan yang belum diatasi dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pembangunan dari Bidang Kesehatan

            Kesehatan adalah topik yang cukup sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Mulai dari adanya kasus Zika hingga mewabahnya demam berdarah. Ini menunjukkan bahwa kesehatan adalah hal yang penting karena jika kita sakit kita tidak dapat melakukan aktivitas secara maksimal.

Tabel 3. Pembagian Dana APBN bidang pendidikan untuk kementerian/badan terkait

Kementerian/Badan APBNP 2015 APBN 2016 Selisih
Kementerian Kesehatan Rp 51,3 triliun Rp63,5 triliun Rp 12,2 triliun
BPOM Rp1,2 triliun Rp1,6 triliun Rp 0,4 triliun
BKKBN Rp3,3 triliun Rp3,9 triliun Rp 0,6 triliun

Sumber: BIB 2016, hal. 22

Tabel 3 di atas menunjukkan pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayan kesehatan pada seluruh warga negara. Peningkatan anggaran dalam bidang kesehatan naik seluruhnya. Kenaikan paling banyak ada di kementerian Kesehatan yang naik sebesar Rp12,2 triliun dibanding tahun sebelumnya. Anggaran untuk BPOMM dan BKKBN juga naik, walaupun kenaikannya tidak terlalu besar. Adanya kenaikan yang cukup besar diharapkan pemerintah mampu untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih memadai untuk semua kalangan.

Tabel 4. Jumlah layanan kesehatan di DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Barat

Provinsi Rumah Sakit Umum (2013) Rumah Sakit Khusus (2013) Puskesmas ( 2013)
DKI Jakarta 91 59 340
Papua 33 2 391
Sulawesi Barat 9 0 92

Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik

Dari tabel 4 diatas kita dapat melihat bahwa perbedaan dalam layanan kesehatan cukup mencolok, Provinsi DKI Jakarta memiliki fasilitas layanan yang sangat lengkap yaitu 91 RSU, 59 RSK dan 340 Puskesmas. Papua memiliki 33 RSU, 2 RSK dan 391 Puskesmas. Sedangkan Sulawesi Barat, provinsi yang relatif masih baru memiliki fasilitas kesehatan yang minim yaitu 9 RSU, 92 Puskesmas dan tidak memiliki RSK.

Dengan adanya tambahan dana fasilitas kesehatan diharapkan dapat meningkat sekaligus menyebar secara merata di semua provinsi. Adanya fasilitas layanan kesehatan yang lebih banyak dan merata dapat meningkatkan taraf kesehatan warga indonesia sekaligus meningkatkan angka harapan hidup. Itu semua akan meningkatkan kualitas hidup warga Indonesia.

Pemerataaan Pendapatan

            Pendapatan perkapita negara kita Indonesia sebenarnya sudah besar hanya saja pendapatan tersebut belum terdistribusi dengan baik. Secara umum penduduk miskin lebih sering ditemui di daerah pedesaan. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel di bawah.

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Provinsi DKI Jakarta dan Papua (September 2014)

Provinsi Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan Persentase Penduduk Miskin di Pedesaan
DKI Jakarta 4,09%
Papua 4,46% 35,87%

Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik

Dari tabel 5 diatas kita melihat bahwa persentase penduduk miskin di daerah perkotaan lebih kecil dibanding di pedesaan. Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki pedesaan memiliki persentase penduduk miskin sebesar 4,09%. Wilayah perkotaan di Papua persentase penduduk miskin sebesar 4,46% tidak terpaut terlalu jauh dengan Provinsi DKI Jakarta. Terjadi perbedaan besar dengan penduduk miskin di pedesaan di Papua yang memiiliki penduduk miskin sebesar 35,87%.

Pemerataaan pendapatan sebaiknya juga ikut diperbaiki seiring dengan peningkatan pendapatan. Agar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan tidak tertinggal cukup jauh dengan penduduk di wilayah perkotaan.

Kebijakan Pemerintah Mengenai Peningkatan Kualitas SDM

Sebelumnya kita telah membahas sektor-sektor yang berperan dalam peningkatan kualitas SDM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam sektor pendidikan maupun kesehatan. Dalam sektor pendidikan kita pasti sering mendengar program wajib belajar 9 tahun. Tahun 2015 kemarin tepatnya bulan Juni pemerintah merevisi program tersebut dan menjadi wajib belajar 12 tahun. Ini adalah suatu yang menggembirakan. Jika program pemerintah ini efektif maka seharusnya lulusan minimal sebelum terjun ke dunia kerja adalah SMA/SMK. Kita harus ikut membantu dalam pengawasan agar program ini dapat dilaksanakan secara efektif dan menyeluruh.

Program BPJS merupakan program yang sangat baik. Ada pula program yang lain seperti Program Indonesia Sehat yang terdiri atas 1) Paradigma Sehat; 2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer; dan 3) Jaminan Kesehatan Nasional. Ketiganya akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko(Kemenkes, 2015). Ada program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program ini 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta 3) Memberikan tambahan Manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi(Kemenkes, 2015). Dengan adanya berbagai program tersebut diharapkan tingkat kesehatan warga Indonesia akan meningkat.

Sudah saatnya kita bangkit dan sadar akan ketertinggalan bangsa ini tetapi dengan usaha kita mampu untuk membawa negara kita untuk menjadi yang terbaik di ASEAN. Usaha yang nyata akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang disegani lagi. Bukan hanya di tingkat ASEAN, namun juga di tingkat dunia.

Sumber:

UNDP(2015). Human Development Report.Laporan terbitan tahunan yang dapat diunduh di laman hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf

BPS(2015). Statistik Indonesia 2015. Laporan terbitan tahunan yang dapat diunduh di laman

http://bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Indonesia-2015.pdf

Koran Harian Kompas tanggal 9 November 2015 hal.25

Pusdiklat AP(2014). Anggaran Pendidikan 20%, Apakah sudah dialokasikan?Diakses pada 15 Februari 2016, pukul 07.23 dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20310-anggaran-pendidikan-20-,-apakah-sudah-dialokasikan

Kemenkes(2015). PROGRAM INDONESIA SEHAT UNTUK ATASI MASALAH KESEHATAN

Diakses pada 15 Februari 2016, pukul 08.37 http://www.depkes.go.id/article/print/15020400002/program-indonesia-sehat-untuk-atasi-masalah-kesehatan.html

Data Badan Pusat Statistik

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *