Akhir Perjalanan Petral

Belakangan ini, bubarnya Pertamina Energy Trading Limited (Petral) menjadi berita yang hangat diperbincangkan di berbagai media. Petral, yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero), resmi diberhentikan operasinya dan mulai memasuki proses likuidasi. Aset-aset Petral akan diambil alih oleh Pertamina. Kemudian, fungsi Petral sebagai pemasok crude oil dan produk BBM ke Pertamina akan digantikan langsung oleh unit usaha Pertamina, Integrated Supply Chains (ISC).Namun, ternyata pembubaran Petral banyak menuai pro-kontra dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat mengenai latar belakang dari pembubaran ini.

Menurut Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Reformasi Migas, Faisal Basri,Petral sudah mengalami kebobrokan sejak awal pendiriannya. Petral didirikan pada tahun 1969 oleh Pertamina dan “Interest Group” di Amerika Serikat, dengan dua anak perusahaan Perta Oil Marketing Corporatiom Ltd (POML), perusahaan Bahama berkantor di Hong Kong, dan Petra Oil Marketing Corp (berbasis di California, AS). Petra yang berdiri di Bahama inilah Perta versi Indonesia. Pada tahun 1978 POML yang berbasis di Bahama digantikan dengan perusahaan yang berbasis di Hongkong. Pada tahun ini juga permainan rezim Soeharto di tubuh Petra Group dimulai. BUMN hanya menguasai 40% saham Petral semantara sisanya dimiliki Tommy Soeharto 20 persen, Bob Hasan 20 persen, dan sisanya Yayasan Karyawan Pertamina. Kemudian pada tahun 1992, Petra Group mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura (Pertamina Energy Service Pte Limited-PES). PES berperan melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia. Pada tahun 1998 saat jatuhnya rezim orde baru, saham Perta Group diambil alih seluruhnya oleh Pertamina. Akan tetapi, jika pada masa orde baru pemain di Perta tidak disebut mafia karena berstatus resmi sebagai pemegang saham. Sementara di jaman reformasi saat kewenangan sudah ada di tangan BUMN sepenuhnya, justru penyimpangan-penyimpangan banyak terjadi.
Tiga tahun setelahnya, Perta Group berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (Petral), yang berperan sebagai trading and marketing arm Pertamina di pasar Internasional. Sampai pada tahun 2001, Petral masih berperan sebagai pemasar ekspor minyak mentah Indonesia.  Hingga tahun 2003 produksi minyak Indonesia tidak memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, sehingga Indonesia harus menjadi pengimpor minyak. Pada saat inilah terjadi tindakan ganjil dari Petral. Petral hanya berperan sebagai “administrator tender” bukan trading company. Petral tidak melakukan transaksi dengan dan ke pihak ketiga. Pelaksanaan fungsi Petral sebagai market intelligence oleh Petral tidak dilakukan dengan baik. Petral tidak mempedulikan siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli Petral dari NOCs atau MOCs. Kerugian Petral akibat ketidakefisenan juga mencapai angk afantastis USD 22 juta. Kondisi seperti ini, membuat pemerintah memindahkan wewenang PES pada ISC. Ketika sudah berada di ISC yang bermarkas di Jakarta, mulai banyak tangan yang bermain di sana. Saat itu Petral hanya berperan sebagai “pencari minyak”, akan tetapi yang memutuskan semuanya adalah ISC. Begitu permainan dalam badan ISC ketahuan, wewenang kembali dikembalikan ke tangan Petral. Namun karena saat ini petral sudah resmi dibubarkan maka kewenangannya secara otomatis berpindah kembali ke tangan ISC.

Likuidasi Pertamina Energy Trading Ltd atau yang disebut Petral hampir selalu dihubung-hubungkan dengan pemberantasan mafia migas. Anggapan tersebut sangat disayangkan karena bagaimanapun juga likuidasi Petral justru dapat berpotensi memunculkan trader “nakal” lainnya atau dengan kata lain mafia migas baru dalam pengadaan kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia. Selain itu, likuidasi Petral cukup sering dikaitkan dengan hasil kinerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang baru saja berhenti masa kerjanya. Padahal, dalam 26 rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, tidak ada satu pun rekomendasi yang menyatakan bahwa Petral harus dibubarkan. Kebijakan likuidasi Petral ini pun menjadi sedikit janggal.

Dengan dialihkannya pengadaan bahan bakar minyak Indonesia, khususnya yang berasal dari impor pada Integrated Supply Chain (ISC),kita telah menghemat 2 hingga 3 mata rantai pengadaan minyak. Penghematan ini menyebabkan menurunnya biaya pengadaan minyak sebesar 30 sampai 40 sen Dollar AS per barel danbiaya letter of credit (LC) sekitar 2 sampai 3 sen Dollar AS per barel. Dengan asumsi kurs rupiah Rp13.000,00 per Dollar AS dan kebutuhan minyak mentah dan BBM yang berasal dari impor sekitar 300 juta barel per tahun, likuidasi Petral dan pengalihan peran petral ke ISC bisa menghemat biaya pengadaan minyak mentah dan BBM sekitar 2,6 hingga 3 triliun rupiah per tahun.

Namun, hitung-hitungan di atas tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada parameter keberhasilan dari kebijakan tersebut. Kebijakan ini memang bisa dikatakan akan memberikan dampak positif, tetapi bisa saja malah sebaliknya, atau bahkan tidak memberikan dampak apapun. Oleh karena itu, perlu ada parameter yang jelas dan terukur dari kebijakan tersebut untuk mengoptimalkan potensi penghematan tersebut.

Parameter yang paling diperlukan tentunya adalah sejauh mana efisiensi dalam pengadaan minyak mentah dan BBM yang telah dihasilkan. Hal ini dapat tercermin dalam BBM dalam negeri menjadi lebih murah, meskipun secara tidak langsung. Jika kita berasumsi harga minyak dunia cenderung rendah seperti saat ini dan hasil efisiensi pengadaan minyak mentah dan BBM tercapai, sedangkan faktor lain tetap, harga BBM yang murah di dalam negeri bukanlah sebuah keniscayaan. Terdapat hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah selain dari menurunkan harga BBM di dalam negeri, yaitu mengurangi subsidi BBM dalam APBN sehingga membuka peluang fiscal space menjadi lebih besar. Anggaran subsidi BBM yang telah dihemat pun bisa dialihkan pada pembangunan infrastruktur seperti yang telah menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Sebaliknya, jika pemerintah terlena dengan pujian masyarakat atas kebijakan ini, bukan tidak mungkin malah muncul permasalahan baru dalam rantai pengadaan minyak mentah dan BBM di Indonesia.

Parameter selanjutnya adalah perbaikan kinerja keuangan Pertamina. Seperti yang telah dijelaskan di atas, penglikuidasian Petral memiliki potensi penghematan biaya pengadaan minyak mentah dan BBM di Indonesia. Dengan begitu, Pertamina diharapkan dapat membiayai kegiatan operasionalnya dengan lebih baik.

Kebijakan ini berpotensi pula terhadap mudahnya proses pengauditan dalam hal transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan minyak dan BBM di Indonesia. Karena proses pengadaan minyak mentah dan BBM sudah ditangani oleh ISC, BPK dan BPKP bisa dengan mudah mengaudit proses tersebut. Berbeda dengan ISC, Petral yang berada di Singapura dalam proses pengauditannya terdapat kendala yaitu regulasi dari negara yang bersangkutan. Karena ISC berada di Indonesia, kendala tersebut diharapkan tidak dialami lagi sehingga proses pengauditan pengadaan minyak mentah dan BBM dapat lebih transparan.

Pada dasarnya, kebijakan Pemerintah ini didasari dengan harapan bahwa mata rantai distribusi minyak dapat menjadi lebih pendek dan efisien. Agen supply chain, dalam hal ini ISC diwajibkan untuk mampu menekan biaya dan meningkatkan nilai dari suatu produk yang didistribusikan. Sehingga kehadiran ISC dengan wewenang yang lebih besar pun ada benarnya, ISC mampu memangkas biaya impor minyak hingga 22 juta dollar serta dengan jangkauan trading yang lebih luas membuat ISC mampu menekan cost yang timbul dalam proses lelang. Selain itu, terkait dengan kinerja keuangan perusahaan, pemerintah pun mendapat kewenangan yang lebih besar untuk melakukan pengauditan melalui BPK dan BPKP. Namun demikian, pemerintah perlu lebih waspada akan potensi mafia migas baru dalam pengadaan kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia. Melihat analisis cost and banefit dari kebijakan pembubaran petral, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan opsi terbaik dalam hal penyederhanaan supply chain dan penghematan biaya impor minyak. Namun, diperlukan adanya parameter-parameter yang jelas dan measurable untuk meningkatkan potensi peningkatan efisiensi nilai impor serta kinerja perusahaan itu sendiri.

 

REFERENSI

antara news. (2009, March 23). Pertamina Restrukturisasi Fungsi Integrated Supply Chain. Retrieved from antaranews.com: http://www.antaranews.com/berita/135986/pertamina-restrukturisasi-fungsi-integrated-supply-chain

Ariyanti, Fiki. 2015. Petral Cacat Hukum, Faisal Basri Bedakan Mafia Migas di Dua Era.            Diakses Juni 4 2015, dari http://bisnis.liputan6.com/read/2236300/petral-cacat-hukum-faisal-basri-bedakan-mafia-migas-di-dua-era.

Da Costa, A. B., & Guitarra, P. (2014). Perlukah Petral Bubar? Retrieved from Kompas.com: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/10/07/090000626/Perlukah.Petral.Bubar.

Harian Nasional. 2015. Sejarah Pendirian Petral Diselidiki. Diakses Juni 4, 2015, dari
http://www.harnas.co/2014/11/25/sejarah-pendirian-petral-diselidiki

Varia. 2015. Sejarah Petral dan Catatan Hitamnya. Diakses Juni 4, 2015, dari http://www.varia.id/2015/05/18/sejarah-petral-dan-catatan-hitamnya/.

Migas Review.com. 2015. 12 Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas 13 Mei 2015. Diunduh Juni 6 2015, dari http://www.migasreview.com/research

Notonegoro, Komaidi. 2015. Pembubaran Petral. Diakses Juni 6 2015, dari http://www.reforminer.com/media-coverage/tahun-2015/1331-pembubaran-petral

Stevens, G. C. (2007). Integrating the Supply Chain. Emerald Backfiles.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *