Sikap BEM FEB UGM Terhadap Kebijakan Harga BBM Bersubsidi

PRESS RELEASE :

“Sikap BEM FEB UGM Terhadap Kebijakan Harga BBM Bersubsidi”

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan bahwa harga BBM bersubsidi, yaitu jenis Premium dan Solar, naik Rp 2.000,00 per liternya menjadi Rp8.500,00  untuk premium dan Rp7.500,00  untuk solar. Kebijakan ini telah menimbulkan banyak reaksi dari kalangan masyarakat, tak terkecuali mahasiswa.

Kebijakan ini telah menimbulkan banyak dilema (pro dan kontra) dari kelompok mahasiswa melalui sudut pandang yang diyakini benar dan menjadi landasan sikap mereka. Pandangan kami, BEM FEB UGM, adalah bukan masalah benar atau salahnya langkah pemerintah,  melainkan yang mana dari dua pilihan kebijakan tersebut yang dapat berdampak lebih baik dan lebih luas kepada masyarakat.

Namun demikian, kami BEM FEB UGM akan menyampaikan beberapa poin pandangan kami terkait kebijakan pemerintah. Pertimbangan-pertimbangan kami antara lain sebagai berikut:

  1. Dengan kenaikan harga BBM sebesar Rp2.000,00, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro Pemerintah dapat menghemat APBN sebesar Rp92 Triliun. Sedangkan menurut ekonom Tony Prasentiantono, jumlah penghematan dapat lebih besar dari angka tersebut, sekitar 150 triliun rupiah. Subsidi ini bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif, seperti membuat bandara dan pelabuhan international, perbaikan infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan, rel kereta api, dan waduk. Produktif maksudnya, infrastruktur baru tersebut dapat meminimalkan biaya transportasi komoditas. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk berbagai skema kesejahteraan rakyat, seperti cash transfer dan bantuan negara demi percepatan terwujudnya welfare state.
  2. Minyak bumi merupakan energi yang tidak terbarukan. Jika konsumsi dari sumber energi ini terus dilakukan (harga rendah akan meningkatkan insentif untuk mengkonsumsi lebih banyak), minyak bumi akan terus berkurang sehingga perbandingan produksi dan konsumsi BBM masyarakat akan sangat timpang. Hal ini membuat konsumsi semakin bergantung pada impor minyak. Defisit neraca pembayaran migas akan semakin memperparah kondisi devisa negara. Dengan kenaikan harga BBM, masyarakat diharapkan lebih dapat menghemat penggunaan energi yang berasal dari minyak, misalnya, mengalihkan pemakaian kendaraan pribadi ke transportasi publik sehingga penggunaan BBM juga dapat ditekan.
  3. Kenaikan harga BBM saat ini hanya berdampak dalam jangka pendek saja, dilihat dari permintaan dan penawaran barang/jasa yang akan menyesuaikan kedepannya. Kondisi kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok akan menyesuaikan kepada kenaikan di seluruh sektornya sehingga hanya akan berdampak pada inflasi.
  4. Masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mengimplementasi kebijakannya dalam merealokasikan subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif dan menilai sejauh mana pemerintah serius dalam memperbaiki infrastruktur. Meskipun belum pasti hasilnya akan efektif atau tidak, harga BBM tetap pun kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tetapi ketergantungan masyarakat terhadap BBM akan terus meningkat.

Selanjutnya, beberapa poin pengingat yang kami sampaikan pascakenaikan harga BBM ini agar dampaknya positif bagi masyarakat adalah:

  1. Kami meminta transparansi pemerintah mengenai alasan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000,00 per liter dari sisi hitung-hitungan ekonomi yang terbuka. Hal ini penting sebagai bagian dari edukasi pada masyarakat. Hitung-hitungan tersebut seharusnya ditampilkan secara jelas dan rinci agar setiap pihak dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah. Transparansi pada pengelolaan migas diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya good governance. Keyakinan masyarakat pada pemerintahnya merupakan faktor kunci dari stabilnya suatu negara. Terutama bagi sektor migas yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, maka transparansi untuk masyarakat luas sangat diperlukan.
  2. Kondisi masyarakat kini meyakini dan banyak kecurigaan pada tubuh penyelenggara negara terkait adanya mafia migas. Isu ini merupakan isu lama namun tidak pernah secara tegas diselasaikan. Baik masyarakat, akademisi, maupun pemerintah kami rasa sudah jelas menyadari bahwa mafia migas malah memperparah jalannya pemerintahan. Dari sisi ekonomi, mafia migas telah mendistorsi harga dengan praktik rentenya. Dari sisi pemerintahan, mafia migas jelas telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan. Sedangkan dari sisi masyarakat, mafia migas merupakan masalah yang menyebabkan tidak transparannya pengeloaan migas, sehingga banyak muncul ketidakpercayaan pada pemerintah. Pemberantasan mafia migas harus menjadi prioritas pemerintah dalam waktu dekat ini, paling tidak kami mengingatkan dalam waktu 3 bulan seharusnya sudah dapat dilakukan pengungkapan.
  3. Realisasi program yang dijanjikan pemerintah harus dijalankan seefektif mungkin. Sebab skema pengurangan subsidi untuk mendorong infrastruktur tidak diyakini dapat terjadi lagi pada masa mendatang. Program yang STL (Selected, Targeted, Limited) harus menjadi perioritas. Artinya program yang benar-benar ditujukan bagi masyarakat menengah-bawah harus diperhatikan dengan program khusus. rencana pengembangan infrastruktur tidak secara langsung dirasakan bagi masyarakat kelas menengah-bawah, sebab sektor ekonomi masyarakat tersebut tidak terlalu tergantung pada transportasi barang dan jasa yang masif. Pemerintah harus membuat program khusus bagi sektor ekonomi masyarakat menengah-bawah untuk mendorong perekonomian sektor tersebut.
  4. Dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan penggunanaan bahan bakar seperti transportasi masal dan logistik tersebut. pemerintah harus memaparkan secara terbuka terkait rencana, jumlah alokasi dana, lokasi, dan aspek lain yang berkaitan. Konsistensi terhadap transparansi alokasi dana subsidi tersebut harus ada.
  5. Untuk manfaat jangkapanjang dari kebijakan alokasi dana subsidi ini, pemerintah harus mencanangkan dan mengembangkan sumber energi non-minyak, seperti biomass, bioethanol, energi angin, energi air, energi matahari, dan energi lainnya yang memungkinkan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Hal ini perlu sebab beban anggaran pada bahan bakar minyak masih cukup besar. Ketika kemudian hari harga minyak kembali naik, bisa dipastikan beban anggaran pada impor minyak akan terjadi lagi. Hal tersebut tidak boleh lagi menjadi alasan pemerintah untuk kembali mengurangi subsidi BBM bila energi alternatif belum tersedia.

Beberapa poin yang kami sampaikan diatas merupakan pertimbangan untuk kondisi sekarang. Maksudnya adalah, kondisi sekarang harus dihadapi sebagai kenyataan yang mendesak melihat struktur APBN yang ketat dan kurangnya ruang fiskal bagi percepatan pembangunan. Padahal percepatan pembangunan dalam konteks global merupakan keharusan bagi kita agar tidak kalah saing dengan negara lain.

Kami juga mengingatkan bahwa alokasi subsidi BBM pada kondisi sekarang merupakan ‘pengorbanan’ rakyat untuk pembangunan negara dan masyarakat juga. Artinya, dana alokasi tersebut bisa dibilang dari (pengorbanan) rakyat’, dan ‘untuk rakyat’. Kini kita harus melengkapi hal tersebut dengan ‘oleh rakyat’. Kami mendorong partisipasi masyarakat, mahasiswa, dan akademisi untuk ikut mengawasi dan mengkritisi berbagai kebijakan dan alokasi dana subsidi tersebut

Demikian yang dapat kami sampaikan, BEM FEB UGM.

HIDUP MAHASISWA INDONESIA!

HIDUP RAKYAT INDONESIA!

 

Sleman, 21 November 2014

 Ketua BEM FEB UGM

 

 

Akbar Fadzkurrohman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *