Naik Turun Harga Bahan Pangan Nasional

Penulis : Dwi Wisnu Pradana (Staf Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM 2015)

Menggapai stabilitas harga bahan pangan di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang mudah. Harga bahan pangan yang fluktuatif seakan-akan menjadi tradisi rutin yang selalu terulang setiap tahunnya. Bukan hanya konsumen yang menjerit, namun juga para petani lokal hingga distributor pun akan ikut menjerit.

Tercatat pada bulan Januari 2016, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah sebesar 0,51% month to month (mtm) dan sumber utama pendorong inflasi itu berasal dari kelompok volatile food (kelompok bahan pangan dengan harga yang mudah bergejolak) yaitu sebesar 2,40% mtm. Serta berdasarkan pada data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) di akhir bulan Januari 2015 dan Januari 2016 mengenai harga kebutuhaan pokok di Indonesia, terdapat 7 bahan kebutuhan pokok dengan kenaikan harga mencapai 5 persen keatas seperti yang tercantum pada tabel 1, yaitu daging sapi, daging ayam broiler, telur ayam ras, beras medium, gula pasir, cabai merah biasa, dan bawang merah. Kenaikan harga yang paling tinggi terjadi pada komoditas bawang merah, yaitu mencapai 45 persen, sedangkan penurunan harga yang paling drastis terjadi pada komoditas tepung terigu, yaitu mencapai -19 persen.

Nama Bahan Pangan Jan-15 Jan-16 Selisih Prosentase
Minyak goreng curah Rp11.317 Rp10.350 (Rp967) -9%
Daging sapi Rp101.543 Rp112.290 Rp10.747 11%
Daging ayam broiler Rp30.087 Rp33.240 Rp3.153 10%
Telur ayam ras Rp23.168 Rp25.310 Rp2.142 9%
Tepung terigu Rp11.169 Rp9.090 (Rp2.079) -19%
Kedelai lokal Rp10.958 Rp11.020 Rp62 1%
Beras medium Rp9.628 Rp10.890 Rp1.262 13%
Gula pasir Rp11.173 Rp13.150 Rp1.977 18%
Cabai merah biasa Rp30.511 Rp32.360 Rp1.849 6%
Bawang merah Rp22.970 Rp33.210 Rp10.240 45%

Tabel 1. Selisih harga kebutuhan pokok Indonesia pada Januari 2015-Januari 2016 per kilogram

sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Data diatas menunjukkan bahwa sektor pangan rentan terhadap fluktuasi harga dan juga menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengontrol harga beberapa jenis komoditas dengan baik. Menjaga kestabilan harga pangan merupakan suatu hal yang penting karena dengan begitu ketahanan pangan dapat diraih, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan kemiskinan akan semakin berkurang.

Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, maka pada bulan Juni 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Penting. Dalam peraturan tersebut, pemerintah memberi wewenang pada Kemendag untuk menetapkan harga bahan pokok ketika harga bergejolak, mengawasi penyimpanannya, serta mengkoordinasi dan melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Kemendag belum melakukan banyak tindakan dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok karena peraturan ini baru saja diterbitkan. Saat ini Kemendag akan berfokus pada penetapan harga acuan beberapa komoditas pangan dan pengaturan stok kebutuhan pokok nasional. Tentunya dalam menjalankan kewenangan ini, terdapat berbagai hambatan yang akan menghadang.

Pola koordinasi kementerian dan lembaga terkait baru dibentuk

Melalui Perpres Nomor 71 Tahun 2015, Kemendag memperoleh sebuah tanggung jawab yang besar untuk mengkoordinasi berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memecahkan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan kestabilan dan ketersediaan kebutuhan pokok. Baik yang disebabkan oleh masalah ketersediaan, distribusi, maupun konsumsi. Selama ini kebijakan-kebijakan pangan masih diputuskan secara sektoral dan belum terintegrasi dengan sempurna, baik oleh Kemendag, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), maupun lembaga atau kementerian lainnya. Tugas ini akan menjadi tantangan yang berat bagi Kemendag karena selama ini sistem ketahanan pangan belum terwujud dan harus dikoordinasi dengan baik.

Kedepannya, Indonesia masih membutuhkan sebuah lembaga yang lebih mandiri dan siap untuk menjaga ketahanan pangan seperti yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaga ini akan memiliki ruang gerak yang lebih bebas dalam menstabilkan harga pangan nasional, bukan hanya melalui penetapan harga acuan, namun juga melakukan segala upaya untuk memecahkan permasalahan pangan yang begitu kompleks.

Infrastruktur yang belum memadai

Infrastruktur memainkan peran penting dalam stabilitas harga bahan pangan. Dengan infrastruktur yang baik maka wilayah yang memiliki supply berlebihan dapat memenuhi kebutuhan daerah lain yang mengalami kelangkaan pada bahan pangan tertentu dengan cepat dan lancar. Jika kedua wilayah tersebut tidak saling terhubung maka wilayah yang kekurangan bahan pangan akan mengalami peningkatan harga, sedangkan pada wilayah yang mengalami oversupply akan mengalami penurunanharga. Dengan begitu, disparitas harga bahan pangan antar daerah pun dapat terjadi.

Menurut data yang dirilis oleh World Econonomic Forum dalam Global Competitiveness Report tahun 2014-2015, infrastruktur Indonesia menempati peringkat 56 dari 144 negara dengan skor 4,4 (skala 1-7). Pencapaian ini bukanlah merupakan hal yang membanggakan jika kita membandingkannya dengan negara tetangga, Malaysia, yang mampu menempati peringkat 25 dengan skor 5,5. Pada tabel 2, dapat dilihat Indonesia masih kalah dibanding dengan Malaysia pada 5 dari 9 indikator penilaian infrastruktur yang berkaitan erat dengan distribusi pangan.

Indikator Penilaian Infrastruktur Peringkat Indonesia Peringkat Malaysia
Kualitas infrastruktur secara keseluruhan 63 20
Kualitas jalan 45 19
Kualitas infrastruktur kereta 54 12
Kualitas infrastruktur pelabuhan 86 19
Kualitas infrastruktur transportasi udara 50 19

Tabel 2. Perbandingan Peringkat Infrastruktur Indonesia dengan Malaysia

sumber: World Economic Forum

Kemampuan Perum Bulog

Dalam stabilisasi harga bahan pangan, Kemendag akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lain dalam rantai koordinasinya. Kemendag pun akan sangat membutuhkan Perum Bulog sebagai lembaga stabilisator harga pangan nasional. Bulog akan banyak dituntut untuk menjaga harga dan stok beberapa komoditas yang rentan terhadap fluktuasi harga. Namun selama ini Bulog masih dianggap belum mampu menjalankan tugas tersebut secara optimal, mengingat aset-aset yang dimiliki bulog hingga saat ini masih berfokus pada pengelolaan komoditas beras saja. Bulog belum memiliki gudang maupun teknologi khusus untuk menyimpan berbagai komoditas yang lebih beragam. Dengan keterbatasan yang dimiliki bulog, usaha stabilisasi pangan nasional dalam jangka pendek belum tentu berjalan dengan lancar sepenuhnya.

Ketersediaan stok pangan

Beberapa jenis komoditas pangan kerap sekali mengalami kenaikan harga di Indonesia, karena barang yang beredar dipasaran terlalu sedikit dari permintaan yang ada. Untuk mencegah harga merangkak naik, maka pemerintah harus melepaskan stok yang dimilikinya. Stok pangan dapat diperoleh melalui penumpukan produk lokal yang berlebih atau dengan cara impor. Namun cara impor tidak perlu dilakukan jika ketersediaan produk lokal mengalami surplus.

Pada tahun 2015, Indonesia mengalami surplus pada beberapa jenis komoditas. Komoditas tersebut diantaranya adalah beras, jagung, bawang merah, cabai. Pada tahun 2015, dikabarkan beras mengalami surplus 10 juta ton, jagung mengalami surplus 813 ribu ton, bawang merah mengalami surplus 150 ribu ton, dan cabai mengalami surplus sebesar 50 ribu ton. Dengan adanya surplus, maka Bulog pun dapat mengisi stok gudang mereka dan memberi jaminan kestabilan harga bagi pasar. Namun pada kenyataannya, keempat komoditas ini selalu mengalami peningkatan harga yang paling tinggi akibat jumlah barang yang beredar di pasar terbatas. Bahkan Bulog pun tidak dapat memenuhi gudang-gudangnya dari surplus produk lokal tersebut. Sehingga keran impor untuk keempat komoditas tersebut harus dibuka agar jumlah barang yang beredar dipasaran mencukupi serta mampu mengisi stok gudang Bulog.

Kejanggalan data ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya, baik data hasil panen maupun data proyeksi konsumsi masyarakat selama setahun. Data tersebut hanya dapat menimbulkan kebingungan bagi pemangku kebijakan. Selama ini Kementan yang menangani proses produksi pangan selalu menyatakan stok pangan surplus, namun Kemendag beserta Bulog malah mengatakan hal yang berbeda. Pemerintah dalam hal ini masih harus membenahi data yang ada, agar terjadi keselarasan kebijakan antar lembaga dan kementerian yang terkait. Dengan begitu stok pangan nasional pun dapat diatur dan memberi kepastian pada pasar.

Kebijakan impor bahan pangan

Untuk memproteksi produsen hingga konsumen maka pemerintah harus menetapkan kebijakan impor yang mendukung. Saat ini pemerintah menggunakan sistem impor yang berdasar pada skema kuota, namun strategi ini justru menyebabkan harga bahan pangan menjulang tinggi di Indonesia. Skema kuota yang selama ini dipercaya dapat memproteksi produsen lokal, justru dalam prakteknya menyuburkan operasi mafia pangan yang berpengaruh buruk terhadap harga pangan nasional. Secara sederhana, skema kuota impor memperbolehkan para importir melakukan impor sesuai dengan kekurangan pangan yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal. Misalnya kebutuhan pangan nasional adalah sebanyak 500.000 kilogram, namun petani lokal hanya mampu memenuhi target 300.000 kilogram, sehingga kuota sisa sebanyak 200.000 kilogram akan diberikan pada importir. Namun dalam banyak kasus, dengan begitu banyaknya kekurangan pangan yang terjadi di Indonesia, maka hanya terdapat 6 hingga 7 importir besar saja yang mampu untuk memenuhi kuota sebesar itu, padahal masih terdapat puluhan importir lain yang mampu menawarkan barang dengan harga yang lebih murah. Dengan sedikitnya jumlah importir ini, persekongkolan pun semakin mudah untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengerek harga menjadi lebih tinggi, akhirnya masyarakatlah yang terkena imbasnya.

Berbagai tantangan pasti akan selalu ada dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pangan nasional. Memang bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk menjaga stabilitas ini. Dibutuhkan suatu komitmen yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tanpa adanya keseriusan, maka segala cita-cita Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju dapat kandas di tengah jalan. Dengan stabilitas harga bahan pangan, maka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tidak akan terganggu sehingga gizi setiap warga dapat terpenuhi. Dan dengan stabilnya harga juga, maka tingkat kemiskinan dapat ditekan dan kesejahteraan bangsa pun dapat diraih.

Sudah bukan waktunya bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling menunggu. Baik pemerintah maupun masyarakat harus berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari ketidak nyamanan ini. Tindakan yang nyata akan mampu membawa Indonesia menjadi baik lagi. Bukan hanya menjadi bangsa yang mandiri, namun juga mampu menjadi bangsa yang dihormati negara lain.

Sumber:

 

3 thoughts on “Naik Turun Harga Bahan Pangan Nasional

  • Perlu diperhatikan, yg jd permasalahan pangan di Indonesia juga terkait kesenjangan harga komoditi antara tk. Petani dan Pedagang yg sgt jauh dan tdk masuk akal. Kita ambil contoh hrga cabai rawit di bulan desember-januari lalu mncapai 50rb (trgolong tinggi) dipasar, tp di tk. petani hnya dihargai 18-26rb oleh pengepul. Bgtu juga bawang 8-15rb di petani ttapi dipasar mncpai 30rb. Pertanyaanya skrg, lari kemanakah margin harga yg hmpir 50% lbh tsb? Apakah ini perdagangan yg sehat? Siapakah yg paling diuntungkan? Apakah ada kartel? Ah petani hanya bs pasrah dan konsumen hanya bs menjerit. Tdk heran para petani rata2 hidup dibwh gris kemiskinan. Kmudian apakah pemerintah tdk tahu akan masalah ini? Mari kita tanyakan mengapa ini trus terjadi. Menurut pengamatan pribadi, hal ini diakibatkan oleh harga komoditi pertanian hampir sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga tdk dapat terkontrol oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah hrus memegang penuh harga pasar. Pemerintah harus mengawasi harga terendah ditingkat petani, batas maksimal margin harga yg dpt diambil oleh pengepul/distributor dan harga tertinggi di tk. Pedagang. Sehingga praktek curang atau permainan harga atau kartel atau sejenisnya bs ditekan bahkan dihentikan.

  • Sebelumnya saya ucapkan terima kasih mas farid atas tanggapan dan tambahannya. Benar sekali mas, kadang dinamika pasar justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Kartel bukan hanya terjadi dikalangan importir saja, namun para distributor lokal pun dapat memainkan harga pasar. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah ikut turun dalam mengatur supply berbagai macam kebutuhan pokok (bukan hanya beras) yang beredar dipasaran, agar harga yang beredar bisa stabil. Karena hukum demand supply akan terus berlaku dan tidak dapat dielakkan oleh siapapun yang ingin memanfaatkan celah di pasaran. Ketika pemerintah melakukan operasi pasar dg tanggap, maka harga komoditas tersebut akan serentak turun. Jika para pemain kotor ini tidak menurunkan harga, maka mereka hanya akan merugi. Dan sudah seharusnya pula pemerintah melakukan intervensi di tk produksi menuju distribusi. Dengan melakukan pendataan hasil panen, maka pemerintah pun dapat mematok harga pasaran yang wajar. Serta di tataran distribusi, pemerintah harus memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang, agar harga pangan tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga dan kementerian yang saling terkait harus ditingkatkan lagi dalam menuntaskan masalah produksi, distribusi, hingga konsumsi.

  • Trimakasih atas respon mas Wisnu.
    Tlong redaksi2 slanjutnya mengenai pangan lbh dipertajam dg contoh kasus2 yg sgt kritis sperti diatas. Sy percaya tman2 mmpu mengumpulkan data dan fakta2 yg detail dan terpercaya. Dan jgn lupa diberikan juga saran/solusi/strategi pemecahan masalah, walaupun msh prematur tp insyaallah itu akan bermanfaat.
    Trmksh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *