Pengelolaan Energi: Pengendalian Konsumsi BBM Bersubsidi

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalamUndang-Undang nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. Dari total Anggaran Belanja sebesar Rp 1.683,011 triliun, sebanyak Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang menjelaskan wilayah serta jumlah BBM bersubsidi yang diberikan. Terdapat beberapa poin penting yang dapat disoroti dan dikaji dari pembatasan subsidi BBM, yaitu latar belakang kebijakan, cara pengendalian, sosialisasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta biaya dan keuntungan.

Latar Belakang Kebijakan

Pembahasan mengenai subsidi energi terutama BBM merupakan hal yang sangat sensitif dibicarakan karena banyaknya jumlah orang yang bergantung pada hal tersebut. Setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penertiban subsidi BBM selalu menuai protes dari berbagai kalangan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kondisi kuota subsidi BBM yang semakin membengkak.

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah pada tahun 2014 ini berlatar belakang terbatasnya kuota BBM bersubsidi yang telah ditentukan pemerintah. Menurut  UU no. 12 Tahun 2014 tentang APBN-P 2014, kuota BBM bersubsidi, yaitu premium dan solar sebesar 46 juta kilo liter (Pertamina, 2014). Jumlah ini menurun 2 juta kilo liter dari tahun-tahun sebelumnya. Kuota tersebut tidak akan mencukupi kebutuhan domestik hingga akhir tahun apabila tidak dibatasi. Menurut Jero Wacik, apabila solar bersubsidi tidak dibatasi, kuota 46 juta kL itu akan habis di bulan November 2014. Keterbatasan kuota ini mendorong adanya sebuah langkah pengendalian berupa pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang dilakukan secara bertahap pada bulan Agustus 2014.

Faktor lain yang melatarbelakangi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi adalah pesatnya pertumbuhan kendaraan di Indonesia. Menurut data yang dilansir Antaranews, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, rata-rata penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun dan 7,6 juta unit per tahun untuk motor.

Hal ini semakin parah dengan adanya target penjualan mobil yang tinggi di tahun 2014 sebesar 1,25 juta unit dan 8 juta unit untuk motor. Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor ini menyebabkan meningkatnya konsumsi BBM, terutama BBM bersubsidi. BBM bersubsidi ini lebih dipilih oleh pemilik kendaraan dikarenakan perbedaan harga yang signifikan dengan BBM non-subsidi. Hal ini mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi dan banyaknya subsidi BBM yang bocor kepada sasaran yang tidak tepat. Dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi ini akan membuat pemilik kendaraan bermotor beralih ke BBM non-subsidi.

Pembatasan BBM bersubsidi juga merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi bebasnya permintaan atau penimbunan BBM bersubsidi yang kemudian disalahgunakan oleh orang-orang tak bertanggung jawabyang notabene bukanlah target konsumen BBM bersubsidi. Tidak hanya waktu penjualannya yang dibatasi, namun pengurangan titik-titik SPBU penjual bbm bersubsidi pun turut dikurangi. Hal ini bertujuan agar persediaan BBM bersubsidi lebih dekat kepada sasaran yang tepat. Pengalokasian BBM bersubsidi di lingkungan menengah kebawah seperti lingkungan nelayan dan petani akan lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi BBM bersubsidi yang berada di wilayah menengah ke atas seperti di sekitar jalan tol atau perumahan, dengan harapan masyarakat yang dapat menjangkau subsidi BBM adalah memang masyarakat yang membutuhkan.

Cara Pengendalian

Untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi, khususnya solar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan Surat Edaran nomor 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014 dan mulai diimplementasikan mulai tanggal 1 Agustus 2014 kemarin. Adapun isi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

  • Seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak lagi menjual solar bersubsidi. Wilayah tersebut dipilih karena konsumsi solar tidak terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah Jakarta lain, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang lebih dekat dengan aktivitas industri.
  • Waktu penjualan solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi, yaitu mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 mulai pada tanggal 4 Agustus 2014. Kebijakan ini difokuskan untuk kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah yang dekat dengan pelabuhan yang cenderung rawan terjadi penyalahgunaan solar bersubsidi. Sedangkan untuk SPBU yang berlokasi di jalur utama distribusi logistik tidak diberlakukan kebijakan pembatasan waktu penjualan solar bersubsidi.
  • Alokasi solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan akan dipotong sebesar 20% mulai tanggal 4 Agustus 2014. Selain itu, penyaluran solar bersubsidi diutamakan untuk kapal nelayan dengan mesin di bawah 30GT.
  • Mulai tanggal 6 Agustus 2014 seluruh SPBU yang berada di jalan tol, yaitu 29 unit SPBU (27 unit di Jawa Barat dan 2 unit di Jawa Timur), tidak akan menjual premium bersubsidi, tetapi hanya menjual Pertamax series.

Selain keempat kebijakan di atas, Pertamina bekerja sama dengan PT Inti untuk menjalankan Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak, sebuah program untuk memonitor dan mengendalikan penggunaan BBM, khususnya BBM bersubsidi, agar lebih tepat sasaran dan pada akhirnya memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Program ini memanfaatkan teknologi RFID (Radio Frequency Identification) sebagai alat untuk mendata dan memantau penggunaan BBM yang dipasang pada kendaraan bermotor di seluruh Indonesia secara gratis.

Sosialisasi Kebijakan

Menurut Ibrahim Hasyim, anggota Komite BPH Migas, kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke Badan-badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian BBM subsidi. Kebijakan ini bukan keputusan sepihak karena telah dibahas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam rangka sosialisasi, Pertamina juga telah menyiapkan spanduk untuk setiap SPBU dan pengumuman.

Meskipun demikian, sosialisasi masih dirasa kurang cukup karena sebagian masyarakat, khususnya sopir angkutan darat, masih belum mengetahui adanya kebijakan baru padahal merekalah pihak-pihak yang berkaitan langsung. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, bahkan juga mengakui bahwa sosialiasi  masih belum berhasil karena selama sepekan ini tersebar kabar yang salah tentang pengendalian BBM bersubsidi tersebut. “Penjelasan masih kurang rapi sehingga publik agak panik,” kata Jero, di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2014 (http://migasreview.com/).

Kendala yang Dihadapi

Pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian BBM subsidi memang untuk mengontrol konsumsi subsidi yang berlebihan. Namun di sisi lain juga perlu disoroti mengenai kendala-kendala yang muncul dengan adanya kebijakan ini. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, mengatakan bahwa kebijakan ini termasukan mendadak dan tidak dilakukan sinkronisasi serta koordinasi sehingga menyusahkan kementerian lain, seperti kementerian perhubungan dan kementerian perdagangan.

Kendala yang mucul adalah kenaikan tarif angkutan. Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda), Andriansyah, menjelaskan bahwa dengan pembatasan penjualan solar, otomatis akan mendorong kenaikan tarif angkutan umum. Imbasnya, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Pada akhirnya yang dirugikan adalah para sopir angkutan umum.

Selain itu, dihapusnya penjualan BBM bersubsidi membuat SPBU di rest area jalan tol menjadi sepi sehingga mengalami kerugian yang cukup besar. Sebaliknya, antrian SPBU di luar jalan tol menjadi ramai dan mengalami penumpukan. Adanya kendala-kendala tersebut nantinya akan dapat menimbulkan maraknya penyelundupan BBM.

Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih 20014-2019, dan Suryo Bambang Sulisto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, berpendapat bahwa kebijakan pembatasan di wilayah tertentu masih belum efektif karena hanya akan mengalihkan masyarakat ke wilayah lain untuk mendapatkan BBM bersubsidi (http://www.merdeka.com/). Akan lebih baik apabila harga BBM dinaikkan daripada pembatasan BBM subsidi. Namun tentu saja kenaikan harga BBM itu perlu diterapkan dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang.

Banyak keluhan dari masyarakat maupun pengusaha SPBU yang diterima terkait pembatasan subsidi, tetapi sayangnya keluhan tersebut tidak dapat ditampung oleh PT Pertamina. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Ali Mundakir, menjelaskan bahwa keluhan atau saran dapat langsung disampaikan ke Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Selanjutnya dari Hiswana Migas akan disampaikan secara langsung kepada pemerintah.

Biaya dan Keuntungan

Kebijakan pembatasan subsidi BBM per 1 Agustus yang ditandai dengan terbitnya Surat Edaran BPH Migas Nomor 937/07/Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, tentang pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, menemui banyak kendala pada pelaksanaannya. Solar sebagai salah satu komoditas BBM bersubsidi dikendalikan jumlah konsumsinya melalui pembatasan waktu penjualan. Lembaga penelitian Universitas Indonesia  mengungkapkan bahwa BBM jenis solar, dikonsumsi oleh kelompok tidak miskin 99,4 kali lebih banyak daripada kelompok miskin[i] sehingga solar rawan terhadap penyelundupan. Susilo Siswo Utomo, Wakil Menteri ESDM, mengungkapkan bahwa kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi diambil dengan alasan konsumsi solar disekitar wilayah perkebunan, pertambangan, dan industri sering diselundupkan. Oleh karena itu, perlu diketatkan konsumsi BBM bersubsidi di daerah rawan[ii].

Kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi salah satu diantaranya adalah masalah kesejahteraan nelayan pada sektor perikanan rakyat. Masalah ini secara garis besar dapat diuraikan menjadi dua masalah utama, yaitu tentang turunnya daya saing nelayan lokal dan kesejahteraan nelayan. Inti masalah utama pada kebijakan ini sebenarnya terletak pada pemotongan alokasi untuk solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT.

Disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik saat berbincang dengan Liputan 6 SCTV, bahwa pada saat ini ada sekitar 13,8 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya langsung dengan sektor perikanan rakyat.  Dari angka tersebut, 80 persen diantaranya berada pada ekonomi rentan miskin, miskin dan hampir miskin. Beliau melanjutkan bahwa menurutnya, kebijakan ini akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan nelayan antara 20%-30%.

Penurunan kesejahteraan nelayan yang diakibatkan oleh penurunan produksi ikan, tentunya akan berdampak pada daya saing Indonesia dalam bidang perikanan. Patut diketahui bahwa sector perikanan merupakan salah satu sector yang akan diliberalisasi dengan adanya AEC. Hal ini haruslah menjadi perhatian serius, mengingat masyarakat Indonesia telah menjadikan komoditas perikanan sebagai salah satu kebutuhan pangan utama. Disampaikan oleh Riza Damanik, bahwa konsumsi pangan masyarakat Indonesia dari sektor perikanan paling tidak sebesar 35 kilogram per kapita per tahun.

Dengan perhitungan sederhana jumlah penduduk Indonesia sebesar 237 juta orang, maka potensi dari kebutuhan konsumsi akan hasil perikanan adalah sebesar 8,05 juta ton per tahun, sedangkan produksi ikan tangkap sebesar 5,8 juta ton pada tahun 2012, dimana dari perikanan laut sendiri menyumbang produksi sekitar 5,4 juta kilo ton[iii]. Jika dibiarkan terus menerus kurangnya daya saing nelayan lokal dalam memproduksi hasil perikanan, bukan tidak mungkin negara asing akan masuk ke perairan Indonesia dan mulai masuk pasar Indonesia dengan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan nelayan local, mengingat tingginya biaya produksi untuk nelayan bisa menyebabkan penurunan produksi dari nelayan lokal.

Saran

Pembatasan subsidi BBM yang digencarkan pemerintah menimbulkan aksi pro-kontra masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan pihak yang sangat bergantung pada solar tidak mengetahui pembatasan tersebut. Pemerintah sebaiknya memperluas berita pembatasan subsidi BBM melalui media massa dan media elektronik agar masyarakat tidak buta akan kebijakan pemerintah. Kebijakan terkait pembatasan subsidi BBM sebaiknya perlu disosialisasikan dengan baik supaya masyarakat siap. Tidak hanya kebijakannya saja, alasan dan strategi alternatif juga sebaiknya dipaparkan dengan jelas.

Sosialisasi saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah subsidi BBM. Bukan hanya pembatasan bahan bakarnya, namun pembatasan jumlah kendaraan bermotor juga harus dilakukan. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin pesat akan mengakibatkan lonjakan kebutuhan subsidi BBM. Target penjualan mobil yang tinggi di tahun 2014 sebesar 1,25 juta unit dan 8 juta unit untuk motor harus diperhitungkan kembali. Tidak hanya subsidi BBM yang akan melonjak, kemacetan dan polusi juga akan meningkat.

Selain hal tersebut, kebijakan yang akan ditindaklanjuti sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kementerian yang bersangkutan agar kebijakan tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Pembatasan subsidi BBM sebaiknya dibahas dengan matang bersama kementerian perdagangan dan kementerian perhubungan. BBM bersubsidi yang akan menjadi langka menyebabkan tarif angkutan umum naik dan masyarakat memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.

Pemberlakuan subsidi BBM harus tepat sasaran agar pihak yang menerima BBM bersubsidi merupakan pihak yang sangat membutuhkan dan tidak memungkinkan untuk menggunakan BBM non-subsidi. Apabila BBM bersubsidi salah sasaran, masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan terganggu kesejahteraan hidupnya.

Penyelundupan terhadap BBM bersubsidi harus diperjelas sanksi dan hukumannya agar pelaku jera dan takut untuk melakukan penyelundupan. Hukum di Indonesia harus benar-benar ditegakkan agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan yang akan dilaksanakan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan permasalahn baru dan tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2014). Penduduk Indonesia menurut Provinsi. Diakses dari: http://bps.go.id/.

Badan Pusat Statistik. (2014). Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Subsektor. Diakses dari: http://bps.go.id/.

Deny, Septian. (2014). Pemangkasan Alokasi Solar Gerus Daya Saing Nelayan Lokal. Jakarta. Diakses dari: http://bisnis.liputan6.com/read/2088786/pemangkasan-alokasi-solar-gerus-daya-saing-nelayan-lokal.

Vicka, Paricia. (2014). Ternyata Ini Alasan ESDM Batasi Waktu Penjualan Solar. Jakarta. Diakses dari: http://m.metrotvnews.com/read/2014/08/08/275208.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2012). UU No. 19/2012: Subsidi BBM Rp 193 Triliun, Anggaran Pendidikan Rp 336 Triliun. Diakses dari: http://www.setkab.go.id/kawal-apbn-6642-uu-no-192012-subsidi-bbm-rp-193-triliun-anggaran-pendidikan-rp-336-triliun.html.

Sumut Pos. (2014). Pembatasan Solar Subsidi Cuma Kebijakan Konyol. Diakses dari: http://sumutpos.co/2014/08/83386/pembatasan-solar-subsidi-cuma-kebijakan-konyol.

 

Departemen Kajian Strategis

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *