Kok Senat Terpilih Kita Diganti?

Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM

NOMOR KAJIAN 02/C2/KASTRAT/BEMFEBUGM/II/2015

 

Di penghujung tahun 2014, Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan pesta demokrasi mahasiswa tahunan, yaitu Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa). Pemilwa ini diselenggarakan tidak hanya untuk memilih Presiden Mahasiswa (Presma) BEM KM UGM, namun juga sebagai sarana untuk memilih Senat Mahasiswa sebagai pengawas dari BEM KM. Pemilwa diselenggarakan oleh badan independen, yaitu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa KM UGM (KPUM KM UGM) serta diawasi oleh badan independen pula, yaitu Badan Pengawas Pemilwa (Banwas Pemilwa). Penyelenggaraan dan pengawasan oleh badang-badan independen ini diharapkan mampu untuk menghasilkan Pemilwa yang demokratis. Namun, sudahkah Pemilwa kita kali ini demokratis?

Menurut Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa, Pemilwa merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KM UGM berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan Filosofi UGM. Pemilwa KM UGM 2014 telah berlalu. Namun masih ada beberapa pertanyaan terkait hasil Pemilwa ini. Berbagai pertanyaan mengenai poin langsung, bebas, dan adil pun muncul karena beberapa minggu belakangan ini muncul isu penggantian Senat  Mahasiswa Terpilih dari empat partai mahasiswa (parma). Penggantian Senat Mahasiswa Terpilih ini pun dianggap menjadi masalah dalam penyelenggaraan Pemilwa 2014 ini. Penentuan para pengganti Senat Mahasiswa Terpilih itu pun tidak luput dari kecurigaan beberapa mahasiswa terkait penyelenggaraan Pemilwa ini. Kami pun melakukan wawancara kepada perwakilan keempat partai serta Mahkamah Pemilwa untuk mengkonfirmasi isu penggantian ini.

Foto 1 Daftar Nama Senat Mahasiswa Terpilih yang Bekerja

Foto 2 Daftar Nama Senat Mahasiswa Terpilih Versi KPUM

Foto 3 Hasil Verifikasi KPUM

Foto 4 Hasil Verifikasi KPUM

Terdapat empat parma yang melakukan penggantian terhadap Senat Mahasiswa Terpilihnya, yaitu Partai Srikandi yang mengganti dua orang Senat Mahasiswa Terpilih, Partai Sayang Mama satu orang, Partai Macan Kampus dua orang, dan Partai Bunderan empat orang. Keempat parma ini memiliki alasan masing-masing dibalik penggantian Senat Mahasiswa Terpilihnya. Berikut merupakan hasil wawancara kami.

Partai Srikandi

Partai Srikandi menggantikan dua orang calon terpilihnya, yaitu Abdul Jalil (Abil) dan Siti Nurul Faizatus (Nurul) dengan Sahal Sabilil Muttaqien dan Arief Rahman Z. Menurut Fakhri, penggantian ini dilakukan karena Abil dan Nurul mengundurkan diri dikarenakan mendapatkan amanah lain dalam waktu yang sama. Hal ini pun menyebabkan kedua Senat Mahasiswa Terpilih inipun harus memilih mundur untuk mengemban amanah yang lain.

Partai Sayang Mama (PSM)

PSM mengganti satu orang senatnya, yaitu Akbar Eka Nugraha dengan Samuel Maraja Agung N. Penggantian Senat Mahasiswa Terpilih ini dilakukan karena Akbar diberikan amanah lain yaitu menjadi Ketua BEM Fakultas. Menurut Rafi, yang juga Senat Mahasiswa Terpilih, demi tanggung jawab yang lebih besar, Akbar harus merelakan kursinya senatnya dan menjadi ketua BEM fakultas. Hal ini dikarenakan seseorang tidak dapat menjabat dua jabatan sekaligus sehingga Akbar harus memilih dan harus digantikan.

Partai Macan Kampus

Partai Macan Kampus melakukan penggantian dua calon terpilihnya, yaitu Ryan H.D.W. dan Angga Prayogo dengan Reliusman Dachi dan MGS. Ahmad Abdullah A. Penggantian dua calon terpilih ini dikarenakan Ryan dan Angga mengundurkan diri. Ryan mengundurkan diri dikarenakan harus fokus pada skripsi dan KKN sehingga tidak mampu untuk menjalankan perannya sebagai Senat Mahasiswa KM UGM. Angga pun mengundurkan diri dengan alasan ingin menjadi aktivis di kegiatan lain. Pengunduran diri FFF ini pun telah dilakukan sebelum proses penghitungan suara berlangsung.

Partai Bunderan

Partai Bunderan melakukan penggantian terhadap keempat Senat Mahasiswa Terpilihnya, yaitu Kiki Mandagi, Sofyan, Farhan Ahmadi, dan Naufal Ibnu. Keempat Senat Mahasiswa Terpilih ini digantikan oleh Arfan Helmidamara, Arya Syailendra, M. Fakhurrazi, dan Hamdan Putra. Alasan penggantian keempat Senat Mahasiswa Terpilih ini adalah mereka tidak dapat hadir dalam Kongres KM UGM. Hal ini menurut Indri, Presiden Bunderan, dapat mengganggu kinerja Senat Mahasiswa KM UGM dengan adanya kemungkinan tidak terpenuhinya kuorum Kongres. Selain itu, keempat Senat Mahasiswa Terpilih yang digantikan inipun, menurut Indri, dianggap tidak mampu memenuhi aturan yang menyatakan bahwa Senat tidak boleh meninggalkan Yogyakarta lebih dari 30 hari kecuali dengan alasan akademis.

Namun, dibalik penggantian ini, terdapat pertanyaan mengenai munculnya nama pengganti Senat Mahasiswa Terpilih yang tidak termasuk dalam daftar calon senat mahasiswa yang lulus verifikasi dari KPUM. Kedua nama tersebut merupakan M. Fakhurrazi dan Hamdan Putra. Dalam permasalahan ini, Indri mengatakan bahwa parma memiliki hak untuk menentukan pengganti Senat Mahasiswa Terpilih dikarenakan sistem pemilihan di UGM ini menganut sistem proporsional terbuka, namun suara parma tetap masih sah dan dihitung. Hal ini dikarenakan masih ada konstituen yang memilih parma, bukan calon senat, sehingga parma memiliki hak untuk menentukan pengganti atas nama konstituen yang memilih parma. Indri juga mengatakan adanya multitafsir Pasal 82 Ayat 3 Undang-Undang KM UGM No. 3 Tahun 2014 tentang Pemilwa. Dalam UU No, 3 Tahun 2014 itu disebutkan mengenai penggantian calon terpilih diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa Peserta Pemilwa berdasarkan Surat Keputusan dari Parma yang bersangkutan. Bunderan menganggap bahwa calon hasil konvensi Parma merupakan calon dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa Peserta Pemilwa sehingga kedua nama tersebut dapat menggantikan Senat Mahasiswa Terpilih. Selain itu, kedua nama ini juga berada di Yogyakarta saat kongres berlangsung serta tidak meninggalkan Yogyakarta selama 30 hari.

Selain Parma, kami juga mewawancarai Mahkamah terkait penggantian calon terpilih ini. Berikut merupakan hasil wawancara kami dengan Mahkamah.

Mahkamah Pemilwa 2014

Menurut Mahkamah, yang diwakili oleh Probo, terjadinya perbedaan hasil Pemilwa dikarenakan Parma menyerahkan nama-nama kader mereka untuk menjadi Senat, menggantikan calon terpilih. Pengantian oleh Parma ini, menurut Mahkamah, kebanyakan berpacu pada UU Parma yang kurang tepat digunakan untuk penggantian calon terpilih. Hal ini disebabkan calon pengganti ini dapat dipilih selain dari daftar calon senat yang dikeluarkan oleh KPUM. Penggantian Senat dengan calon selain calon hasil verifikasi KPUM ini disebut Mahkamah menyalahi aturan hukum. Seharusnya permasalahan ini dibawa ke Mahkamah, namun terdapat batas masa sidang Mahkamah, yakni 3×24 jam setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilwa oleh KPUM, sehingga Mahkamah tidak dapat menindak pergantian calon terpilih ini karena diluar masa sidang. Selain itu, pelantikan juga sudah terjadi sehingga Mahkamah tidak lagi dapat menindak hal ini.

Mahkamah sendiri kecewa dengan mekanisme, dasar hukum, waktu, tata cara, dan hal lainnya terkait penyelenggaraan Pemilwa ini. Mahkamah pun mencantumkan kekurangan hasil Pemilwa 2014 ini dalam LPJ sebagai tindak lanjut. Dalam LPJ itu dicantumkan kritik dan protes terhadap Senat, Panja, dan KPUM terkait Pemilwa 2014 ini.

Analisis Hukum dan Masalah

Pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa) UGM diatur dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa UGM Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa. Segala hal mengenai ketentuan Pemilwa UGM diatur dalam UU ini, baik penyelenggara, pengawas, peserta, maupun konstituen harus tunduk pada UU ini hingga pemilwa berakhir.

Sistem pemilwa UGM berlandas pada sistem proporsional terbuka[1] yaitu calon anggota senat terpilih merupakan peserta dengan pemeroleh suara terbanyak dalam pemilwa. Calon anggota senat terpilih ini dapat mundur sebelum pelantikan dilaksanakan atau saat menjalankan masa jabatan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 82 ayat 1. Kemudian untuk mengisi kekosongan kursi tersebut, jika calon terpilih anggota senat berasal dari unsur independen maka KPUM berhak untuk menetapkan calon Pengganti antar waktu berdasarkan pemeroleh suara terbanyak kedua, ketiga, keempat dari fakultas yang bersangkutan. [2]Jika calon terpilih anggota senat yang mundur sebelum pelantikan dilaksanakan dan berasal dari unsur partai mahasiswa maka Pimpinan Partai Mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan calon terpilih pengganti melalui Surat Keputusan dengan satu syarat, yaitu calon terpilih pengganti berasal dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan umum mahaswa. [3] Kemudian ada lagi situasi ketiga, yaitu jika anggota senat yang berasal dari partai yang dalam masa jabatannya mengundurkan diri, maka hal ini disebut berhenti antar waktu yang kemudian diatur dalam Peraturan Tata Tertib Senat Mahasiswa KM UGM 2014 Pasal 9.

Sekilas telah dijabarkan mengenai hal-hal yang di atur dalam Undang-Undang dan Tatib Senat KM UGM mengenai penggantian calon terpilih dan berhenti antar waktu. Terdapat beberapa hal yang masih perlu untuk diperhatikan karena masih terdapat hal abu-abu yang memicu konflik pasca pelantikan anggota Senat KM UGM 2015, yaitu:

  1. Belum jelasnya penggunaan kata “penggantian calon terpilih” dan “penggantian antar waktu”. Kedua kata tersebut termuat dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa UGM Nomor 3 Tahun 2014, kata “Pengganti antar waktu” terdapat dalam pasal 78 yang digunakan untuk senat terpilih independen. Kata “penggantian calon terpilih” digunakan dalam Bab XVI.  Dalam Tatib SM KM UGM 2014 Pasal 9, tidak ditemukan kata “Pengganti antar waktu”, hanya terdapat kata “Anggota Berhenti Antar Waktu” tanpa disebutkan apa arti dari kata tersebut. Berkaca pada landasan hukum yang berbeda disebutkan bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah pemberhentian anggota DPRD (legislatif) ditengah-tengah masa jabatannya menjadi salah satu anggota DPRD (legislatif) dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis dan diusulkan oleh partai politik atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Undang-undang.[4] Mengingat dan mengimbang kembali bahwa kata “penggantian calon terpilih” digunakan dalam UU Pemilwa 2014 berlaku ketika anggota senat belum dilantik, serta kata “Anggota Berhenti Antar Waktu” dimuat dalam Tatib SM KM 2014 berlaku saat anggota senat telah dilantik, maka dalam kajian ini, kami menggunakan kata “Pengganti Calon Terpilih” untuk subjek, dan “penggantian calon terpilih” untuk proses penggantian, bukan “Pengganti Antar Waktu” atau “Pergantian Antar Waktu”. Sehingga dengan ini kami menyatakan bahwa kata “Pengganti antar waktu” yang terdapat dalam pasal 78 UU Pemilwa KM UGM 2014 yang digunakan untuk senat terpilih independen harus diganti dengan kata “pengganti calon terpilih” agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.
  2. Jika ditelaah lebih mendalam lagi, Undang-Undang Keluarga Mahasiswa UGM Nomor 3 Tahun 2014 ini masih banyak mengandung hal yang “abu-abu” khususnya mengenai penggantian calon terpilih yang dimuat dalam pasal 82 hingga 84. Dimulai dari pasal 82 ayat 1 poin b mengenai syarat agar calon terpilih dapat diganti yaitu mengundurkan diri, tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai mengundurkan diri atas dasar apa, berbeda dengan prasarat yang ada pada anggota yang berhenti antar waktu yang terkandung dalam Tatib Senat KM UGM pasal 9 ayat 2, disebutkan bahwa “Mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaan sendiri secara tertulis serta memberikan alasan yang rasional dan menguatkan”.
  3. Kemudian pada pasal 82 ayat 3 UU KM UGM No. 3 tahun 2014 tentang Pemilwa, disebutkan bahwa yang berhak menjadi pengganti calon terpilih adalah dari daftar calon tetap Partai Mahasiswa Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa, bukan  calon yang berasal dari daftar calon tetap peserta Pemilihan Umum Mahasiswa dari partai mahasiswa yang bersangkutan. Ayat ini multitafsir karena bisa saja terdapat perbedaan daftar calon tetap versi Partai Mahasiswa peserta Pemilwa dengan daftar calon tetap versi KPUM. Namun kita dapat merujuk ke pasal 21 yang intinya adalah Peserta Pemilihan Umum Mahasiswa yang telah lolos verifikasi KPUM ditetapkan oleh Presma.
  4. Dalam pasal 82 UU KM UGM No. 3 tahun 2014 ini pun tidak dijelaskan mengenai tugas dan wewenang KPUM. KPUM hanya memiliki wewenang untuk melakukan penetapan “Pengganti antar waktu” anggota SM untuk unsur independen yang termuat dalam pasal 78 UU KM UGM No. 3 tahun 2014. Disamping itu pada pasal 84, KPUM hanya diberi wewenang untuk memberitahukan kepada Calon Terpilih Pengganti dan mengumumkan Calon Terpilih Pengganti ke lingkungan KM UGM, bukan menetapkan Calon Terpilih Pengganti. Sehingga  KPUM tidak memiliki wewenang sebagai pelaksana proses penggantian calon terpilih karena tidak ada dasar hukum yang kuat yang seharusnya termuat dalam UU tersebut.
  5.  Batas waktu mengenai pengajuan dan pengumuman daftar Pengganti calon terpilih masih belum diatur dalam UU KM UGM No. 3 tahun 2014.

Pada pelantikan senat KM UGM 2015, terdapat dua nama anggota senat yang berasal dari proses penggantian calon terpilih, dilantik dan tidak terdaftar pada daftar calon tetap peserta Pemilwa KM UGM 2015. Kedua nama tersebut berasal dari salah satu partai peserta pemilwa. Berlandas pada wawancara kami dengan pimpinan partai tersebut, ia mengatakan bahwa kedua nama tersebut terdaftar dalam calon tetap peserta pemilwa hasil konvensi partai, namun kedua nama tersebut tidak termasuk dalam daftar calon tetap versi KPUM. Merujuk pada Undang-Undang Keluarga Mahasiswa UGM Nomor 3 Tahun 2014 pasal 82 ayat 3, yang dimaksud dengan daftar calon tetap adalah daftar calon tetap versi KPUM seperti yang telah disebutkan pada pasal 21.

Dengan diajukan dan dilantiknya kedua nama diluar daftar calon tetap peserta Pemilwa UGM dan melanggar Undang-Undang Keluarga Mahasiswa UGM Nomor 3 Tahun 2014 pasal 82 ayat 3, maka secara tidak langsung partai tersebut  telah menganggap isi dari UU KM UGM Nomor 3 Tahun 2014 merupakan dasar hukum yang tidak perlu dipatuhi, khususnya mengenai asas pemilwa[5], sistem pemilwa KM UGM yaitu proporsional terbuka[6], syarat-syarat yang harus dipenuhi bakal calon anggotas SM[7], hingga pengesahan peserta Pemilwa oleh Presma.[8]

Kesimpulan dan Saran

Penggantian Senat Mahasiswa Terpilih ini disebabkan oleh pengunduran diri Senat Mahasiswa Terpilih tersebut dan ketidakmampuan Senat untuk hadir dalam kongres. Alasan-alasan yang diungkapkan perwakilan partai diatas telah menjelaskan bagaimana parma mengambil tindakan atas kekosongan jabatan tersebut, sehingga Senat KM UGM tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang merupakan hasil dari celah produk hukum yang mendasari Pemilwa 2014 lalu, seperti penggantian calon terpilih yang tidak dipilih dari daftar calon yang ada di KPUM. Ada pula alasan pengunduran diri yang seharusnya dapat dihindari, seperti mengemban amanah lain. Pihak-pihak yang kami wawancarai pun sepakat untuk membuat Pemilwa 2015 nanti lebih baik lagi, sehingga tidak terjadi permasalahan lagi. Kami pun merumuskan beberapa solusi terkait permasalahan tersebut berdasarkan data dan wawancara yang telah kami lakukan seperti berikut.

  1. Parma wajib merilis pertanggungjawaban atas penggantian calon terpilih dan diajukan ke KPUM. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah adanya salah paham antara Parma dengan konstituen dan lembaga lain terkait dengan Pemilwa.
  2. Laporan pertanggungjawaban parma ini dirilis melalui satu pintu, yakni KPUM. KPUM sebaiknya diberikan wewenang penuh untuk merilis pertanggungjawaban parma, menyeleksi dan menetapkan calon pengganti Senat Mahasiswa Terpilih dengan batasan waktu tertentu sebelum Kongres dilaksanakan. Hal ini untuk mencegah dipilihnya calon yang tidak sesuai kriteria KPUM. KPUM juga wajib merilis nama-nama pengganti calon terpilih yang lolos verifikasi ke publik agar publik tahu siapa saja yang akan dilantik nantinya.
  3. Menindaklanjuti poin dua, Parma harus diberikan batas waktu yang jelas untuk pengajuan nama-nama pengganti Senat Mahasiswa Terpilih.
  4. Memperjelas tata cara penggantian calon terpilih yang diatur dalam UU Pemilwa
  5. Memperjelas Pasal 82 ayat 1 poin B mengenai alasan mengundurkan diri.
  6. Memperjelas perbedaan Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan Pergantian Calon Terpilih, karena penindakannya dilakukan oleh badan yang berbeda.
  7. Menguji kembali UU Pemilwa apakah sudah sesuai dengan dinamika politik yang ada di UGM saat ini.

Solusi-solusi tersebut kami harapkan mampu untuk memperbaiki sistem di Pemilwa 2015 nanti. Harapannya tidak akan ada lagi indikasi-indikasi penyelewengan terhadap Pemilwa, apalagi terkait suara konstituen. Suara konstituen merupakan hal yang sangat penting karena konstituenlah yang nantinya akan merasakan manfaat dari keputusan yang diambil oleh perwakilannya di Senat Mahasiswa KM UGM. Dengan demikian, diperlukan adanya dasar hukum Pemilwa yang tegas dan juga pelaksanaan dasar hukum tersebut dengan tepat sehingga tidak ada lagi multitafsir yang dilakukan berbagai pihak.

 

Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!

Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM

 

[1] Keluarga Mahasiswa, Pasal 5 Ayat 2, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.

[2] Keluarga Mahasiswa, Pasal 78 Ayat 2, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.

[3] Keluarga Mahasiswa, Pasal 82 Ayat 3, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.

[4] Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah

[5] Keluarga Mahasiswa, Pasal 2, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.

[6] Keluarga Mahasiswa, Pasal 5 Ayat 2, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.

[7] Keluarga Mahasiswa, Pasal 12, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.

[8] Keluarga Mahasiswa, Pasal 21, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Umum Mahasiswa Presiden Mahasiswa dan Anggota Senat Mahasiswa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *