Apa yang Perlu Diperbaiki?

Oleh: Fadli Ray Kifli

Departemen Kajian dan Aksi Strategis

 

“Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.”

-Freedrich Nietzsche-

Abstraksi

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 Bab 1, pasal 1, poin ke-2 menyatakan Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Selain itu, pada Bab IV pasal 5 dijelaskan tujuh kewajiban penyelenggaran negara yang salah satunya tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sayangnya, undang-undang dan segelintir peraturan tersebut hanyalah sebuah pernyataan di atas kertas yang tak digubris keabsahannya. Beberapa waktu lalu, Indonesia dipermalukan dengan dugaan kasus korupsi pengadaan mega proyek e-KTP sebesar 2,3 triliun, yang dikategorikan oleh Indonesian Courruption Watch (ICW) sebagai kasus terbesar yang pernah di tangani Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Akan tetapi, perlu ditekankan, sebagian besar pejabat pemerintah yang dibacakan oleh KPK berstatus sebagai terdakwa. Menganggap mereka semua sebagai dalang dari permasalahan ini tanpa memilah informasi yang konkret mengindikasikan terhambatnya keterbukaan pola pikir.

Overview

Skandal ini diawali pada kepemimpinan Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia periode 2009—2014. Pada awal menjabat sebagai Mendagri, beliau berencana mengajukan anggaran sebesar 6,9 triliun untuk penyelesaian program e-KTP pada 30 Oktober 2009. Di akhir tahun 2010, diperkirakan Andi Narogong membagikan uang kepada sejumlah anggota komisi II DPR guna mendapatkan persetujuan terhadap anggaran yang telah disusun. Mendagri pun berjanji pembuatan e-KTP akan selesai pada akhir tahun 2013 dengan mempertaruhkan jabatannya sendiri—pada kenyataannya hingga 1 Oktober 2016, yaitu masa di non-aktifkannya KTP lama, belum semua masyarakat Indonesia sudah memiliki e-KTP.

 

Kejanggalan yang Ditemukan

Sebenarnya, pada awal pelelangan e-KTP sudah ada kejanggalan dalam pelaksanaan proyek kartu elektornik ini. Dugaan korupsi mulai tercium pada Juni 2011, konsorsium PT PNRI—terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri, dan PT Quadra Solution—sebagai pemenang tender pengadaan e-KTP dengan nominal sebesar 5,9 triliun berhasil mengalahkan PT Astra Graphia. Dalam hal pengadaan dan pelelangan ICW sendiri mengungkapkan ada tiga kejanggalan dalam prosesnya, antara lain:

  1. Digantinya spesifikasi alat yang akan digunakan, yaitu signature pad. Penggantian secara sepihak ini dianggap melanggar Pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden No. 53 tahun 2010 mengenai larangan post bidding—tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan/atau mengurangi dokumen pengadaan setelah batas akhir pemasukan penawaran
  2. Penandatanganan kontrak dengan konsorsium PT PNRI pun juga terjadi saat masa sanggah yang diajukan konsorsium Telkom dan konsorsium Lintas Bumi Lestar. Padahal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyarankan kemendagri untuk melakukan penandatangan kontrak pasca masa sanggah banding yang diajukan konsorsium Telkom telah selesai. Namun, pernyataan tersebut tak digubris dan melakukan penandatanganan kontrak pada 1 Juli 2011. Karenanya, penandatangan ini telah melanggar Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 pasal 82 yang menyatakan proses pelelangan harus segera dihentikan apabila ada sanggahan banding. Hal ini memancing adanya dugaan kong-kali-kong antara kemendagri dengan konsorsium PT PNRI
  3. Adanya persaingan tidak sehat antara PT PNRI dengan PT Astra Graphia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membeberkan adanya perebutan tender yang buruk antara masing-masing konsorsium. Hal ini dibuktikkan dengan kemiripan dokumen tender yang dimiliki oleh kedua konsorsium tersebut.

Lima bulan pasca dilaksanakan pelelangan, tepatnya pada 12 Oktober 2011 tiga konsorsium yang tergabung dalam Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom menduga adanya penggelembungan dana sebesar 1 triliun dari dana yang seharusnya dikeluarkan. Namun, tak lama setelah itu, Mendagri langsung membantahnya. Lebih lanjut, pada awal September 2011 anggkota komisi II DPR menyarankan dibentuknya panitia kerja (Panja) sebagai badan pengawas dan memastikan  proyek e-KTP berjalan lancar, tetapi nyatanya hal tersebut tidak terealisasikan hingga sekarang.

Selama 2 tahun perkembangan dugaan korupsi terhadap e-KTP tak menunjukkan batang hidungnya, tidak ada sama sekali gerakan dari institusi anti-korupsi, kemudian muncul kembali pada tanggal 22 April tahun 2014. Bukankah patut dipertanyakan, dengan serangkaian praduga yang telah dijabarkan di atas pada awal berjalannya pengadaan e-KTP, KPK baru melancarkan aksinya setelah selang dua tahun lebih.

Selama kurang dari dua tahun KPK terus mengumpulkan bukti dan telah menetapkan dua tersangka, yang pertama Sugiharto sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sekaligus pejabat pembuat komitmen pada April 2014 atas informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang berstatus sebagai pidana, kemudian Irman yang merupakan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada September 2016. Kedua orang tersebut telah men-cap-kan diri sebagai justice collaborator dan akan mengungkapkan oknum-oknum yang terlibat dengan mega proyek e-KTP. Akhirnya, pada 6 Maret 2017 KPK membacakan dakwaan dan mengungkapkan 70 orang, 1 konsorsium, dan 5 perusahaan. Penyelenggara negara yang terlibat di antaranya orang-orang yang memiliki nama besar, seperti Gamawan Gauzi, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo, Marzukie Alie, dan masih banyak lagi. KPK mengungkapkan seluruh orang yang terlibat skandal tersebut menerima dana dari seorang pengusaha rekanan Kemdagri bernama Andi Agustinus atau sering dipanggil Andi Narogong. Hal yang aneh dan mengherankan, sejumlah orang-orang yang terlibat dengan skandal mega proyek ini mengaku tidak pernah bertemu dengan Andi Narogong apalagi kenal dengannya. Sejauh ini orang-orang yang tidak mengenal Andi Narogong antara lain Ganjar Pranowo, Marzuki Alie, Teguh Juwarno, hingga Olly Dondokambey. Membingungkan, ketika Andi Naragong yang merupakan tokoh sentral sebagai oknum yang mendistribusikan dana sebesar 2,3 triliun bahkan tidak dikenali oleh orang-orang yang menerimanya. Oleh karena itu, mantan Ketua DPR, Marzuki Alie melaporkan Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong ke Bareskrim. Ada dua kemungkinan berkaitan dengan informasi yang saling kontradiktif antara terdakwa dengan KPK, yaitu:

  1. Informasi yang diperoleh KPK, yang berasal dari Nazaruddin, Sugiharto, atau Irman merupakan sebuah informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya
  2. Ada segelintir informan-informan KPK yang ingin menjatuhkan penyelenggara negara tertentu. Hal ini dapat dilihat dari sikap Nazaruddin yang getol pada akhir 2016 menyatakan bahwa mantan Mendagri, Gamawan Fauzi harus ditetapkan menjadi tersangka.

Perbandingan Sistem dan Solusi

Tabel 1: Tingkat Perkembangan Korupsi di 4 Negara dalam 4 Tahun Terakhir

Layaknya sebuah pepatah umum, “Mencegah lebih baik daripada mengobati.” KPK terlalu sibuk memikirkan penyelesaian/pengobatan terhadap kasus-kasus seperti ini, hingga lupa bagaimana caranya untuk mencegah. Berdasarkan indeks yang telah dikeluarkan Transparency International—sebuah lembaga internasional anti-korupsi—mengenai persepsi korupsi pada tahun 2016, Indonesia bertengger pada peringkat 90 menurun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, poin yang dimiliki Indonesia meningkat walau hanya  1 poin, dari 36 ke 37. Hal ini berarti mengindikasikan, tingkat kebersihan korupsi di negara-negara lain meningkat jauh lebih baik di bandingkan Indonesia.

Dibandingkan dengan Denmark, negara yang ditempatkan pada posisi nomor 1 sebagai negara terbersih dari Korupsi di dunia selama 5 tahun terakhir. Diikuti dengan Finlandia, Selandia Baru, dan Swedia yang selalu berada pada posisi 4 besar. Duta Besar Denmark di Indonesia, Casper Kylnge mengungkapkan Denmark berusaha menerapkan sebuah sistem di mana setiap perusahaan, institusi, ataupun lembaga memiliki sebuah lembaga kecil yang serupa KPK di dalamnya dan menyediakan hotline 24 jam sehingga publik dapat langsung melaporkan apabila ada kecurigaan terhadap instansi tertentu. Cukup berbeda dengan Indonesia yang bertumpu kepada KPK sebagai sebuah lembaga anti-korupsi yang sentralistik dapat mengawasi pergerakan korupsi di seluruh Indonesia. Selain itu, keterbukaan penyelenggara negara sudah menjadi hal yang wajib di Denmark. Setiap anggota parlemen diwajibkan mengumumkan pengeluaran, aktivitas hiburan, biaya perjalanan, hadiah yang diperoleh, hingga pertemuan resmi setiap bulan. Berbeda dengan Indonesia berdasarkan Pasal 10 s.d. 19 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelesaian Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pasal 71 ayat 2 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara garis besar mewajibkan penyelenggara negara melaporkan hartanya hanya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Tracking yang dilakukan dengan sistem yang dilaksanakan Denmark lebih relevan dan reliable dibandingkan Indonesia. Pelatihan anti-korupsi juga diberikan kepada masing-masing pejabat pemerintah tanpa memandang statusnya, berbeda dengan Indonesia di mana calon penyelenggara negara diasumsikan memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai bahayanya korupsi, sehingga tak diperlukan pelatihan-pelatihan mengenai praktik memiskinkan ini.

Kesimpulan

Siapa yang harus disalahkan?, apakah koruptor atau KPK. Menganggap koruptor sebagai pusat kesalahan mengindikasikan pembaca/pengkaji memiliki keterbalakangan dalam pencarian informasi. Akan tetapi, disisi lain, menyangka KPK sebagai pihak yang salah juga menjadi jalan yang tak dapat dianggap sepenuhnya benar dikarenakan KPK setidaknya sudah mejalankan fungsinya sebagai badan pemberantas korupsi. Perlu ditekankan, yang perlu diubah adalah sistem tracking terhadap gerak-gerik korupsi, bukan perubahan terhadap institusi tersebut. Sebelumnya, pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada Perpres yang menjabarkan strategi dan langkah-langkah Indonesia dalam memberantas korupsi, dituangkan dalam Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012—2025 dan Jangka Menengah 2012—2014. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah strategi tersebut sudah tepat sasaran dalam jangka menengah—akhir pemerintahan Presiden SBY—dan apakah strategi tersebut dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo dan KPK sebagai pedoman mencapai negara bebas korupsi dalam jangka panjang. Jika strategi yang telah disusun secara struktur dan sistematis itu ditinggalkan, maka tidak perlu heran mengapa hal-hal memalukan ini akan terus terulang.

 

Referensi

Amri, Arfi Bambani. Mengapa Denmark Paling Rendah Korupsinya. December 5, 2013. http://dunia.news.viva.co.id/news/read/464006-mengapa-denmark-paling-rendah-korupsinya (accessed March 12, 2017).

Detikcom. Anggota Komisi II Tagih Janji Mendagri Mundur Jika e-KTP Tak Selesai 2012. May 16, 2013. http://news.detik.com/berita/d-2247693/anggota-komisi-ii-tagih-janji-mendagri-mundur-jika-e-ktp-tak-selesai-2012 (accessed March 11, 2017).

Dony, Bartanius. Kasus Korupsi e-KTP Marzuki Alie Laporkan Andi Narogong ke Bareskrim. March 10, 2017. https://news.detik.com/berita/d-3443344/kasus-korupsi-e-ktp-marzuki-laporkan-andi-narogong-ke-bareskrim (accessed March 11, 2017).

Fadhil, Haris. ICW: Korupsi e-KTP Rp 2,3 T Kasus Terbesar yang Ditangani KPK. March 11, 2017. https://news.detik.com/berita/d-3444229/icw-korupsi-e-ktp-rp-23-t-kasus-terbesar-yang-ditangani-kpk (accessed March 11, 2017).

Firmanto, Danang. KPK Akan Ungkap Aliran Duit e-KTP ke Anggota DPR di Persidangan. March 10, 2017. https://m.tempo.co/read/news/2017/03/10/063854836/kpk-akan-ungkap-aliran-duit-e-ktp-ke-anggota-dpr-di-persidangan (accessed March 11, 2017).

Gabrillin, Abba. Nazaruddin Kembali Sebut Keterlibatan Mantan Mendagri dalam Korupsi Proyek KTP Elektronik. September 27, 2016. http://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/20554681/nazaruddin.kembali.sebut.keterlibatan.mantan.mendagri.dalam.korupsi.proyek.ktp.elektronik (accessed March 11, 2017).

Ibrahim, Gibran Maulana. Kasus Korupsi e-KTP, Ganjar Pranowo Bantah Terima USD 520 Ribu. March 9, 2017. https://news.detik.com/berita/d-3442592/kasus-korupsi-e-ktp-ganjar-pranowo-bantah-terima-usd-520-ribu (accessed March 11, 2017).

Tak Kenal Andi Narogong, Olly Dondokambey Bantah Terima USD 1,2 juta. March 9, 2017. http://news.detik.com/berita/d-3442796/tak-kenal-andi-narogong-olly-dondokambey-bantah-terima-usd-12-juta (accessed March 11, 2017).

Kompas. Asal Muasal Bergulirnya Kasus E-KTP. March 9, 2017. http://tv.kompas.com/read/2017/03/09/8b8314890598078b6b7643/asal.muasal.bergulirnya.kasus.korupsi.e-ktp (accessed March 11, 2017).

Mursid, Fauziah. Teguh Juwarno Bantah Kenal Andi Narogong. March 9, 2017. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/09/omjet2365-teguh-juwarno-bantah-kenal-andi-narogong (accessed March 11, 2017).

Transparency International. Corruption Perception Index 2016. Index, Transparency International, 2017.

Wirawan, Jerome. Dugaan korupsi KTP elektronik melewati tiga tahapan ini. March 9, 2017. http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39207486 (accessed March 11, 2017).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *