Sikap BEM FEB UGM Mengenai Isu Permasalahan KPK dan Kepolisian Republik Indonesia

PERNYATAAN PUBLIK Nomor 02/C/KASTRAT/BEMFEBUGM/I/2015 Tentang Sikap BEM FEB UGM Mengenai Isu Permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia Menyikapi masalah penangkapan Wakil Ketua KPK yang berinisial BW hari ini tertanggal 23 Januari 2015 oleh Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan beberapa permasalahan antara KPK dengan Polri terkait dengan penetapan BG sebagai tersangka kasus rekening gendut,[…]

Sikap BEM FEB UGM Terhadap Kebijakan Harga BBM Bersubsidi

PRESS RELEASE : “Sikap BEM FEB UGM Terhadap Kebijakan Harga BBM Bersubsidi” Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan bahwa harga BBM bersubsidi, yaitu jenis Premium dan Solar, naik Rp 2.000,00 per liternya menjadi Rp8.500,00  untuk premium dan Rp7.500,00  untuk solar. Kebijakan ini telah menimbulkan banyak reaksi dari[…]

Polemik RUU Pilkada

Oleh Arif Anindita, Staf Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang akan menggantikan aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menuai pro dan kontra pada banyak kalangan. Dalam tubuh internal DPR RI sendiri terjadi banyak perdebatan. Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan[…]

Pengelolaan Energi: Pengendalian Konsumsi BBM Bersubsidi

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak yang diperuntukan kepada rakyat yang telah mengalami proses subsidi dan diatur dalamUndang-Undang nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayang berisi macam-macam subsidi yang diberikan pemerintah termasuk subsidi BBM. Dari total Anggaran Belanja sebesar Rp 1.683,011 triliun, sebanyak Rp 193,805 triliun dianggarkan untuk subsidi[…]

Menyongsong Kedaulatan Pangan Nasional

Pangan menurut lampiran pe­raturan menteri pertanian nomor: 15/Permentan/OT.140/2/2013 adalah kebutuhan yang strategi dan mendasar bagi keberlangsungan hidup rakyat. Penyelenggaraan pangan nasional di­atur dalam UU yang didasarkan pada kedaultan dan kemandirian pangan. Definisi dari kedaulatan pangan menu­rut Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sutrisno Iwantono, adalah tersedianya pangan bagi masyarakat dalam jumlah cukup, harga yang[…]

Kajian Program Kebijakan Energi dari UGM

Roadmap Visi-Misi Pasangan Prabowo Hatta dan Jokowi-JK (nomor urut 1) Prabowo-Hatta Prabowo-Hatta akan menggalakkan penggunaan energi terbarukan, yaitu etanol dan Dimethyl Ether (DME) Prabowo-Hatta akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap dan diminimalkan Prabowo-Hatta bertekad membangun prasarana penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia Prabowo-Hatta ingin sektor migas dikuasai badan usaha dalam negeri (nomor urut 2) Jokowi[…]

Surat Cinta untuk Capres dan Cawapres Indonesia

Kepada Bapak Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Indonesia, Terlintas di pikiran kami bahwa Indonesia masih memiliki berbagai macam permasalahan. Kami pun berkumpul untuk mendiskusikan apa saja yang masih belum sempurna di negara kita tercinta ini. Apa saja yang masih harus dicapai bersama, oleh masyarakat dan pemerintah.  Banyaknya permasalahan yang ada membuat kami sepakat untuk[…]

Mempertanyakan Legitimasi Presiden Terpilih 2014

Pesta Demokrasi akan dimulai. Demam pemilu pun sontak semarak disetiap bagian kehidupan bermasyarakat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai gencar-gencarnya melakukan sosialisasi pemilu demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas. Namun berbagai masalah mulai muncul. Salah satunya terkait Pasal 3 Ayat 5 UU Pilpres. Pembatalan Pasal 3 Ayat 5 UU Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi membawa pencerahan terhadap[…]

Kebijakan Energi Indonesia: Solusi Kebutuhan Energi dan Pengaruhnya terhadap Keuangan Negara

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang cukup terpengaruh dengan adanya pertambahan jumlah penduduk adalah penggunaan energi untuk menunjang kebutuhan hidup yang meliputi sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan lain sebagainya. Semakin[…]

KONSEP TATA RUANG PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2010TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Konsep atau perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom dari Republik Indonesia mempunyai rencana tata ruang yang ditetapkan pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010. Pada pasal 5 disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi[…]