Menyongsong Kedaulatan Pangan Nasional

Pangan menurut lampiran pe­raturan menteri pertanian nomor: 15/Permentan/OT.140/2/2013 adalah kebutuhan yang strategi dan mendasar bagi keberlangsungan hidup rakyat. Penyelenggaraan pangan nasional di­atur dalam UU yang didasarkan pada kedaultan dan kemandirian pangan. Definisi dari kedaulatan pangan menu­rut Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sutrisno Iwantono, adalah tersedianya pangan bagi masyarakat dalam jumlah cukup, harga yang terjangkau, waktu yang tepat, di lokasi yang mudah di­akses (terdistribusi dengan merata), dan harus dipenuhi dari dalam negeri (man­diri). Terdapat beberapa poin penting yang dapat disoroti dan dikaji dari kedaulatan pangan: distribusi, peningkatan produksi, pengawasan, dan program penunjang ketahanan pangan.

Distribusi Pangan

Salah satu poin penting yang harus disoroti di bidang pangan adalah distribusinya. Distribusi pangan dapat diartikan dengan tersedianya pasokan pangan secara merata baik jumlah, mutu, aman dan keragamannya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Poin ini juga cukup berkaitan erat dengan kualitas dan jangkauan transportasi serta harga komoditas pangan. Distribusi pangan memiliki peran penting dalam kestabilan harga pangan.

Sampai saat ini masih banyak ditemui berbagai permasalahan terkait distribusi pangan di Indonesia. Penyebabnya ialah luasnya wilayah Indonesia, cuaca yang tidak menentu, adanya daerah rawan pangan, produksi pangan yang dihasilkan tidak merata, keterbatasan lembaga distribusi tiap daerah, pungutan resmi dan tidak resmi yang membebani distributor, penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, potensi sumber daya alam yang berbeda, pemasaran antar atau keluar daerah yang lamban, serta sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga sarana dan prasarana transportasinya harus disesuaikan dengan geografi Indonesia. Ketidaklancaran distribusi ini menimbulkan perbedaan ketersediaan pangan sehingga harga komoditas di daerah tersebut menjadi naik. Pada akhirnya yang dirugikan ialah masyarakat sendiri.

Pada bulan puasa dan menjelang lebaran seperti saat ini kelancaran distribusi bahan pangan sangat diperlukan karena tingginya permintaan dari masyarakat. Menteri Perdagangan Republik Indoneisa, Muhammad Lutfi, dalam pertemuannya dengan kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat 30 Mei 2014 lalu menyatakan bahwa stok dan distribusi pangan kala Ramadhan dan hari raya Idul Fitri sudah cukup baik. Namun, distribusi ke wilayah timur di Indonesia masih terkendala cuaca yang seringkali hujan. Selain itu, distribusi BBM dan elpiji yang tidak merata memengaruhi lonjakan harga pangan di wilayah timur Indonesia seperti Ambon, Maluku Utara, Papua, dan Manukwari. Permasalahan tersebut perlu dicari solusinya.

Untuk mengurangi kendala distribusi yang ada, sebaiknya pemerintah membuat suatu kebijakan dan implementasi program di tingkat daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan topologi daerah tersebut. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi sumber daya, penanganan distribusi di sentra produksi pangan, pengaturan cadangan bahan pangan, dan stabilisasi harga.Dalam penerapannya juga perlu pemantauan terhadap perubahan pasokan pangan sehinga dapat merumuskan kebijakan sebagai upaya menanganinya.

Pemerintah sebaiknya memperkirakan jumlah penduduk Indonesia kemudian disesuaikan dengan cadangan pangan sehingga distribusi pangan dapat berjalan lancar. Jumlah pasokan impor bahan pangan juga harus diperhatikan agar produsen dalam negeri dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, distribusi pangan yang efektif dan efisien dapat dijangkau secara merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.

Peningkatan Produksi

Upaya peningkatan produksi dalam rangka mewujudkan keterse­diaan pangan nasional dapat dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensi­fikasi. Ekstensifikasi merupakan perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah lahan hutan, padang rumput steppe, lahan gambut, atau bentuk-bentuk lain lahan marginal (lahan terpinggirkan). Program ekstensi­fikasi di Indonesia mendapat kendala: pembebasan lahan di luar Jawa dan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kantor di Jawa. Program ekstensifikasi lahan sendiri memiliki dampak negatif pada lingkungan, di antaranya adalah merusak ekosistem dan habitat alami pada lahan-lahan tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya ekstensifikasi hanya dijadikan alternatif solusi permasalahan pangan setelah intensifikasi lahan.

Intensifikasi pertanian adalah usaha penambahan jumlah modal, tenaga, dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada berdasarkan iptek. Di Indonesia, program intensifikasi sebagai pendekatan lain bagi ketahanan pangan nasional mendapat kendala dalam hal: investasi teknologi yang minim bagi bidang pertanian, minimnya pembangunan infrastruktur pertanian, dan penyelenggaraan APBN yang belum memihak pada pertanian. APBN yang diberikan bagi program subsidi benih sebesar 0.085 persen dari total pembiayaan APBN dan subsidi pupuk sebesar 0.98 persen dari total pembiayaan APBN. Selain itu, kendala lain yang menyebabkan produksi nasional berkurang adalah dari sisi SDM; minimnya kredit bagi petani dan besarnya resiko usaha yang harus ditanggung petani menyebabkan tenagakerja yang mau menjadi petani berkurang.

Keberhasilan produksi pangan dalam rangka kedaulatan pang­an tidak hanya ditentukan oleh pembe­lian benih yang unggul saja, na­mun juga ditentukan oleh infrastruktur per­tanian, teknologi, ilmu pengetahuan (meliputi penelitian dan pe­ngemban­gan), dan sumber daya ma­nusi­a. Petani sebagai SDM dalam bidang pertanian harus diperhatikan kesejahte­raannya. Dalam hal pengembangan pro­duk per­tanian, perlu juga melibatkan penelitian dari mahasiswa maupun lembaga per­tanian.

Diversifikasi pangan juga merupakan pilar utama dalam me­wujud­kan kedaulatan pangan nasional. Melalui diversifikasi pertanian, pendapatan petani dapat meningkat. Hal ini artinya kesejahteraan petani juga akan meningkat. Selain itu, pola pikir orang Indonesia yang meng­ang­gap “belum makan kalau belum makan nasi”  secara bertahap harus diubah. Indonesia dengan kondisi geo­grafi yang berbeda dari barat ke timur menyebabkan jenis tanah, jum­lah air, dan suhu tiap daerah berbeda. Padi bukan ta­naman yang bisa ditanam di­mana saja. Oleh karena itu, kita tidak perlu memaksakan meng­konsumsi nasi seba­gai makan pokok karena juga masih ada ubi, sagu, sing­kong, dan jagung yang bisa kita kon­sumsi.

 Kualitas konsumsi pangan masya­rakat Indonesia dipantau dengan meng­gunakan ukuran melalui Pola Pangan Ha­rapan (PPH), yaitu sebesar 77,5 pada tahun 2010, turun men­jadi 77,3 pada tahun 2011, dan tahun PPH tahun 2012  cenderung mengalami penurunan lagi. Hal ini disebabkan masih rendahnya konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah. Sedangkan konsumsi kelompok padi-padian di Indonesia sangatlah besar (61,8 persen). Oleh karena itu, diversifikasi pertanian perlu didorong untuk mengim­bangi konsumsi karbohidrat dengan sayuran, buah, dan pro­tein.

Rekonstruksi APBN, pengembangan pertanian melalui penelitian dan teknologi, peningkatan kesejahtaraan petani,  penguatan pangan lokal, dan diversifikasi pangan perlu dijadikan target Presiden Indonesia ter­pilih, demi mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadikan In­donesia sehat dengan pangan yang bergizi.

Pengawasan Pangan

Di Indonesia sedang digencarkan berbagai program untuk meningkatnya kedaulatan dan ketahanan pangan. Ironisnya, di saat yang bersamaan banyak oknum yang bukannya membantu mengurangi ketergantungan impor, namun malah menggantungkan nasib mereka dari aktivitas impor-ekspor pangan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad melansir pernyataannya pada www.merdeka.com bahwa impor yang terus berlangsung di Indonesia mendapatkan banyak pengaruh dari mafia yang bekerja sama dengan aparatur pemerintah, sehingga kebutuhan pangan Indonesia terkesan tidak dapat terpenuhi dengan produksi dalam negeri. Beberapa sektor yang kita tahu sangat rawan untuk dijadikan target operasi para mafia tersebut adalah sebagai berikut.

1

Sumber : http://stat.ks.kidsklik.com/

Penanganan mafia pangan oleh KPK secara menyeluruh sangatlah dibutuhkan dari hulu ke hilir, dari pengadaan, hingga distribusinya. Selain itu, pemerintah seharusnya dapat mencegah perilaku mafia-mafia tersebut dengan mempelajari pola-pola permainan mereka sesuai dengan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Strategi yang sering digunakan biasa dilakukan pada tahap pemberian izin kuota impor hingga penunjukan langsung perusahaan pengimpor pangan.  Dengan menguasai pola-pola dan mengetahui setiap celah yang mungkin dimanfaatkan oleh para mafia, tentu saja kejahatan serupa akan lebih mudah ditangani.

Sebesar 70% rakyat Indonesia tergolong miskin dan bergantung pada sumber daya alam, terutama pertanian. Membiarkan kepentingan para mafia terus terpenuhi akan memperparah kondisi rakyat Indonesia. Selain pengawasan terhadap mafia pangan, tentu saja pengawasan mutu atau audit kualitas pangan sesuai dengan kriteria dan juga biaya yang dikeluarkan negara.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Menteri Pertanian berwenang mengatur, membina dan/atau mengawasi kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan segar. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D)berwenang untuk melaksanakan tugas ini dibawah Kementrian Pertanian. Alasan yang utama terhadap perlunya pengawasan mutu dan keamanan pangan adalah bahwa Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dan produsen terbesar kesepuluh dalam bidang pertanian. Hal ini nampak pada tren perdagangan Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun,baik dari sisi ekspor maupun impor.

2

Namun hal ini harus semakin diwaspadai karena dapat menjadi bumerang bagi negara karena tren impor pangan dapat membanjiri pasar pangan dan dapat memantikan pencaharian petani. Sementara kualitas pangan terbaik diekspor dan negeri ini hanya menerima pangan dengan kualitas yang lebih rendah. Standarisasi mutu pangan yang layak impor dan pembatasan kualitas dan kuantitas pangan ekspor perlu digalakkan demi terciptanya pangan yang berkedaulatan di negeri sendiri. Pembinaan mutu dan keamanan pangan segar hasil pertanian dilaksanakan mulai dari tahap budidaya sampai pasca panen dan pengolahan primer oleh Ditjen teknis lingkup pertanian (Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) dan Dinas/Badan lingkup pertanian propinsi/ kabupaten/ kota. Pembentukan Dirjen Teknis ini diharapkan mampu mengawasi, membimbing, dan mengatur secara berkesinambungan antara Dirjen Teknis yang satu dan lainnya.

Program Penunjang Ketahanan Pangan

Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang produktifitas pertanian. Namun, pada kenyataannya program-program kebijakan tersebut banyak yang kurang efektif, sehingga realisasi program-program tersebut banyak yang tidak memenuhi target. Sebagai contoh adalah produksi komoditas pangan utama pada tabel berikut:

3

Produksi Pangan Utama

Tabel tersebut menunjukkan bahwa banyak program paket kebijakan pemerintah yang belum bisa maksimal memberikan output sesuai target produksi, seperti kurang kelembagaan kelompok usaha tani yang masih belum maksimal, kurangnya akses penyaluran modal dan subsidi pertanian, dan yang paling penting adalah kurangnya kesejahteraan petani sehingga menyebabkan kurangnya minat untuk bekerja di bidang pertanian. Berdasarkan hal tersebut, perlu dikaji ulang tentang program pemerintah dalam bidang pertanian dan pangan yang mendukung ketahanan pangan nasional dan juga kesejahteraan petani.

Program-program peningkatan produktifitas pertanian dapat didukung dengan penguatan kelembagaan kelompok usaha tani sebagai strategi pemberdayaan petani. Kelompok usaha tani, sebagai objek kebijakan, mempunyai banyak peran di dalamnya, diantaranya adalah pengambil keputusan komunal. Pengambil keputusan komunal ini perlu diberdayakan agar output dari tujuan kebijakan bisa berjalan optimal. Tetapi, setiap kelompok tani memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga harus dianalisis terlebih dahulu kebutuhan dan masalah yang ada di setiap kelompok tani, seperti yang dijelaskan Suradisastra (2008) melalui bagan berikut:

4

Tahap Perekayasaan Model Pemberdayaan Kelembagaan[1]


[1] Kedi Suradisastra, 2008, Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 26, No. 2, Desember 2008: 82-91


 

Setelah dilakukan analisis kebutuhan dan masalah, dapat ditentukan strategi yang tepat untuk implementasi program yang telah dirancang sesuai kebutuhan kelompok tani tersebut.

Peranan kelompok tani tidak hanya sebatas sebagai pengambil keputusan komunal. Kelompok tani dapat pula berperan dalam menentukan arah kebijakan bagi petani, apakah nanti kebijakan tersebut akan membuat petani sebagai objek atau subjek. Menurut Chambers (1993) dalam Sadono (2008: 69), program kebijakan haruslah menggunakan pendekatan Farmer First, yaitu membuat petani sebagai subjek kebijakan. Realisasi dari pendekatan ini salah satu contohnya adalah dengan menjadikan agen penyuluhan petani hanya sebagai fasilitator, sehingga penyuluhan dan pemberdayaan petani merupakan sebuah usaha kolektif dari petani sendiri. Dengan peran petani sebagai subjek, diharapkan kekuatan dari usaha tani berasal dari internal kelompok tani tersebut, tidak hanya dari dukungan dari luar kelompok tani.

Masalah lain yang dihadapi petani adalah masalah permodalan. Grafik di bawah ini menunjukkan terbatasnya modal rumah tangga yang dimiliki petani, yang digambarkan pada titik A.

5

 

Grafik 2 Kurva Produksi Petani

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa paket kebijakan, seperti 1) penyelenggaraan program kredit usaha tani dan 2) subsidi di bidang pertanian seperti subsidi pupuk dan benih. Penyaluran subsidi dapat dilakukan melalui kelompok usaha tani atau koperasi-koperasi tani yang notabene lebih dekat dengan petani, sehingga lebih efektif dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan kelompok tani. Dengan adanya peningkatan permodalan petani dan subsidi petani dapat menambah input untuk produksinya, sehingga dapat menghasilkan output yang lebih besar.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi, seperti yang telah dijabarkan di atas, seharusnya juga diikuti dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani dapat digambarkan melalui Nilai Tukar Petani (NTP). NTP menyatakan tingkat kemampuan menukar atas produk yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. NTP Indonesia pada bulan Juni 2014 naik 0.10% dibandingkan bulan Mei 2014 (BPS, 2014). Namun, NTP Indonesia cenderung fluktuatif, terbukti dengan NTP yang sempat turun di bulan Februari dan April. Kenaikan yang dialami juga tidak signifikan dan belum dapat menunjukkan kesejahteraan petani, yang ditunjukkan dengan NTP bulan Juni 2014 hanya 101.98. Angka tersebut berarti petani hanya surplus 1.98%. Sunarti dan Khomsan (2006) mengatakan bahwa kesejahteraan petani terpuruk akibat banyaknya petani yang tidak lagi memiliki bargaining position dikarenakan harus membayar hutang kepada para tengkulak. Petani terpaksa menjual hasil produksinya dengan harga rendah untuk membayar hutang yang mereka gunakan untuk modal produksi dan biaya hidup selama menunggu masa panen. Menurut Zakaria (2009), terdapat tiga tahap menuju kesejahteraan petani, yaitu (1) pemberdayaan organisasi petani, (2) pengembangan jaringan kemitraan bisnis, dan (3) peningkatan daya saing produk pertanian. Organisasi petani, seperti yang telah dijelaskan, dapat menjadi sarana peningkatan kualitas SDM petani dan juga sebagai penyalur modal dan subsidi. Organisasi petani yang memiliki SDM yang berkualitas juga akan mampu mengembangkan jaringan kemitraan bisnis bagi para petaninya. Kemitraan bisnis ini diperlukan untuk membuat petani memiliki bargaining position yang lebih baik, sehingga mampu menaikkan margin keuntungan petani. Setelah memiliki kemitraan bisnis, daya saing produk harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga produk mampu dijual dengan harga yang lebih sesuai dan meningkatkan surplus petani. Meningkatnya surplus petani berarti meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, usaha-usaha tersebut sebaiknya dilakukan pemerintah agar petani lebih sejahtera dan juga meningkatkan produksi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA 

Badan Pusat Statistik. (2014). Nilai Tukar Petani (NTP). Diakses dari: http://bps.go.id/.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia. (2013). Program Strategis Pencapaian Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan Kementrian Pertanian Dan Antisipasi Perubahan Iklim. Malang: Universitas Brawijaya.

Sadono, Dwi. (2008). Pemberdayaan petani: paradigma baru penyuluhan pertanian di Indonesia. Jurnal Penyuluhan, Vol. 4, No. 1.

Sunarti, E., & Khomsan, A. (2006). Kesejahteraan Keluarga Petani Mengapa Sulit Diwujudkan?. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Diakses dari: http://demografi.bps.go.id/.

Suradisastra, Kedi. (2008). Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 26, No. 2, 82-91.

Zakaria, Wan Abbas. (2009). Penguatan kelembagaan kelompok tani kunci kesejahteraan petani. Di dalam Makalah Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani. Bogor. Diunduh dari: http://pse.litbang.deptan.go.id/.

Oleh:

Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Gadjah Mada

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *