Hari Buruh: Momentum Menyuarakan Kebebasan dan Keadilan oleh Buruh

          Sudah 70 tahun waktu berlalu sejak Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia belum sepenuhnya merasakan keadilan di tanah airnya sendiri. Sumber daya manusia yang melimpah ternyata belum mampu menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Begitu pula dengan sumber daya alam, Indonesia belum mampu memanfaatkannya, tetapi malahan mayoritas sumber daya alam kita dikuasai oleh pihak asing. Hal ini pula menyebabkan beberapa kelompok masyarakat merasa kurang bebas sebagai warga negara yang notabene empunya negara. Kelompok masyarakat tersebut di antaranya kaum buruh yang merupakan golongan mayoritas di Indonesia dalam hal status pekerjaan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh buruh sebenarnya sejak sebelum Indonesia merdeka yang pada saat itu lebih disebabkan oleh kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang. Lalu, ke manakah peran negara selama ini dalam memperbaiki kondisi buruh di Indonesia? Hingga pada masa kini, permasalahan buruh malah semakin kompleks.

            Hari Buruh yang dirayakan pada 1 mei atau dikenal dengan sebutan May Day ini, merupakan salah satu momen yang tepat untuk menuntut pemerintah agar memperbaiki kondisi mereka dari ketidakadilan. Salah satu cara buruh untuk menuntut pemerintah biasanya mereka melakukan aksi atau demonstrasi besar-besaran, baik secara sentralistik maupun desentralistik. Di Indonesia sendiri aksi dilakukan dengan kedua metode tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pada May Day kali ini mereka akan melakukan demonstrasi secara serentak di 30 Provinsi dan 250 Kota/Kabupaten serta aksi besar-besaran dengan 150 ribu orang akan melakukan long march di Jakarta dari bunderan HI hingga Istana Negara. Selain melakukan aksi tersebut mereka juga akan menyampaikan 10 tuntutan para buruh (http://www.kspi.or.id/10-tuntutan-buruh-saat-may-day-2015.html). Dari 10 tuntutan tersebut, intinya adalah buruh menginginkan adanya perbaikan dalam hal hubungan kerja antara buruh dengan pemberi kerja dan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.

Lalu, apa sebenarnya latar belakang buruh biasa melakukan aksi dengan skala besar tersebut? Buruh sebenarnya hanya membutuhkan kekuatan dan kekuasaan untuk melawan kaum kapitalis sebagai pemberi kerja yang berlawanan dengan keinginan buruh (Semaoen: 1920). Oleh karena itu, mereka merumuskan kekuatan tersebut dengan membuat sebuah serikat dan melakukan aksi dengan jumlah demonstran yang banyak. Jika hanya seorang buruh saja yang melawan terhadap pengusaha, misal, dengan melakukan mogok kerja, tentu ia akan kalah. Melakukan hal tersebut juga akan sia sia karena pengusaha akan menggunakan tenaga buruh lain untuk menggantikannya. Dengan melakukan aksi secara bersama-sama, buruh mengharapkan kekuatan mereka bisa setara dengan pengusaha sehingga tuntutan-tuntutan mereka dapat terpenuhi, setidaknya 1 atau 2 dari seluruh tuntutan mereka.

Kekuasaan yang diinginkan oleh buruh tercermin dalam keinginan buruh yang menuntut adanya perbaikan hubungan kerja dengan pengusaha. Masalah hubungan kerja yang pertama adalah adanya hubungan kontrak kerja yang disebut outsourcing. Outsourcing sendiri secara legitimasi telah sah setelah Megawati mengesahkan UU No. 13 tahun 2003 yang pada saat itu Beliau masih menjabat sebagai Presiden RI. Dalam UU No. 13 tahun 2003 pasal 50, pengusaha berhak melakukan perjanjian kerja dengan buruh. Dalam hal ini berarti dapat merugikan buruh karena buruh tidak memiliki bargaining position yang kuat di mata perusahaan. Hal demikian dapat menyebabkan perusahaan mampu bertindak sewenang-wenang terhadap buruh. Permasalahan kedua adalah mengenai penyelesaian masalah dalam hubungan industrial. Dalam hal ini keberadaan UU Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial malah memberikan jalan keluar dengan cara buruh berhadapan langsung dengan pengusaha, tanpa adanya kehadiran pemerintah di situ. Sekali lagi, buruh dan pengusaha sangat tidak imbang kekuatannya. Mereka memiliki kesempatan akses yang berbeda. Jika pengusaha memiliki modal untuk memiliki akses kepada penegak hukum, apa yang buruh punya? Memang sebuah ironi, tapi seperti itulah posisi buruh saat ini.

Selanjutnya, kekuasaan yang diinginkan buruh adalah dengan melalui kesejahteraan buruh sehingga mereka memiliki kekuatan secara ekonomi. Untuk memperoleh kekuatan tersebut, salah satu tuntutan buruh dalam May Day kali ini adalah kenaikan Upah Minimum Provinsi/Kota sebesar 32%. Seperti yang kita ketahui, upah ini merupakan salah satu indikator penting untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Upah yang rendah menyebabkan buruh bermasalah dalam kehidupan ekonominya sehingga buruh selalu kalah bargaining position-nya dengan perusahaan.

Selain itu, kelayakan kerja juga turut mempengaruhi kesejahteraan buruh. Kelayakan kerja merupakan salah satu cara untuk peningkatan kesejahteraan pekerja melalui pemberian pendapatan yang adil, keamanan di tempat kerja, perlindungan sosial bagi keluarga buruh, serta terlibat dalam pembuatan keputusan perusahaan. Adapun kriteria kelayakan kerja menurut International Labour Organization, yaitu penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, hak-hak di tempat kerja, serta tata kelola dan dialog sosial. Namun, pada kenyataannya pengusaha kurang optimal dalam menerapkan kriteria tersebut ditambah lagi dengan kriteria kelayakan kerja menurut buruh sehingga dalam konteks ini sulit menemukan titik temu antara buruh dan pengusaha.

Kemudian, barulah kita bisa menjawab pertanyaan pada paragraf pertama tadi dengan merujuk pada amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi :

”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

serta pasal 28D ayat 2 :

”Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Sudah seharusnya negara memberikan keadilan bagi rakyatnya, tak terkecuali kepada para buruh. Jika buruh tidak mempunyai kekuatan dalam memperoleh haknya seperti yang tercantum dalam dua ayat tersebut, siapa lagi yang mampu memberikannya selain pemerintah? Bukan malah menggantungkan nasib mereka kepada para pengusaha kapitalis yang hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan maksimum. Selain itu, untuk memperoleh hak-hak tersebut, para buruh juga harus meningkatkan etos dan kemampuan pribadinya agar lebih produktif dalam bekerja. Dengan demikian, mereka memiliki kekuatan untuk meminta hak-haknya kepada para pemegang kekuasaan.

Penulis: Mohamad Zakaria

2 thoughts on “Hari Buruh: Momentum Menyuarakan Kebebasan dan Keadilan oleh Buruh

  • Untuk apa may day yg cuma setengah hari apabila lempeng2 saja pasca itu ?
    Demo setiap hari apa tidak bisa ?
    Buruh dibatasi agar cuma demo waktu itu dan para aparatur negara sudah disiapkan dalam rangka mengkondusifkan di hari itu
    Memang yg kapital lah yg keluar sbg pemenang, sahabat !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *