Kajian Program Kebijakan Energi dari UGM

Roadmap Visi-Misi Pasangan
Prabowo Hatta dan Jokowi-JK

(nomor urut 1) Prabowo-Hatta

  • Prabowo-Hatta akan menggalakkan penggunaan energi terbarukan, yaitu etanol dan Dimethyl Ether (DME)
  • Prabowo-Hatta akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap dan diminimalkan
  • Prabowo-Hatta bertekad membangun prasarana penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia
  • Prabowo-Hatta ingin sektor migas dikuasai badan usaha dalam negeri

(nomor urut 2) Jokowi -JK

  • Jokowi-JK dalam mengembangkan energi terbarukan, terbagi menjadi, jangka pendek : membentuk badan khusus yang mengurusi energi baru dan terbarukan. Jangka panjang: merubah sistem harga beli energi terbarukan
  • Jokowi-JK akan melakukan transformasi sektor transportasi dari berbasis BBM ke gas dan merealokasikan sebagian subsidi BBM ke penyediaan biofuel
  • Jokowi-JK berkomitmen untuk merancang strategi untuk mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%
  • Jokowo-JK akan: memberikan kemudahan administrasi, menyusun kembali tata kelola, membangun kilang minyak di Indonesia, meningkatkan ekplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri.

Program Kebijakan Subsidi BBM

Tahun 2014 merupakan tahun politik. Dimulai dengan Pemilu Legislatif dan tanggal 9 Juli nanti yaitu Pemilu Presiden. Pada tahun politik ini, sudah tentu banyak janji-janji yang dikeluarkan oleh para calon pemimpin Indonesia di masa depan –calon legislatif maupun calon presiden–. Membahas berbagai macam janji para calon pemimpin, maka perlu diamati dan dianalisis bagaimana program mereka direncanakan dan dijalankan.
Ada banyak masalah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang. Salah satunya adalah masalah subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak).Subsidi BBM sudah tentu menjadi topik yang paling hangat untuk diperbincangkan, mengingat ada banyak pro dan kontra mengenai masalah subsidi BBM. Beberapa pihak menolak adanya subsidi BBM karena dianggap tidak tepat sasaran.
Di lain pihak, ada yang ingin subsidi BBM dipertahankan, karena dirasa subsidi merupakan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya. Pemerintahan mendatang dihadapkan pada pro-kontra masalah kebijakan subsidi BBM ini. Kebijakan mendatang diharapkan membawa solusi yang menguntungkan semua pihak. Hal inilah yang menjadi tugas berat dan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi Presiden.
Dalam Visi Misinya, Prabowo-Hatta berencanaakan memperbaiki sistem subsidi BBM agar tepat sasaran. Subsidi BBM akan diturunkan setengah sampai dua per tiga dalam 3 tahun, kemudian diminimalkan dalam 4 sampai 5 tahun. Pengurangan subsidi BBM ini dikhususkan untuk masyarakat kelas atas melalui mekanisme pajak dan cukai. Sedangkan masyarakat miskin akan dilindungi dengan pemberian subsidi langsung.
Sedangkan dari calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-JK (Jokowi-Jusuf Kalla), ada 2 program utama masalah :
1. Melakukan transformasi sektor transportasi dari berbasis BBM (Mahal-Impor) ke transportasi berbasis gas (Murah-Domestik)
2. Merealokasikan sebagian subsidi BBM (sebagian besar dari impor) ke penyediaan biofuel (berbasis domestik)
Dari program Jokowi-JK, dapat ditafsirkan bahwa salah satu agenda yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK bila terpilih kedepannya adalah dengan mengurangi subsidi BBM dengan konversi energi dari BBM ke Gas.
Kebijakan pengurangan subsidi BBM yang diusulkan kedua calon, sebelumnya juga pernah diagendakan oleh pemerintahan SBY-Boediono, tapi terkendala banyak masalah pada saat itu. Program ini, merupakan salah satu program yang bisa memberikan banyak manfaat dan meminimalkan pro dan kontra masalah subsidi BBM.
Sedangkan untuk program konversi BBM ke gas, patut pula bagi kedua calon presiden dan wakil presiden melihat alasan dibalik tidak maksimalnya program konversi BBM ke gas pada pemerintahan SBY. Masalah itu meliputi; belum memadainya infrastruktur di berbagai macam daerah di Indonesia dan kurangnya jumlah SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang ada sekarang ini dibandingkan dengan jumlah SPBU.
Dari masalah ini, kedua calon presiden dan wakil presiden menawarkan alternatif untuk menyelesaikannya. dengan membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, mengingat adanya eliminasi insentif pembangunan infrastruktur menyebabkan tidak adanya pembangunan dalam 10 tahun terakhir.
Selain itu, penggunaan biofuel dan energy terbarukan yang lain membuat ketergantungan terhadap konsumsi pada bahan bakar minyak semakin berkurang.
Semua program pastinya sudah direncanakan dengan baik oleh para presiden sebelumnya, tetapi pada akhirnya banyak program yang gagal diimplementasikan terkendala oleh banyak hal.
Program-program dari Jokowi-JK sebenarnya hampir sama dengan program-program dari presiden sebelumnya, tergantung bagaimana impelentasinya apakah akan menemui kegagalan atau keberhasilan.

Energi Terbarukan

Energi terbarukan merupakan energi non-fosil yang dapat diperbarui dan dikelola sewajarnya (Lubis,2007). Energi terbarukan ini diperlukan karena terbatasnya sumber energi fosil yang sehari-hari dikonsumsi masyarakat. Menurut Greenpeace (2013), ASEAN mampu menghemat biaya bahan bakar sebesar US $ 2,689 miliar apabila melakukan konversi energi menjadi energi terbarukan.
Konversi energi ini juga mampu membuka 1,1 juta lapangan kerja di ASEAN pada tahun 2030. Energi terbarukan ini tentunya menguntungkan bagi Indonesia. Dari komitmen pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta, beliau bertekad membangun pabrik etanol dan pabrik Dimethyl Ether (DME) atau penganti elpiji. Etanol diproses dari bahan baku tetes tebu (molasses) digunakan sebagai campuran bahan bakar premium dan dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermesin. Saat ini, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X telah berhasil membuat etanol kualitasnya 99,5% (setara dengan kualitas etanol impor). Melihat peluang ini, Pertamina mulai bekerja sama dengan PTPN untuk menyediakan etanol. Dengan demikian, pengembangan pabrik etanol di Indonesia dapat menjadi sumber energi alternatif yang mengurangi biaya impor. Dimethyl Ether (DME) dapat dihasilkan dari biomass dan limbah batu bara. Energi ini ramah lingkungan dan keberadaanya melimpah di Indonesia. Namun, potensi DME di Indonesia masih terkendala dengan belum adanya harga penetapan.
Dalam pengembangan energi terbarukan, calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memliki strategi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek yang diusung adalah penggunaan tenaga panas bumi dan tenaga air, biofuel, dan biomasa. Sedangkan strategi jangka pendek, pasangan capres-cawapres nomor dua ini adalah membentuk sebuah badan khusus yang mengurusi energi baru dan terbarukan. Badan khusus ini nantinya akan mengelola dan mengembangkan energi baru dan terbarukan, serta merubah sistem harga beli energi terbarukan sehingga sesuai dengan nilai keekonomian atau sesuai dengan resiko investasi dalam sektor tersebut.

Subsidi Listrik

Mahalnya produksi listrik nasional selama ini disebabkan oleh tingginya biaya BBM. Oleh karena itu, Prabowo-Hatta menyebutkan dalam program kerjanya bahwa akan ada perluasan konversi penggunaan BBM kepada gas dan energi terbarukan untuk pembangkit listrik PLN. Prabowo-Hatta berkomitmen untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas 10.000 MW dalam rangka mencapai rasio 100 persen penyediaan listrik nasional sampai tahun 2019 nanti. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya air dan pembuatan pembangkit listrik mikrohidro juga akan dilakukan di desa-desa atau daerah-daerah terpencil. Dana pembuatan pembangkit listrik kecil akan dialokasikan dari Rp 1 miliar yang dijanjikan Prabowo-Hatta ke pada setiap desa per tahun. Prabowo-Hatta telah menyantumkan bahwa salah satu program kerjanya adalah membangun berbagai prasarana di seluruh wilayah Indonesia, termasuk listrik.
Disis lain, Pasangan Calon Presiden 2014, Jokowi-Jusuf Kalla telah memikirkan masa depan Negara Indonesia-apabila mereka terpilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 nanti, untuk Berdikari di Dalam Bidang Ekonomi. Salah satu isi mengenai subsidi listrik yang tertulis “Kami berkomitmen untuk merancang strategi cerdas untuk mengatasi kelangkaan listrik, mengurangi biaya produksi, mengeliminasi subsidi, dan meningkatkan rasio elektrifikasi sampai 100%.”
Pada periode pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Budiono, pencabutan subsidi listrik untuk industri menengah dan besar dianggap memberatkan pihak industri karena tarif listrik yang melonjak. Namun pencabutan subsidi listrik bagi sektor industri menengah dan besar dapat menekan laju inflasi di Indonesia.
Menurut Aviliani, pengamat ekonomi dari EC Think berkata bahwa sektor industri merupakan sektor yang mencari keuntungan sehingga tak layak mendapatkan subsidi dari negara. Kemudian pencabutan subsidi akan menekan lonjakan inflasi dan masyarakat menjadi tidak konsumtif.
Bagi Presiden NKRI terpilih yang hendak memberi subsidi listrik, beliau harus menjelaskan secara detail mengenai mekanisme subsidi listrik dan sumber pembiayaannya dan memperhatikan dampak dari pengurangan subsidi (berarti kenaikan tarif listrik) terhadap industri.

Dorong Investasi Migas yang Berdaulat,Adil, dan Menguntungkan

Polemik Industri Minyak dan Gas Bumi yang sudah berlangsung sejak lama dan menjadi tamparan bagi jajaran pemerintahan untuk menjadi lebih baik. Dibubarkannya BP Migas tahun 2012 hingga kasus gratifikasi Ketua SKK Migas Rubi Rubiandini merupakan contoh kecil buruknya kinerja dan peraturan yang mengayominya.
Akibat kasus ini, tidak banyak kenaikan distribusi penerimaan dari sektor hulu migas 2012 dan 2013. Padahal terjadi kenaikan produksi dan eksplorasi pada tahun yang sama.
Revisi peraturan, insentif dan penghormatan terhadap kontrak yang ada adalah usaha yang perlu digiatkan kembali oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keberlangsungan Investasi di Indonesia.
Prabowo – Hatta memiliki beberapa rancangan program kerja dalam investasi minyak dan gas. Mengembalikan tata kelola migas sesuai pasal 33 UUD 1945 melalui penyelesaian RUU Migas menjadi salah satu agenda mereka.UU Migas yang selama ini dianggap kental dengan pengaruh asing serta terlalu longgar dalam mengatur partisipasi pihak asing membutuhkan revisi segera. Bahkan, lebih dari 90 persen pengelolaan landing migas dikuasai perusahaan asing dan neraca perdagangan Indonesia yang sumber utamanya dari kegiatan impor migas mengalami defisit. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi migas dalam negeri belum dapat dimaksimalkan sehingga dibutuhkan peraturan yang mengatur hal tersebut dengan tepat.
Selain itu, Prabowo-Hatta juga memiliki program kerja lain yaitu mendirikan kilang minyak bumi, dan juga infrastruktur terminal penerima gas beserta jaringan transmisi dan distribusi gas, baik oleh BUMN maupun swasta. Hingga tahun 2008, Indonesia masih menanggung deficit minyak bumi sebesar 33%. Menurut siaran pers Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 31 Agustus 2009, untuk menutup defisit tersebut diperlukan pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas pengolahan sebesar 400 ribu barrel per hari atau sekurangnya 4 kilang tambahan yang membutuhkan dana kurang lebih 120 trilliun rupiah per kilang. Biaya ini memang sangat besar, tetapi jika pembangunan kilang minyak dapat direalisasikan dengan baik, biaya impor minyak sebesar 140 trilliun rupiah dapat ditekan. Hal tersebut juga dapat memberikan return yang lebih tinggi bagi industry minyak Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menarik investor agar mau menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang yang notabene membutuhkan biaya yang sangat besar. Mengenai pembangunan transmisi dan distribusi gas sebenarnya sudah termasuk dalam rancangan kerja bph migas mencakup 5 pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Komitmen pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Jokowi dan Jusuf Kalla yang tertuang dalam visi-misinya, merancang kegiatan:
1. eksplorasi yang mengkalibrasi antara resiko tinggi dan pengembalian investasi (point 3b) ;
2. memberikan kemudahan administrasi yang sering menghambat dalam kegiatan investasi (point 3d);
3. menyusun tata kelola migas yang efektif dan efisien (point 3e);
4. membangun infrastruktur migas seperti membangun kilang minyak di Indonesia (point 6) ;
5. meningkatkan ekplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan luar negeri (point 7).

Apapun komitmen pasangan capres-cawapres yang telah mereka tuangkan dalam visi-misi mereka, diharapkan jika mereka terpilih nanti hal di atas dapat direalisasikan, bukan hanya sekedar penarik simpatisan pemilih, namun menjadi tujuan yang mulia untuk mendorong investasi migas yang berdaulat,adil, dan menguntungkan bagi bangsa ini.

Oleh :
Kajian Startegis BEM FEB UGM

Daftar Pustaka
Lubis, Abubakar. (2007). Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan. Jurnal Teknik Lingkungan Vol. 8 pp 155—162. Jakarta. Diakses dari: http://www.academia.edu/.

“Debat ke-2 Pilpres, Ini Program Pembangunan EkonomiPrabowo-Hatta”. Diaksesdarihttp://www.beritasatu.com/nasional/190232-debat-ke2-pilpres-ini-program-pembangunan-ekonomi-prabowohatta.htmlpadatanggal 24Juni 2014.

“KEN Yang Telah Dirancang DEN Dapat Dijadikan Pedoman bagi Capresdan Cawapres Baru”. Diaksesdarihttp://www.den.go.id/index.php/news/readNews/470 pada tanggal 21 Juni 2014.

“Pertamin Siap Serap Bioetanol dari PTPN-X” Diakses dari : http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/pertamina-siap-serap-bioetanol-dari-ptpn-x/40375 pada tanggal 20 Juni 2014

http://m.energitoday.com/2012/11/12/dimethil-ether-dme-energi-bersih-dan-bebas-emisi/ Diakses pada tanggal 20 Juni 2014
www.bphmigas.go.id

Greenpeace. (2013). Eneri terbarukan dapat mengangkat negara-negara ASEAN keluar dari kemiskinan serta menghentikan emisi karbon berbahaya, demikian laporan Greenpeace terbaru. Bali. Diakses dari: http://www.greenpeace.org/.
www.skkmigas.go.id diakses untuk mendapatkan statistic distribusi penerimaan negara dan statistic investasi hulu migas.

Oleh :
Kajian Startegis BEM FEB UGM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *