Dilema Kerja Sama PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia

Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM

NOMOR KAJIAN 01/C/KASTRAT/BEMFEBUGM/II/2015

 

Sebagai perusahaan nasional dengan komposisi saham mencapai 90,64% dikuasai asing (Pratama, 2015), perkembangan PT Freeport Indonesia tentu tidak dapat dibilang mulus melainkan banyak diwarnai dengan pertentangan, sikap kontra, dan berbagai protes yang digulirkan masyarakat, terutama kepada pemerintah Indonesia yang dinilai tidak dapat secara tegas mengatur operasi perusahaan ini. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan perusahaan ini seharusnya didasarkan pada UU No. 4 Tahun 2009 mengenai Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Sesuai dengan salah satu poin pada nota kesepahaman yang telah dibentuk bersama pemerintah sebelumnya, Freeport seharusnya telah mendirikan smelter dan juga tidak lagi mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat. Namun pada kenyataannya tidak satupun dari poin di atas yang diupayakan oleh PT Freeport Indonesia.  Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperpanjang MoU atau dengan kata lain memberikan kesempatan kembali kepada PT Freeport Indonesia untuk memenuhi poin dalam nota kesepahaman itu dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 25 Januari 2015 (Dhany, 2015). Oleh karena itu, MoU akan diperpanjang hingga Juni 2015 untuk menyepakati hal-hal yang belum diputuskan.

Sejak era orde baru, pemerintah telah membiarkan kekayaan tambang Garsberg di eksplorasi oleh pihak asing, yaitu Freeport. Sedangkan hingga saat ini pihak Freeport sendiri belum menunjukkan tanda-tanda untuk memenuhi syarat yang diajukan pemerintah dalam nota kesepahaman (MoU) yang telah disetujui kedua belah pihak. Oleh karena itu, langkah yang diambil pemerintah untuk memperpanjang nota kesepahaman tersebut banyak disebut berbagai pihak sebagai langkah yang kurang arif dan kurang tegas karena membiarkan perusahaan yang berbasis di Amerika tersebut terus mengeruk keuntungan dari bisnis ini.

Namun, tentu saja di belakang pertentangan tersebut pemerintah telah menimbang berbagai alasan tersendiri. Salah satu alasannya adalah pemerintah tidak ingin industri tersebut mengalami kevakuman, mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup pada industri ini. Selain itu, Dirjen Minerba Kementrian ESDM, Sukhyar juga menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan kepastian bagi investor asing, mengingat dana investasi yang dibenamkan oleh Freeport cukup besar yaitu mencapai 15 milliar USD (Asril, 2014).

Pertimbangan lain dari diperpanjangnya nota kesepahaman ini adalah karena akan dibuatnya poin-poin kesepakatan baru pada perpanjangan MoU kali ini, yang lebih dikonsentrasikan pada peningkatan banefit Freeport bagi Papua. Adapun  beberapa poin yang mengikat dalam renegosiasi kontrak adalah:

  • pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter),
  • pengurangan luas area tambang dari 212.950 hektar menjadi 125.000 hektar,
  • perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP),
  • kenaikan royalti untuk penerimaan Negara dari 1% menjadi 3.75%,
  • divestasi saham sebesar 30% kepada BUMN/BUMD sesuai aturan yang berlaku, s
  • serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri hingga 100% (saat ini SDM yang digunakan Freeport sudah mencapai 98% warga lokal, sedangkan penggunaan barang peoduksi dalam negeri telah mencapai 60%). (Yazid, 2015)

Terkait dengan smelter, Freeport kini berencana untuk mendirikan di lahan milik PT Petrokimia Gresik. Kesungguhan rencana tersebut telah dibuktikan dalam penandatanganan MoU antara Freeport dengan Petrokimia Gresik pada tanggal 22 Januari 2015 kemarin.‎ Presiden Direktur Freeport, Maroef Sjamsoeddin ‎menjelaskan bahwa biaya sewa tiap tahunnya adalah US$ ‎8 per meter persegi. Dengan total biaya sewa sebesar 76,8 miliar rupiah untuk lahan seluas 80 hektar tersebut, Indonesia akan mendapatkan pemasukan dengan jumlah yang lumayan besar yang dibayarkan oleh Freeport. Tak tanggung-tanggung, kesungguhan pembangunan smelter tersebut juga dibuktikan dengan pembayaran commitment fee atau uang kesungguhan sebesar US$ 130 ribu (Rp 1,56 miliar). Itu akan dibayarkan lewat 3 Bank BUMN, Bank Mandiri, BRI, dan BNI. (Aditiasari, 2015)

Dalam enam poin di atas, peningkatan kandungan lokal dalam belanja bahan baku yang menjadi salah satu perhatian dari pemerintah. Dengan menetapkan standar minimal sebesar 5% untuk produk-produk Indonesia dalam belanja Freeport, seperti belanja tenaga kerja, barang, dan jasa pertambangan dalam negeri, industri nasional juga dapat turut berkembang (Hutasoit, 2015). Sebelumnya, pemerintah sudah berusaha menggalakkan peningkatan kandungan lokal pada industri tambang. Namun, belum ditetapkan ukuran peningkatan yang tepat sehingga benar-benar dapat terlaksana dengan optimal. Apabila keenam poin tersebut terlaksana dengan baik, perpanjangan MoU izin ekspor Freeport Indonesia dapat memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Indonesia sendiri.

Menurut Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah ingin membuka frame yang lebih luas dalam renegosiasi itu supaya pihak Indonesia berhasil mendapatkan benefit yang maksimal, terutama dalam mendukung pembangunan di Papua (Sugianto, 2015). Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Selain 6 poin di atas, pemerintah pun meminta 4 poin lain kepada Freeport, yaitu:

  • adanya perwakilan dari pemerintah Indonesia baik di kursi komisaris maupun di jajaran direksi Freeport,
  • adanya peningkatan pemakaian barang dan jasa dalam negeri,
  • adanya sinergitas dengan Pemda Papua untuk membangun daerah melalui dana CSR,
  • serta peningkatan manajemen keselamatan kerja. (Muslimawati, 2015)

Pihak Freeport diminta untuk lebih melibatkan putra-putra daerah dan meningkatkan aspek keselamatan kerja dalam operasinya. Apabila peningkatan pembangunan, keterlibatan, dan keselamatan kerja dapat berlangsung sukses dengan renegosiasi tersebut, Indonesia sendiri yang nantinya akan memperoleh keuntungan yang besar. Pemerintah melihat bahwa dengan adanya perpanjangan MoU, Freeport nantinya akan lebih dapat membawa keuntungan bagi Indonesia, baik dalam aspek perekonomian nasional, ketenagakerjaan, dan pembangunan daerah. Pemerintah juga semakin yakin dengan adanya jaminan-jaminan yang diberikan Freeport sendiri.

Akan tetapi, di sisi lain, dengan memperpanjang MoU dengan Freeport, pemerintah terlihat kurang tegas dalam menindak Freeport yang jelas-jelas tidak menunjukkan komitmennya selama ini dalam melaksanakan poin-poin yang telah disepakati. Sifat “lunak” pemerintah kepada Freeport selama ini dikhawatirkan dapat membuat perusahaan-perusahaan asing lain yang ingin atau telah melaksanakan kontrak di Indonesia menganggap remeh peraturan dan perjanjian yang ada. Selain itu, gelagat pemerintah yang kurang tegas mengkhawatirkan masyarakat bahwa terdapat peluang akan adanya perpanjangan kontrak dengan Freeport. Hal ini cukup meresahkan masyarakat karena memperpanjang kontrak dengan Freeport sama saja dengan membiarkan masalah-masalah yang ada selama ini  terus berlanjut, seperti kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi kawasan pertambangan dengan diameter mencapai ratusan kilometer.

Selain itu, perpanjangan MoU dengan Freeport sama saja dengan meneruskan izin ekspor konsentrat yang secara finansial hanya menguntungkan Freeport saja. Selama ini, Freeport mengeruk banyak sekali kekayaan tambang Indonesia, tetapi keuntungan yang diraup justru tidak dirasakan oleh warganya sendiri. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan di kabupaten sekitar pertambangan mencapai 31%, di mana angka ini merupakan angka kemiskinan tertinggi di antara seluruh kabupaten  di Papua (Akhir, 2015). Sungguh ironis bagaimana kekayaan sumber daya alam di Papua tersebut justru dinikmati oleh orang-orang asing, sedangkan warga yang tinggal di daerah yang kaya tersebut banyak yang masih hidup dalam kemiskinan.

Kontrak karya Freeport jelas tidak perlu diperpanjang lagi. Yang perlu mulai dipersiapkan pemerintah adalah handover perusahaan Freeport kepada BUMN, mengingat Freeport juga telah menyetujui untuk melakukan divestasi secara bertahap. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, sudah selayaknya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk sebagai BUMN pertambangan Indonesia mengambil jatah saham yang akan dilepas PT. Freeport Indonesia pada tahun 2015. Selain dinilai sudah mampu dari segi pendanaan, Antam juga dianggap sudah berpengalaman dalam pengolahan mineral untuk mengambil alih Freeport nantinya. Pemerintah harus mengantisipasi batas waktu kontrak Freeport yang akan habis pada tahun 2021 mendatang. Sisa waktu enam tahun harus benar-benar dimanfaatkan pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatu guna mengakuisisi saham Freeport yang akan dilepas. (Nashrillah, 2015)

Keberadaan PT. Freeport Indonesia masih terus menuai pro dan kontra. Di satu sisi, kita tidak bisa serta merta memutus kontrak yang ada. Di sisi lain, dikuasainya tambang tembaga, perak, dan emas di Papua oleh pihak asing tersebut tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3.  Pada ayat 2, dinyatakan bahwa“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Selanjutnya, pada ayat 3 dinyatakan bahawa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Mahkamah Konstitusi, kedua ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa rakyat Indonesia secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang mengusai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hartono, 2011). Oleh karena itu, pengelolaan tambang Garsberg, yang merupakan tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia, seharusnya dipegang dan dikendalikan oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukannya oleh orang-seorang yang dalam kasus ini adalah perusahaan asing PT. Freeport Indonesia.

Jika melihat dari peluang yang ada, sebenarnya perpanjangan MoU untuk renegosiasi dengan pihak Freeport dapat membawa banyak keuntungan bagi Indonesia. Namun, ke depannya, komitmen nyata perusahaan asing dalam melaksanakan kewajibannya perlu lebih diperhatikan. Pengawasan dan penegasan perlu dilakukan agar pihak asing tidak menganggap enteng pemerintah Indonesia. Dalam proses renegosiasi yang dilakukan pemerintah dengan Freeport, diharapkan pemerintah dapat lebih tegas menuntut Freeport melaksanakan kewajibannya serta mengajukan syarat-syarat agar Freeport tidak hanya meraup keuntungan dari hasil bumi Indonesia, tetapi juga secara timbal balik memberikan keuntungan kepada masyarakat Indonesia sendiri, khususnya masyarakat Papua.

 

Sumber:

Aditiasari, Dana. (2015). Freeport Sewa Lahan Petrokimia Gresik Rp 76,8 Miliar/Tahun Untuk Smelter. Diakses Februari 2, 2015, dari  http://finance.detik.com/read/2015/01/23/180058/2812340/1034/

Akhir, Dani Jumadil. (2015). Ada Freeport, Papua Masih Saja Miskin. Diakses Februari 6, 2015, dari http://economy.okezone.com/read/2015/02/06/19/1102288/ada-freeport-papua-masih-saja-miskin

Asril, Sabrina. (2014). Chairul Tanjung Bantah Pemerintah Perpanjang Kontrak Freeport. Diakses Februari 6, 2015, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/09/1347203/Chairul.Tanjung.Bantah.Pemerintah.Perpanjang.Kontrak.Freeport

Dhany, Rista Rama. (2015). Perpanjang Izin Ekspor Freeport, Sudirman Said Bantah Ditekan Asing. Diakses Februari 6, 2015, dari http://finance.detik.com/read/2015/02/06/ 203754/2826264/4/ perpanjang-izin-ekspor-freeport-sudirman-said-bantah-ditekan-asing

Hartono, Rudi. (2011). Makna “Dikuasai Oleh Negara” dalam Pasal 33 UUD 1945. Diakses February 7, 2015, dari http://www.berdikarionline.com/lipsus/20110715/makna-%E2%80%9Cdikuasai-oleh-negara%E2%80%9D-dalam-pasal-33-uud-1945.html

Hutasoit, Moksa. (2015). Menteri ESDM: MoU dengan Freeport Diperpanjang 6 Bulan. Diakses Februari 2, 2015, dari  http://finance.detik.com/read/2015/01/24/162650/2812907/1034/

Muslimawati, Nicha. (2015). Freeport Ngaku Telah Ikuti Peraturan Perundang-undangan. Diakses Februari 6, 2015, dari http://www.aktual.co/energi/freeport-ngaku-telah-ikuti-peraturan-perundang-undangan

Nashrillah, Faiz. (2015). Divestasi Freeport, Kata BPKM Soal Antam. Diakses February 7, 2015, dari http://www.tempo.co/read/news/2015/02/03/090639454/Divestasi-Freeport-Kata-BKPM-Soal-Antam

Pratama, Adiatmaputra Fajar. (2015). Papua Siap Akuisisi 10% Saham Freeport. Diakses Februari 6, 2015, dari http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/02/06/papua-siap-akuisisi-10-persen-saham-freeport

Sugianto, Danang. 2015. Pemerintah Tambah Poin Syarat Renegoisasi Kontrak Freeport. Diakses Februari 2, 2015, dari http://economy.okezone.com/read/2015/01/25/19/1096944/pemerintah-tambah-poin-syarat-renegoisasi-kontrak-freeport

5 thoughts on “Dilema Kerja Sama PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia

  • PT. Freeport Harus membangun indonesia dan khususnya Papua secara utuh dengan melihat kelebihan kelebihan/ Talenta anak bangsa dan bumi Papua dalam Bidang Tertentu contohnya dalam bidang Olahraga.
    kami ingin bekerja sama dalam bidang Olahraga dengan memberi sponsor dalam bentuk dukungan dana untuk beberapa Iven Nasional dalam kurun waktu tahun 2016 ini, yaitu PON di Bandung Oleh KONI secara Nasional, dan The 6 th world Tafissa/ Olimpiade Tingkat Dunia di Jakarta Oktober 2016, oleh FORMI Indonesia yang sebagai andalan nya membawa nama bangsa yaitu dari Provinsi Papua dan Papua Barat.
    Kami FORMI Papua Barat sangat membutuhkan kerjasama dan dukungan Dana guna kegiatan di maksud……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *