Bom Waktu itu Bernama Kebakaran Hutan

Penulis : Elda Monica Tejo (Staff Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman jenis hutan. Luas hutan di Indonesia berkisar 122 juta hektar, yang persebarannya di Pulau Jawa hanya sekitar 3 juta Ha, terdiri atas 55% hutan produksi dan 45% hutan lindung. Persebaran hutan di Indonesia kebanyakan berjenis hutan hujan tropis yang luasnnya mencapai 89 juta hektar. Daerah-daerah hutan hujan tropis antara lain terdapat di pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Irian Jaya. Hal inilah yang menyebabkan rawan bencana kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun yang tentu saja berdampak bukan hanya pada lingkungan tetapi juga pada manusia.

Kondisi kebakaran hutan dewasa ini bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Bom waktu tersebut merupakan buah dari perilaku manusia sendiri yang merusak bahkan menghabiskan kawasan hutan Indonesia. Adanya keserakahan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam kerap sekali menimbulkan bencana alam. Salah satunya yang akhir-akhir ini menimpa Indonesia adalah bencana kebakaran hutan yang berakibat pada bencana kabut asap. Menurut Suharjo kebakaran hutan adalah pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon. Ia juga mengatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan.

Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 ini bukan hannya menjadi masalah nasional saja. Kasus kebakaran hutan di daerah Riau, Sumatera dan Kalimantan ini bahkan mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat Internasional. Kebakaran ini dianggap yang paling parah di antara kasus-kasus kebakaran yang pernah terjadi selama ini. Tidak hanya Indonesia dengan pulau yang memiliki daerah terbakar saja yang terdampak dari kabut asap akan tetapi negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga ikut menikmati dampak negatif yang ditimbulkan dari kabut asap tersebut. Kebakaran yang menimbulkan asap pekat ini membuat kualitas udara semakin menurun dan membahayakan kesehatan. Sehingga hal ini berbahaya bagi kesehatan pernafasan dan berdampak pada sisi ekonomi lantaran menghambat rute penerbangan baik domestik maupun internasional serta sejumlah aktivitas warga seperti pergi bekerja maupun anak-anak yang sekolah harus diliburkan.

Di Indonesia kabut asap dari adanya pembakaran hutan menyebabkan munculnya penyakit ISPA. Berdasarkan pengukuran kualitas udara, Badan Lingkungan Hidup Daerah Jambi mendeteksi indeks standar pencemar udara (ISPU) telah mencapai angka 126, alias berstatus tidak sehat. Sesuai pedoman teknis dan pelaporan serta informasi ISPU, dalam status di atas 101, kandungan Particulate Matter (PM) 10 yang tinggi telah dianggap sangat mengganggu jarak pandang dan mengakibatkan pengotoran debu di mana-mana. Kandungan nitrogennya dapat berdampak pada peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan. Kabut asap juga menimbulkan penyakit radang paru paru yang dikenal dengan paru paru basah (pneumonia) dan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan terkena peradangan selaput otak (miningitis). Kabut asap ini telah menimbulkan korban secara keseluruhan sudah ada 15 orang, dimana yang 13 orang meninggal di antaranya lantaran menghirup asap sehingga terkena ISPA. Mereka tersebar di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Tidak hanya dari segi kesehatan juga tetapi dari segi ekonomi menimbulkan banyak kerugian. Dampak ekonomi akibat adanya kabut asap pada tahun 2015 ini di yakini menelan kerugian lebih dari 20 Trilliyun. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPM), Sutopo Purwo Nugroho berpendapat bahwa angka tersebut di dasarkan pada tahun lalu. Pada tahun lalu terungkap bahwa kerugian akibat adanya kabut asap yang dihitung selama tiga bulan dari Februari – April 2014 di Provinsi Riau mencapai Rp 20 T. Namun, dari jumlah wilayah yang terkena serta tingkat keparahan asap yang terjadi tahun ini, Sutopo memperkirakan jumlah kerugian kali ini di taksir lebih besar.

Namun pada tahun 2015 ini di Jambi saja, kerugian diperkirakan Rp 2,6 triliun akibat pencemaran udara yang timbul oleh kabut asap, dampak ekologis, ekonomi, kerusakan tidak ternilai, dan biaya pemulihan lingkungan. Nilai kerugian itu belum termasuk kerugian sektor ekonomi, pariwisata, dan potensi yang hilang dari lumpuhnya penerbangan. Bank Indonesia menilai ada penurunan aktivitas perekonomian yang di sebabkan oleh bencana kabut asap tersebut khususnya pada bidang transportasi dan jasa. Sedangkan  pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Riau pada kuartal III/2015 akan cenderung negatif disebabkan bencana kabut asap. perekonomian di Riau pada semester I/2015 mengalami kontraksi sebesar 1,37% secara year on year. Sedangkan pada kuartal II/2015 tercatat kontraksi sebesar 2,64%,, jauh lebih dalam dibandingkan kuartal I/2015 yang berkontraksi sebesar 0,03%. Sedangkan pada daerah Kalimantan Tengah dampak kerugian yang paling terasa yaitu pada kesehatan. Selain kesehatan kabut asap juga berdampak negatif pada pola konsumsi masyarakat yang menurun. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan rata – rata nilai kerugian yang di timbulkan oleh bencana kabut asap mencapaiRp 1,04 T

Menjaga hutan merupakan kewajiban dari setiap individu, karena hutan merupakan salah satu penyangga kehidupan dunia dan kesejahteraan masyarakat. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berfikir global harus dapat memberi inspirasi dan dorongan kepada masyarakat supaya dapat berfikir berdasarkan norma hukum yang paling tinggi di Indonesia yaitu Pancasila, maupun berdasarkan hukum Internasional yang berlaku dan telah di sepakati bersama antar negara. Di Indonesia pengelolaan terhadap hutan telah tertuang ke dalam Undang – Undang Nomer 41 Tahun 1999

Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan pemerintah juga telah membentuk Undang- undang yang didalamnya telah mengatur tentang sanksi bagi siapa saja yang membakar hutan secara sembarangan yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain dengan dibentuknya berbagai peraturan yang melarang pembakaran hutan pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah memantapkan kelembagaan dengan membentuk Sub Direktorat Kebakaran Hutan dan lembaga non struktural berupa Pusdalkarhutnas yang telah dibekali pelatihan pengendalian kebakaran, adanya rekomendasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah seperti menyusun peraturan daerah mengenai tanggung jawab kepemilikan lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan adalah cara erbaik untuk meminimalisir bencana kabut asap.

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam jenis hutan yang memiliki banyak manfaat. Namun, manfaat dari hutan tersebut sering di salah gunakan oleh masyaraka, sehingga Indonesia tidak dapat terhindar dari bencana kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia memberikan dampak parah yang dirasakan, yaitu pada bidang kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pemerintah telah berupaya membentuk berbagai peraturan yang menegaskan tentang aturan – aturan pembakaran hutan untuk mencegah terjadinya pembakaran lahan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya pemerintah ini hanya dapat berjalan efektif jika diikuti dengan pemanfaatan hutan yang baik. Diperlukan pula peran masyarakat untuk membantu mengawasi agar tidak lagi terjadi kebakaran hutan.

Referensi :

“Pengertian Hutan”, Diakses pada Selasa, 10 November 2015. http://ilmuhutan.com/pengertian-hutan/

“Undang-undang No. 41 tahun 1999, Diakses pada Selasa, 10 November 2015. http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-41-1999.pdf.

BBC Indonesia.(2 Oktober 2015). Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesiabisa samai insiden1997. Diakses pada selasa, 10 November 2015,< http://www. bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151002_indonesia_asap_rekor>.

Bank Indonesia 2015.”Hasil Survei Tingkat KerugianMsyarakat Akibat Bencana Asap”. Diakses pada 21 November 2015. http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/kalteng/Documents/9c23b5c8047b4145956c6e88928e3ed7MicrosoftWordBoksSurveiAsapKonsumen.pdf

Undang – undang No. 18 tahun 2013, diakses pada Minggu, 22 November 2015. http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_18.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.4 tahun 2001. Diakses pada Minggu, 22 November 2015. http://www.minerba.esdm.go.id/ library/sijh/pp42007_RskPencemar.pdf.

 

 

One thought on “Bom Waktu itu Bernama Kebakaran Hutan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *