Menolak Penanaman Modal Asing (?)

Tahun 2016 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian Indonesia. Tantangan tersebut semakin beragam, mulai dari kondisi perekonomian global yang tidak pasti hingga sudah dimulainya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk menghadapinya, pemerintah Indonesia dan beberapa institusi pendukung perekonomian terus melakukan upaya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan melalakukan berbagai koordinasi kebijakan. Sejauh ini, terhitung sepuluh paket kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah yang rencananya akan terus diterbitkan sepanjang tahun ini guna memperbaiki fundamental perekonomian dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian global.

Berbagai sektor telah disentuh paket kebijakan ini. Pro kontra terkait setiap paket kebijakan yang dikeluarkan selalu bermunculan. Paket kebijakan yang terakhir diterbitkan pemerintah adalah terkait revisi Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang sekarang dikenal sebagai Panduan Investasi (sebelumnya Daftar Negatif Investasi).

Ketentuan penanaman modal di beberapa bidang usaha diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 di antaranya :

  1. bidang usaha yang dilindungi dari penanaman modal,
  2. bidang usaha yang dilindungi dari penanaman modal asing (penanaman modal terdiri dari 100 persen penanaman modal dalam negeri),
  3. bidang usaha yang ada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di dalam kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), dan
  4. sepenuhnya terbuka untuk penanaman modal asing

Beberapa perubahan yang dimuat dalam Paket Kebijakan Ekonomi X adalah :

  • bidang usaha yang dilindungi dari penanaman modal ditambah bidang usaha pemanfaatan koral untuk bahan bangunan atau hiasan aquarium dari sebelumnya terdiri dari 20 bidang usaha, seperti budidaya ganja, perjudian, dan bahan peledak.
  • Sebanyak 35 bidang usaha dikeluarkan dari DNI yang di antaranya industri bahan baku obat, industri perfilman, industri pengusahaan jalan tol, industri cold storage, industri crumb rubber.
  • bidang usaha yang ada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di dalam kemitraan dengan UMKMK ditambah sebanyak 62 bidang usaha dari sebelumnya hanya 48 bidang usaha.
  • Pemerintah memberikan keterbukaan untuk besaran tertentu penanaman modal asing di 20 bidang usaha, sebelumnya dilindungi sepenuhnya dari penanaman modal asing. Bidang usaha tersebut antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan sebesar 67 persen, industri perfilman yang termasuk peredaran film sebesar 100 persen, angkutan orang dengan moda darat sebesar 49 persen.

Dampak yang diharapkan dari kebijakan ini adalah tidak terjadinya pemusatan ekonomi dengan memperkuat perusahaan nasional dan usaha kecil sehingga persaingan menjadi lebih kompetitif. Dari persaingan ini diharapkan pula para pelaku domestik dapat meningkatkan inovasinya serta mampu menyerap teknologi baru di era keterbukaan. Selain itu, untuk beberapa sektor industri diharapkan dapat menurunkan harga outputnya seperti pada industri farmasi. Dengan di bukanya keran investasi ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga pengangguran dapat berkurang.

Akan tetapi, dari kebijakan di atas, respon berbagai pihak yang terkait pun bermunculan. Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) beranggapan bahwa dengan terbuka sepenuhnya industri perfilman terhadap penanaman modal asing bisa mengancam keberadaan pelaku industri perfilman berskala menengah ke bawah jika tanpa perlindungan yang jelas.

Untuk industri crumb rubber, dibukanya industri ini untuk  penanaman modal asing perlu dikaji lebih lanjut karena permasahalan dalam industri ini cukup kompleks. Meski Indonesia merupakan produsen karet terbesar ke-2 di dunia, harga karet saat ini sudah melewati masa jayanya. Harga karet sedang dalam tren menurun di mana pada tahun 2013 indeks harganya sempat mencapai 220, sedangkan di akhir 2015 lalu hanya sebesar 83,10. Hal ini memang didorong oleh permintaan dunia yang sedang menurun dan diiringi dengan konsumsi domestik yang masih rendah sehingga harga karet tergantung pada pasar global. Karena crumb rubber ini merupakan produk hulu, diperlukan juga dorongan permintaan dari industri hilirnya, seperti industri otomotif, agar industri crumb rubber  ini juga tumbuh. Hal senada juga terjadi di industri cold storage. Permasalahannya bukan hanya pada internal industri tersebut, tetapi juga termasuk industri lainnya yang terkait. Saat ini yang dialami industri cold storage adalah lesunya industri hulu, yaitu industri peternakan dan pertanian sebagai yang menyimpan hasil industrinya, sehingga menyebabkan cold storage tidak memiliki kepastian pengguna. Oleh karena itu, yang ditakutkan adalah investasi di industri ini akan tetap rendah.

Sementara Supply Chain Indonesia (SCI) menilai bahwa kebijakan cenderung memudahkan para pemain asing dan di sisi lain tidak mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha lokal. SCI merekomendasikan bahwa Peningkatan investasi tidak perlu dilakukan dengan meningkatkan porsi kepemilikan asing karena kebijakan sebelumnya sudah cukup yaitu membangun pola kemitraan antara perusahaan asing dan lokal dalam bentuk proses alih teknologi.

Tanggapan juga muncul dari pelaku industri angkutan darat. Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai revisi DNI ini bukanlah solusi yang tepat. Sejauh ini yang mereka butuhkan adalah akses kepada kredit dengan menetapkan suku bunga pinjaman yang kompetitif. Selain itu, persaingan di antara sesama pelaku dalam negeri sudah cukup timpang, apalagi jika ditambah pemain asing.

Untuk berbagai respon di atas, yang perlu dipahami adalah paket kebijakan yang diterbitkan pemerintah, dalam hal ini kementerian, biasanya akan terasa dampaknya tidak dalam waktu dekat karena paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersifat mengatur dan berlaku untuk umum. Artinya, setelah kebijakan diterbitkan masih dibutuhkannya penyesuaian, baik dari pelaku pasar maupun pelaksana kebijakan. Apalagi dalam Paket Kebijakan Ekonomi X ini dilakukannya revisi peraturan presiden, pastilah mengharuskan mengikuti tahapan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan persiapan dari semua bidang usaha terkait perubahan ini. Sambil menunggu kebijakan ini efektif terlaksana, para pelaku industri bisa memperbaiki dirinya untuk menghadapi persaingan.

Kita juga perlu cermat dalam melihat respon yang bermunculan. Sesuai dengan maksud dari diterbitkannya paket kebijakan ekonomi X, yaitu memutus mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu, kita perlu melihat siapa yang benar-benar membutuhkan perlindungan. Jangan sampai dalih membutuhkan ‘perlindungan’ ini sebagai upaya agar tetap terjaga kepentingannya.

Departemen Kajian Strategis

BEM FEB UGM

 

Sumber :

Tempo. (22 Februari 2016). Paket Kebijakan X Mendapat Respon Negatif dari Pengusaha. https://m.tempo.co/read/news/2016/02/22/090747116/paket-kebijakan-x-mendapat-respon-negatif-dari-pengusaha, diakses tanggal 24 Maret 2016.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Amna, Muhammad Abdi. (26 Januari 2016). Revisi DNI Cold Storage Diprediksi Sulit Capai Target. http://industri.bisnis.com/read/20160126/99/513224/revisi-dni-cold-storage-diprediksi-sulit-capai-target, diakses tanggal 24 Maret 2016.

Mediana. (12 Februari 2016). Pelaku Industri Film Beda Pendapat Soal Kepemilikan Asing 100 Persen. http://print.kompas.com/baca/2016/02/12/Pelaku-Industri-Film-Beda-Pendapat-Soal-Kepemilika, diakses tanggal 24 Maret 2016.

Putri, Febrany D. A. (12 Februari 2016). Pengusaha Karet Menolak Industri Crumb Rubber Dibuka 100% Untuk Asing. http://industri.bisnis.com/read/20160212/257/518610/pengusaha-karet-menolak-industri-crumb-rubber-dibuka-100-untuk-asing, diakses tanggal 24 Maret 2016.

Lawi, Gloria F. K. (21 Ferbuari 2016). Pengusaha Logistik Desak Pemerintah Revisi Paket Kebijakan X. http://industri.bisnis.com/read/20160221/98/521146/pengusaha-logistik-desak-pemerintah-revisi-paket-kebijakan-x, diakses tanggal 25 Maret 2016.

Kementerian PPN. (12 Februari 2016). Paket Kebijakan Ekonomi X: Memperlonggar Investasi Sekaligus Meningkatkan Perlindungan Bagi UMKM. http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebijakan-ekonomi-x-memperlonggar-investasi-sekaligus-meningkatkan-perlindungan-bagi-umkm/, diakses tanggal 24 Maret 2016.

One thought on “Menolak Penanaman Modal Asing (?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *