Dilema dalam Dunia Pendidikan

Oleh Amira Jati Oksiana, staff Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM 2016

Dalam pasal 1 (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ada berbagai cara mendidik peserta didik dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Namun, kini banyak terjadi ketegangan antara tenaga pendidik dengan peserta didik maupun orang tua dari peserta didik, seperti kasus guru mencubit atau mencukur anak yang berujung sang guru harus merasakan dinginnya jeruji besi.

Sistem dan kondisi pendidikan berubah seiring perubahan zaman. Pendidikan nasional diharapkan tanggap dengan tuntun zaman. Tenaga pendidik memiliki tugas yang lebih beragam tidak hanya sekedar menyampaikan materi namun harus melakukan tugas administrasi lainnya. Tak berbeda dengan kewajiban peserta didik yang dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam berbagai hal. Cara mendidik pun ikut berganti mengikuti zaman. Dahulu mungkin menegakkan kedisiplinan dengan cara yang “keras” menjadi hal lumrah di masyarakat. Peserta didik maupun orang tua tidak keberatan karena mereka percaya bahwa hal tersebut untuk kebaikan siswa. Namun, lain cerita di zaman sekarang ini dimana mendidik dengan cara yang keras tadi tidak dapat diterima lagi baik bagi peserta didik maupun orang tua. Kekerasan bukanlah cara efektif untuk mendisiplinkan siswa melainkan hanya memberikan luka.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti yang telah diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, dalam proses mendapatkan pendidikan anak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Sesuai UU tersebut kekerasan yang dimaksud  adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dalam sebuah riset yang dilakukan LSM Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 ini menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Sekitar 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka ini ternyata lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Meskipun dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada ternyata belum dapat mencegah kekerasan terjadi pada anak. Masyarakat sudah mulai melek hukum namun tidak sedikit yang belum mengerti hukum.

Diantara kasus kekerasan pada anak, terdapat kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik seperti guru. Mulai dari kekerasan yang dianggap sepele hingga yang serius. Namun beberapa kekerasan bermula karena peserta didik bertingkah bandel. Lalu pantaskah guru melakukan kekerasan? Guru berkewajiban untuk memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kekerasan bukanlah contoh perilaku teladan yang baik bagi anak. Meskipun hal tersebut dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan siswa. Kekerasan memiliki dampak buruk bagi siswa baik secara fisik maupun psikis. Apabila mencubit dan mencukur rambut siswa dengan tujuan mendisiplinkan siswa haruskah berujung ke pengadilan? Menurut Anies Baswedan, hal tersebut tidak perlu hingga ke pangadilan melainkan cukup diselesaikan secara kekeluargaan dan ranah pendidikan. Perlindungan terhadap guru memang masih lemah. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan:

(1)Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Dari UU tersebut guru pun berhak mendapatkan perlindungan hukum bila diperlakukan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua atau pihak lain saat melaksanakan tugas. Oleh karenanya, pendidik dan peserta didik seharusnya memperoleh hak perlindungan dengan baik. Kedua pihak juga harus menjalankan kewajiban dengan bertanggung jawab. Apabila peserta didik melakukan kesalahan, sebaiknya guru memberikan hukuman sesuai dengan tata tertib yang ada bukan melalui tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Seperti yang dihimbau oleh Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar, bahwa guru sebaiknya tidak melakukan tindakan fisik yang dapat mencederai siswa karena tidak hanya tindakan fisik melainkan kekerasan verbal pun ada hukumnya. Dan peserta didik juga memiliki kewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Peserta didik harus menaati peraturan yang ada dan menghormati sesama teman dan guru. Orang tua diharapkan bijak dalam menanggapi berbagai hal yang terjadi dan terus mengajarkan kepada anak untuk menaati norma yang ada.

Sumber:

Apandi, Idris. (2013). Perlindungan Hukum bagi Guru. Dipetik pada 20 Agustus 2016 dari http://www.kompasiana.com/idrisapandi/perlindungan-hukum-bagi-guru_55298284f17e61b97cd623ab

One thought on “Dilema dalam Dunia Pendidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *