Nawa Cita bukan Utopia

Oleh: Firmansyah Surya Artha Wirawan

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

 

“It’s an universal law– intolerance is the first sign of an inadequate education. An ill-educated person behaves with arrogant impatience, whereas truly profound education breeds humility.”

-Aleksandr Solzhenitsyn-

Sudah dua tahun lebih bekerja, kini agenda prioritas tentang kepemimpinan dalam ikhtiar menyejahterakan rakyat masih belum berjalan sebagaimana semestinya. Sebuah janji ketika Pemilihan Presiden di tahun 2014 lalu yang kala itu digaungkan ke seluruh penjuru nusantara agar bangsa tercinta dapat berdiri di atas jiwanya sendiri. Nawa Cita, dua kata indah yang membalut program kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla menuju perubahan Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Telah tertuang dengan tinta emas sejarah sembilan poin yang diagendakan menjadi garis besar kepemimpinan Kabinet Kerja. Poin terakhir berbunyi “Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga”. Kata memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial dimaksudkan untuk membuat perbedaan yang ada selama ini sebagai sebuah alasan mengapa Bangsa Indonesia harus lebih kokoh bersatu. Akan tetapi, fakta saat ini mengambarkan bahwa perbedaan masih saja menjadi biang konflik di masyarakat. Ide-ide populis terkait pembangunan yang berdasar kebhinekaan terkadang ternoda dengan masalah klise terkait dengan toleransi beragama dan berkebudayaan.

Sekarang ini intoleransi adalah hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Betapa tidak, menurut Kabag Mitra Biro Pemnas Divhumas Mabes Polri Kombes Awi ketika diwawancarai oleh Liputan6.com mengatakan bahwa Polri mencatat setidaknya ada 25 kasus mengenai intoleransi yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2016, di antaranya pengusiran terhadap penganut Gafatar dan Ahmadiyah di Bangka, penolakan terhadap kaum Syiah yang dilakukan Forum Umat Islam di Jawa Tengah, penolakan pembangunan masjid di Manado, perusakan relief salib dan Bunda Maria di Yogyakarta, serta penistaan agama yang dituduhkan kepada Calon Gubernur DKI petahana Basuki Thajaya Purnama yang memicu beberapa kelompok masyarakat untuk berdemonstrasi di Jakarta. Sungguh menyayat hati ketika hal tersebut justru diperparah dengan laporan tahunan yang disampaikan Komnas HAM pada 9 Januari 2017 lalu. Dalam laporannya, di tahun 2016 Komnas HAM mencatat ada 97 kasus yang diadukan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, data ini meningkat dari tahun 2014 yang hanya terdapat 76 kasus dan 87 kasus di tahun 2015. Memprihatinkan!

Melihat lebih dalam ke tengah-tengah masyarakat ditemukan bahwa negative solidarity yang terkait dengan penutupan rumah-rumah ibadah di berbagai wilayah dan beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti membatasi kebebasan warganya untuk beragama dan berkeyakinan menjadi penyebab mengapa intoleransi masih kerap terjadi. Penegak hukum yang sering kecolongan membuat semakin banyak tindakan masyarakat baik secara individual maupun kolektif yang mengarah kepada disintegrasi masyarakat. Selain itu, media sosial secara serentak dalam beberapa waktu terakhir sering dihiasi dengan berbagai kiriman dan komentar yang membuat perbincangan tentang kebencian tiada habisnya. Ini adalah kenyataan sekaligus tantangan yang jika dibiarkan akan berpotensi meruntuhkan keutuhan bangsa.

Adalah tragedi yang memilukan jika Indonesia sebagai sebuah negara berlandaskan gotong royong yang seharusnya menempatkan semangat persatuan dalam kehidupannya justru terpecah belah karena permasalahan kecil satu atau dua kelompok semata. Aneh memang, tetapi itulah realitas yang terjadi dari hari ke hari. Semboyan rembug atau musyawarah kini seperti tak berarti dan sering kali hanya dijadikan rutinitas yang jarang membuahkan solusi, tetapi yang ada justru agitasi dan provokasi. Izinkan rakyat bertanya, inikah bukti kehebatan Nawa Cita? Inikah hasil dari visi-misi besar yang dipenuhi janji-janji yang katanya nyata?

Paradigma bersama dalam kebhinekaan harus menjadi prinsip dalam pranata sekaligus sikap agar dengannya Bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan bersama. Sejatinya rakyat sudah menderita dengan isu intoleransi yang meresahkan, rakyat sudah merana dengan perbedaan yang menghancurkan, rakyat sudah terpenjara dengan tumpukan simbol kerukunan namun hampa keharmonisan. Salah satu upaya awal yang harus diambil adalah komitmen pemerintah dalam mengembangkan pendidikan karakter kepada seluruh elemen masyarakat secara intensif melalui berbagai media dan lembaga. Tidak akan tercapai toleransi sempurna jika rakyat bergerak sendirian tanpa pernah ada dukungan dari pemerintah. Kemudian tradisi musyawarah juga perlu mendapat sorotan yang serius. Pasalnya Bangsa Indonesia sebetulnya lebih nyaman menggunakan musyawarah dalam mengatasi setiap masalah, tetapi karena sistem hukum Indonesia mengadopsi undang-undang Eropa maka ketika ada masalah kecil selalu saja langsung dilarikan ke proses proyustisia tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Yang terakhir, penegakan hukum yang tepat dan efisien merupakan sektor krusial selanjutnya yang harus segera dibenahi. Seperti apa yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang dilansir oleh Detik.com, biaya untuk pengamanan aksi 4 November dan aksi damai 2 Desember saja sudah menghabiskan Rp 76 Miliar. Artinya dengan dana semahal itu Polri harus bekerja lebih optimal mengingat aksi-aksi serupa dapat terjadi kapan saja dan mungkin menyertakan lebih banyak massa. Sebab seumpama Polri melakukan blunder maka secara eksplisit Polri telah mendorong terciptanya kesalahpahaman yang nantinya akan berdampak kepada rusaknya social fabric dan pertumpahan darah antar saudara.

Kini, sudah saatnya Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan kembali Nawa Cita terutama kali butir ke sembilan tentang kebhinekaan dan restorasi sosial Indonesia. Sudah bukan waktunya menyalahkan masyarakat yang kurang dinamis dan kurang mengerti terhadap visi-misi dalam Kabinet Kerja. Akan sia-sia jika kebhinekaan yang menjadi pemersatu bangsa ini berdiri hanya menjadi sebuah kerangka nan rapuh tanpa pernah ditegakkan kebenarannya. Akan sia-sia jika tujuan luhur sebagai sebuah bangsa yang berdikari menjadi limbung arahnya hanya karena Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak dengan kesungguhan merealisasikan Nawa Cita, cita-cita yang diharapkan menjadi nyata bukan sekadar utopia yang membuat bangsa semakin sengsara.

 

 

Referensi:

Taufiqurrohman. Polri: Prihatin, Kita Tangani 25 Kasus Intoleransi pada 2016. January 06, 2017. http://m.liputan6.com/news/read/2819492/polri-prihatin-kita-tangani-25-kasus-intoleransi-pada-2016 (accessed March 15, 2017).

-. Pada 2016, Intoleransi Meningkat. January 16, 2017. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/01/16/276/pada-2016-intoleransi-meningkat.html (accessed March 15, 2017).

Mardiastuti, Aditya. Polri Habiskan Rp 76 Miliar untuk Pengamanan Aksi 411 dan 2 Desember. December 05, 2016. https://m.detik.com/news/berita/d-3363368/polri-habiskan-rp-76-miliar-untuk-pengamanan-aksi-411-dan-2-desember (accessed March 16, 2017).

Nugroho, Bagus Prihantoro. Presiden Jokowi Setujui Terbentuknya Dewan Kerukunan Nasional. January 04, 2017. https://m.detik.com/news/berita/3387802/presiden-jokowi-setujui-terbentuknya-dewan-kerukunan-nasional (accessed March 16, 2017).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *