Jangan Lupakan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Penulis : Mohamad Zakaria (Staf Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM 2015)

Empat puluh hari sudah tahun 2015 berlalu (ketika tulisan ini dipublikasikan), tahun yang penuh dengan gejolak, spekulasi, kejutan, berbagai hal baru, sampai masalah lama namun tetap menarik perhatian. Hampir di-‘PHP’-innya seluruh dunia oleh the Fed, berlanjutnya tren perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging markets dan Indonesia meski sudah terprediksi, devaluasi mata uang Yuan oleh Bank Central Tiongkok, referendum Yunani, atau masalah klasik Indonesia mengenai kebakaran hutan di Sumatra, Kalimantan, dan Papua yang menyebabkan negara rugi ratusan triliun Rupiah, serta berbagai isu ekonomi-politik nasional dan internasional lainnya, yang jika penulis cantumkan satu-satu mungkin tidak kesampaian topik penting yang terlupakan yang mau penulis bahas, yaitu ketimpangan yang masih saja terjadi di Indonesia. Ya, topik tersebut hampir terpendam selama satu tahun 2015, namun sempat muncul sesaat ke publik di akhir tahun sebelum tenggelam lagi pada awal tahun 2016. Mari kita mulai serius membahas topik ini.

kajian 1

 

Gambar 1

Sumber: disarikan dari laporan terbitan Bank Dunia berjudul “Ketimpangan yang Semakin Lebar”

 Keterangan: koefisien gini merupakan indeks untuk mengukur ketimpangan distrbusi pendapatan antargolongan pendapatan. Koefisien gini mendekati 0 berarti semakin merata, sedangkan mendekati 100 semakin timpang.

Sebelum membahas permasalahan terkini, izinkan penulis me-review tentang apa yang terjadi pada perekonomian Indonesia 2 sampai 15 tahun yang lalu. Saat itu, Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi telah menciptakan kelas sosial yang mapan secara ekonomi. Bahkan, selama periode tahun 2000 hingga 2014, rata-rata pertumbuhan PDB riil per kapita Indonesia sebesar 5,4 persen. Pencapaian yang cukup bagus mengingat awal periode merupakan permulaan penerapan desentralisasi dan mulailepasnya Asia dari krisis keuangan. Selain itu, krisis keuangan global tahun 2008 juga merupakan ujian tersendiri bagi Indonesia meskipun hal tersebut diikuti oleh karunia berupa melonjaknya harga komoditas. Angka kemiskinan berkurang (gambar 2) dan kelas menengah yang lebih mapan secara ekonomi merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Hingga saat ini terdapat 45 juta orang yang mapan secara ekonomi. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dinikmati sepenuhnya oleh 205 juta masyarakat Indonesia lainnya.

kajian 2

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik

Pascakrisis ekonomi Asia tahun 1997-2001, Koefisien Gini Indonesia meningkat sekitar 11 poin hingga tahun 2014 yang sebesar 41. Artinya pada periode tersebut Indonesia semakin timpang. Hal ini berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 5,4 persen dan jumlah penduduk miskin yang turun hampir 7 persen pada periode yang sama. Artinya, perekonomian tumbuh dan penduduk miskin berkurang, di sisi lain ketimpangan di Indonesia semakin melebar. Analogi sederhananya, apabila di masa lalu sebuah negara memiliki 5 penduduk dengan komposisi 4 penduduk miskin dan hanya seorang saja yang kaya. Saat ini, komposisinya berubah menjadi 2 orang penduduk miskin dan 3 orang penduduk kaya (dengan asumsi jumlah penduduk tetap), entah 2 orang yang masih miskin itu karena kurang kerja keras atau memang di luar kendali mereka. Lalu, mengapa di Indonesia terjadi kasus seperti ini? Dimana 45 juta orang meninggalkan 205 juta orang lainnya yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Apakah pertumbuhan ekonomi memang selalu memperlebar ketimpangan? Seberapa besar ketimpangan berdampak pada perekonomian? Mungkin para pembaca pun bertanya demikian atau malah memiliki pandangan lain.

Ketimpangan memang tidak selalu berarti buruk. Dengan ketimpangan, berarti adanya insentif bagi yang bekerja keras dan berinovasi karena dapat berkontribusi dalam menciptakan produk yang dapat dinikmati masyarakat luas, sedangkan masyarakat yang kurang bekerja keras tidak mendapatkan imbalan sehingga muncullah ketimpangan tersebut. Hal demikian memang dapat dibenarkan. Akan tetapi, ketimpangan pendapatan menjadi tidak adil ketika tidak semua orang memiliki peluang awal yang sama (Bank Dunia, 2015), dimana tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, yang mana dua hal tersebut merupakan modal dasar bagi seseorang untuk mendapatkan penghasilan guna meraih kehidupan yang layak.

Orang Miskin di Indonesia Sudah Akan Sulit Keluar Dari Kemiskinan Sejak Lahir

Hal tersebut didukung fakta bahwa ketimpangan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh faktor di luar kendali individu. Contohnya adalah setiap orang tidak dilahirkan oleh orang tua dengan kemampuan ekonomi yang sama, terlahir di lingkungan yang sehat, serta memperoleh nutrisi yang sama sejak di kandungan. Bahkan, setelah dilahirkan pun tidak semua mendapatkan ASI yang tepat, akses ke layanan kesehatan yang memadai, dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Akhirnya pada saat dewasa, mereka memiliki gizi yang kurang baik, berpendidikan rendah, dan berpenghasilan lebih rendah daripada yang memiliki kesempatan di awal lebih baik. Hal ini lah salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di Indonesia masih tinggi.

Meskipun pemerintah sudah berupaya menyediakan infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang memadai beberapa tahun belakangan, ternyata masih kurang optimal yang mana justru hasilnya pun masih ada ketimpangan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan memang berbuah pada angka partisipasi sekolah yang terus meningkat, bahkan hampir 100 persen pada 2014. Akan tetapi, semua hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pembangunan manusia di seluruh negeri. Hal ini ditunjukan dengan masih adanya provinsi di Indonesia yang Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah rata-rata, sedangkan provinsi di bagian Indonesia yang lain berada di atas rata-rata. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah seharusnya tidak hanya berupaya meminimalisir faktor di luar kendali individu dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, tetapi juga perlu menyediakannya secara merata ke seluruh negeri.

kajian 3

kajian 4

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Statistik

Keterangan: Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasar tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuanm dan kehidupan yang layak. Pembangunan manusia sendiri merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia.

Kesenjangan Upah di Dua Pasar Tenaga Kerja dan Konsentrasi Kekayaan pada Segelintir Orang Perparah Ketimpangan di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia pasar tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja formal dan informal. Tenaga kerja sektor formal biasanya merupakan pekerja terampil, sedangkan informal merupakan tenaga kerja tidak terampil. Menyambung dari pembahasan sebelumnya mengenai ketidaksetaraan peluang di awal, masalah ini merupakan salah satu dari konsekuensinya, dimana pekerja formal yang biasanya berasal dari pendidikan tinggi, sedangkan pekerja informal berasal dari masyarakat berpendidikan yang rendah. Selain karena perbedaan latar belakang tersebut, ada hal lain yang menyebabkan kesenjangan di antara jenis tenaga kerja tersebut, yaitu sulitnya mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Ketika permintaan akan tenaga kerja terampil meningkat, justru tenaga kerja tidak terampil yang ingin mengembangkan keterampilannya terbatas dalam memperoleh pelatihan. Apalagi fakta menunjukan bahwa persentase perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan lebih dari 100 orang menawarkan pelatihan formal kurang dari 40 persen, berbeda dengan negara-negara di kawasan Asia Timur yang sebesar 70 persen (Bank Dunia, 2015). Orang-orang yang kurang terampil terbatas dalam mengembangkan keterampilannya sehingga terjebak dalam produktivitas dan upah yang rendah. Di sisi lain, langkanya pekerja terampil di Indonesia membuat upah pekerja jenis ini sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan antara si terampil dan tidak terampil yang dikarenakan peluang akses ke pelatihan yang terbatas.

Perbedaan tingkat upah ini juga didukung oleh fakta bahwa kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang Indonesia, dimana 1 persen orang terkaya di Indonesia mampu menguasai separuh lebih kekayaan Indonesia (Kompas, 2015). Konsentrasi kekayaan ini setidaknya ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama adalah cara pemungutan pajak antara pajak penghasilan pekerja dan modal/aset keuangan. Saat ini, pajak dividen dan bunga masing-masing hanya 10 dan 20 persen. Kedua besaran itu masih lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan, kecuali tarif terendah, bahkan jauh lebih rendah daripada tarif tertinggi yaitu 30 persen (Bank Dunia, 2015). Apalagi di Indonesia memiliki aset keuangan yang memadai lebih menguntungkan daripada dengan memperolehnya dengan ‘menjual’ tenaganya untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua adalah masih maraknya menghimpun kekayaan melalui praktik korupsi atau setidaknya dianggap demikian menurut Bank Dunia. Praktik korupsi ini memang sulit dikorelasikan dengan ketimpangan yang ada sekarang. Namun, korupsi ini berdampak secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan karena salah satu dampaknya adalah distribusi sumber daya menjadi tidak efisien.

Ketimpangan Harus Segera Diatasi

Saat ini, masyarakat Indonesia sudah beranggapan bahwa ketimpangan seharusnya lebih rendah. Padahal, data menunjukkan sebaliknya kalau ketimpangan lebih besar dibandingkan perkiraan masyarakat. Dengan kata lain, ketimpangan memang benar-benar menjadi masalah yang harus segera ditemukan solusi terbaiknya karena ini sudah melewati perkiraan bahkan oleh orang yang terlibat dalam ketimpangan itu sendiri.

kajian 5Survei yang dilakukan yang dilakukan oleh Bank Dunia tersebut menunjukan bahwa responden memperkirakan saat ini seperlima warga terkaya di Indonesia mengkonsumsi 38 persen dari total konsumsi, sedangkan jumlah yang ideal menurut responden sebesar 28 persen. Kenyataannya saat ini lebih timpang. Seperlima warga terkaya Indonesia mengkonsumsi 49 % dari total konsumsi. Ini juga yang disebut sebagai ketimpangan konsumsi. Oleh sebab itu, tanpa mengurangi keutamaan permasalahan lainnya bangsa ini, isu ketimpangan menjadi salah satu masalah yang perlu diatasi dan diantisipasi dampak negatifnya.

Dampak yang Ditimbulkan oleh Ketimpangan

Karena ketimpangan atau kesenjangan ini merupakan salah satu dari tiga masalah ekonomi (kemiskinan dan pengangguran) dan sangat sulit diatasi, pastilah memiliki dampak terhadap perekonomian itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketimpangan daoat mempengaruhi perekonomian, terutama pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan pola permintaan dan perubahan ukuran pasar domestik. Ketimpangan ini – dalam praktiknya – sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Mudrajad, 2013), yang pada ujungnya masyarakat akan rentan terhadap konflik. Konflik juga mempengaruhi perekonomian bila mengganggu distribusi barang dan jasa, menghentikan jalannya produksi, hingga penurunan dan penundaan investasi saat ini. Selain itu, ketimpangan yang tidak segera diatasi dapat tumbuhnya kelompok miskin kronis sehingga malah memperlebar ketimpangan dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Mengurangi Ketimpangan Saat Ini

Masalah ketimpangan memang bukan isu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kemauan yang kuat serta kesatuan dari semua komponen pemerintahan sangat diperlukan. Tak terkecuali juga masyarakat Indonesia sendiri agar membangun kesadaran pentingnya mengurangi ketimpangan pendapatan dengan tidak menawar harga lebih murah jika membeli produk dari pedagang kecil di pasar tradisional, misalnya. Tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang ngawur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, sedangkan di Lebak, Banten, masih banyak anak yang ingin pergi ke sekolah harus melalui jembatan yang cukup rentan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Belum lagi saudara kita di wilayah timur Indonesia yang sangat butuh perhatian pemerintah, khususnya di bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Mengingat pentingnya sektor pendidikan dan kesehatan dalam menanggulangi ketimpangan lebih dini, anggaran untuk kedua bidang tersebut diharapkan dapat dialokasikan lebih banyak serta penyerapan anggaran yang lebih optimal.

Mungkin Indonesia dapat menjadikan Brasil sebagai panutan dalam menanggulangi ketimpangan.  Pada periode 2001 hingga 2009, Brasil telah berhasil mengurangi ketimpangan dengan turunnya koefisien gini sebesar lima poin, lebih tinggi dari negara Amerika Latin manapun. Selain itu, Brasil juga memiliki persamaan dengan Indonesia mulai dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam hingga sistem desentralisasinya. Indonesia dapat mencontoh program bantuan sosialnya yang sangat sukses seperti Bolsa Familia yang dapat menjangkau 25 persen keluarga miskin di Brasil.

Di tahun 2016 ini Indonesia memang memiliki tantangan yang tidak ringan seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian global. Harga komoditas yang masih anjlok, pasar keuangan yang masih belum stabil, persaingan usaha dalam negeri yang sedang ketatnya dan butuh kebijakan yang cermat, serta isu gelombang PHK di awal tahun turut memberi ancaman bagi perekonomian. Namun, di tengah ketidakpastian ini diharapkan pemerintah segera sadar bahwa ada permasalahan dalam negeri yang sangat urgent dan dapat membuat buruk semua isu di atas. Di tahun kedua presiden Jokowi memimpin negeri ini, penulis mengharapkan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bernilai strategis secara ekonomi, tetapi juga lebih kepada pro-poor.

Sumber :

Bank Dunia. (2015). Ketimpangan yang Semakin Melebar.­ Laporan terbitan bulan November 2015 yang dapat diunduh di laman wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/12/07/090224b083c3233c/1_0/Rendered/PDF/ringkasan0eksekutif.pdf.

Kuncoro, M. (2013). Mengurangi Ketimpangan.Diakses pada 7 Februari 2016 pukul 22.00, dari http://mudrajad.com/download/article/kompas/Mengurangi%20Ketimpangan,%202%20Maret%202013.pdf.

Iryanti, R. (2014). Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Permasalahan dan Tantangan. Presentasi Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas pada tanggal 5 September 2014 di Yogyakarta.

Kompas. (2015). Pertumbuhan Ekonomi Dinikmati Warga Kaya. Diakses pada 2 Januari 2016 pukul 16.30 dari http://print.kompas.com/baca/2015/12/09/Pertumbuhan-Ekonomi-DInikmati-Warga-Kaya

Neraca. (2013). Korupsi vs Kemiskinan. Diakses pada 8 Februari 2016 pukul 09.20 dari http://www.neraca.co.id/article/27648/korupsi-vs-kemiskinan.

Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia: Konsep. Diakses pada 8 Februari pukul 01.23 dari http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/26#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1.

Data Badan Pusat Statistik.

One thought on “Jangan Lupakan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *