SILK ROAD 21 CENTURY : ECONOMICAL INNOVATION OR POLITICAL CONSOLIDATION

Oleh :

Muhammad Rasyid Ramadhan
Adhaini Feriska Rani

Pasti anda pernah mendengar istilah jalur sutra. Jalur ini sudah ada sejak sebelum
abad pertama masehi yang menghubungkan China dengan negara-negara di timur tengah dan
sebagian di eropa. Dahulu kerajaan China menggunakan jalur ini untuk memproyeksikan
kekuatan ekonomi di penjuru dunia dengan memperdagangkan sutra yang hanya diproduksi
di China saat itu. Pada tahun 2013 president Xi Jinping mengungkapkan ambisinya untuk
membuat program bernama “One Belt, One Road Initiative.” Dalam program ini Xi Jinping
akan membangun jalur dagang antara negara-negara tetangga di Asia, Timur tengah, Afrika,
dan Eropa yang berpusat di China. Program ini bukan hanya bertujuan untuk membangun
perekonomian di daerah-daerah terpencil di China tapi juga merupakan pergerakan politik
yang menunjukan kekuatan Republik Rakyat China sebagai “New Super Power” setelah
Amerika Serikat.
Dengan kepemimpinan Presiden Trump di Amerika Serikat yang tidak pasti saat ini
dan kemuan rakyat China untuk menyatakan diri sebagai negara adidaya program ini mampu
membawa pengaruh yang cukup signifikan secara global. Dalam proyeknya Indonesia juga
merupakan salah satu target pembangunan oleh Xi Jinping. Selat Malaka yang sebagian
besarnya merupakan bagian dari Indonesia merupakan salah satu daerah yang dilalui oleh
banyak kapal industri menuju ke China menjadikan beberapa Point of Interest oleh China
untuk dikendalikan.

Latar Belakang

Silk Road atau “Jalur Sutra” merupakan jalur yang menghubungkan antara negara
China dan negara-negara di timur tengah dan eropa yang sudah ada sejak sebelum abad
pertama masehi. Jalur ini memperdagangkan berbagai hal dari rempah-rempah di India,
Senjata dari Timur Tengah, dan lain-lain. Akan tetapi, jalur ini terkenal karena sutranya yang
saat itu hanya di produksi di China. China memonopoli produksi dan perdagangan sutra
sehingga China menjadi pemain dominan dalam jalur ini. Salah satu era yang paling
gemilang adalah pada masa Monggol dimana jalur ini dikuasai oleh monggol yang
membuatnya aman menjajakan dagangan dari Konstantinnople (Istanbul) hingga ke Beijing.

Jalur ini juga mempermudah penyebaran ide, pemikiran, dan migrasi dari Asia tengah ke
Daerah timur tengah yang saat itu merupakan daerah terkaya di dunia saat itu.
Salah satu pengaruh yang paling terlihat di era modern ini dari adanya jalur sutra
adalah terbentuknya negara Turki yang sebenarnya merupakan kaum Nomad seperti Monggol
dan menetap di Anatolia. Bangsa eropa juga mendapatkan keuntungan seperti penjualan sutra
dari China dan buku dari Timur Tengah tetapi, keadaan tersebut berubah setelah
ditaklukannya Konstantinnople (Istanbul). Setelah penaklukan Konstantinnople(Istanbul)
hubungan dagang antara Timur Asia dan Eropa sehingga pada era ini mulailah era
penjelajahan eropa untuk mencari jalur alternatif agar bisa berdagang dengan negara-negara
di Asia. Dengan demikian jalur sutra yang saat itu sangat menguntungkan bagi China kini
tidak begitu menarik karena permintaan sutra dari Timur Tengah jauh lebih sedikit dibanding
Eropa. Selain itu terpecahnya daerah-daerah monggol membuat perjalanan melalui jalur ini
tidak aman dan kebanyakan perdagangan yang awalnya diutamkan melalui jalur darat kini
mulai didominasi jalur laut.
Kini presiden RRC Xi Jinping ingin kembali membangun jalur tersebut yang akan
menyambungkan seluruh Eurasia agar mampu mempermudah perdagangan dengan China.
Selain itu, salah satu agenda yang dibawa adalah untuk memngembangkan provinsi-provinsi
di China, yang tertinggal yang rata-rata berada jauh dari pesisir. Saat ini kebanyakan
perkembangan terjadi di daerah timur China yang merupakan daerah pesisir yang memiliki
pelabuhan seperti, Beijing dan Shanghai. Saat ini juga sedang terjadi masa transisi dimana
kualitas hidup masyarakat meningkat sehingga salah satu keuntungan yang biasa dimiliki di
China yaitu pekerja yang murah juga menurun sehingga China harus menemukan cara-cara
baru untuk kembali mendapatkan keuntungan dalam perdagangan di era global ini. Oleh
karena itu, Xi Jinping mempromosikan “One Belt One Road” pada pertemuan Partai
Komunis China di Beijing sebagai salah satu cara agar mereka kembali mendapatkan
keutamaan dalam berdagang. Salah satu caranya adalah mempromosikan keuntungan dan
kelebihan dari pembangunan besar-besaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Beijing dan
dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan China di Tanah asing tersebut. Selain itu, China
juga akan mempromosikan standar China yang akan menjadi acuan dalam perdagangan di
negara-negara “OBOR”.

Keadaan Perekonomian di RRC

Sumber : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?
Grafik diatas menunjukan pertumbuhan GDP di RRC. Dalam grafik ini dapat
dikatakan bahwa pertumbuhan GDP terus bertambah mulai tahun 2000, Hal ini disebabkan
pembaruan dibidang Agrikultur, Industri, dan Ekonomi. Dalam pembaruan ini yang awalnya
pemerintah Beijing memberikan keputusan secara penuh terhadap keputusan-keputusan
seperti, Tanaman apa yang ditanam, Beijing kini memberikan sebagian otoritas kepada
perusahaan-perusahaan negara milik RRC. Meskipun demikian, saat itu China tidak memiliki
kapital dan teknologi yang cukup untuk melakukan pembaruan tersebut, maka dalam bidang
ekonomi China membuka beberapa area ekonomi khusus dimana perusahaan asing bisa
membangun pabrik dan bebas dari pajak serta tarif. Hal ini dipermudah dengan tersedianya
buruh di RRC sehingga perusahaan asing mulai membangun dan mempekerjakan warga-
warga China. Hal ini berdampak positif dengan masuknya kapital dan teknologi modern ke
RRC persaingan antara perusahaan asing dan lokal meningkat sehingga terjadi peningkatan
ekonomi di daerah-daerah ekonomi eksklusif ini.
Tetapi dalam teori “Flying Geese Paradigma” dikatakan bahwa inovasi industri di
negara-negara Asia akan berbentuk seperti formasi terbang angsa dimana, Jepang sebagai
pemimpin, diikuti oleh negara-negara Industri Ekonomi ( contoh : Singapore, Korea Selatan,
Hong Kong) lalu di tingkat ketiga diikuti negara-negara Asean, dan terakhir akan diikuti
negara besar secara regional (contoh : China). Dalam teori ini dinyatakan bahwa inovasi
teknologi akan turun antar tingkat bermula dari jepang hingga ke China, selain itu
ketergantungan dengan kerja buruh akan berkurang dan menuju lebih ke arah sektor finansial.
Maka dapat dikatakan RRC akan menjadi negara terakhir yang keluar dari labour intensive
industry menuju capital intensive industry.

Dalam grafik ditunjukan pertumbuhan terus terjadi hingga memuncak tertinggi pada
tahun 2007 dimana pertumbuhan GDP mencapai 14%. Akan tetapi, sejak 2010 pertumbuhan
GDP RRC menurun karena bermunculannya negara-negara yang juga memiliki gaji yang
rendah seperti, Philipina dan Vietnam sehingga beberapa perusahaan mulai memindahkan
pabriknya yang awalnya difokuskan di China ke negara-negara di Asia Tenggara yang
memiliki Labour Cost lebih rendah ketimbang China selain itu, meningkatnya standar hidup
juga menjadi faktor meningkatnya gaji buruh di RRC.
Selain labor cost yang meningkat dan munculnya negara-negara pesaing sektor
manufaktur juga tidak bisa diandalkan dengan perkembangan teknologi, di era digital seperti
sekarang perusahaan tidak terlalu membutuhkan pekerja yang banyak untuk menciptakan
produknya akan tetapi diperlukannya sektor lain seperti sektor finansial dan jasa berkembang
pesat. Sehingga ketidaksiapan dalam menghadapi era digital dimana labor intensive industry
makin berkurang dan lebih mencondong ke capital intensive industry dimana industri ini
akan mengandalkan kapital mereka ketimbang pekerja dalam mengembangkan perusahaan
tersebut. Hal-hal ini lah yang membuat RRC turun dari negara dengan perkembangan GDP
turun di RRC.

Sumber : http://www.businessinsider.com/5-maps-that-explain-chinas-strategy-2016-1/?IR=T/#income-by-province-3

Dalam peta ini kita dapat melihat distribusi pendapatan perkapita sangat berfokus
pada daerah-daerah di pesisir China dimana daerah tersebut menjadi pusat perindustrian dan
pengiriman barang-barang ekspor keluar negeri. Selain Beijing provinsi seperti Guangdong
dan Zhenjiang juga merupakan daerah yang memiliki pendapatan perkapita yang cukup

tinggi. Hal tersebut disebabkan banyaknya daerah perindustrian dan pelabuhan yang
mengirimkan barang dan jaraknya yang dekat dengan Laut China Selatan yang dilalui banyak
kapal dagang antar negara baik antara negara-negara di Asia Tenggara maupun dari Eropa
menuju China. Kita juga dapat melihat trend dimana provinsi yang terjebak tanpa batas laut
(Landlock Province) memiliki pendapatan perkapita yang relatife rendah ketimbang provinsi
di provinsisi yang berada di pesisir pantai. Hal ini juga diperburuk dengan adanya larangan
bagi para penghuni desa untuk melakukan Imigrasi ke daerah perkotaan sehingga kekayaan
kebanyakan menumpuk di Urban Area dan menciptakan Wealth Gap yang cukup tinggi antara
warga di Urban Area dan Rural Area.

Sumber : Understanding China Belt and Road Initiative by Peter Cai (2017)

RRC yang menganut ideologi marxis akan lebih mengedepankan pembangunan menggunakan kebijak-kebijakan fiskal. Kebijakan ini akan mengedepankan penggunaan pengeluaran pemerintah(Government Expenditure) ketimbang pinjaman uang seperti kredit karena marxis berpendapat bahwa ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah, keputusan perekonomian merupakan keputusan pemerintah bukan berdasarkan pasar bebas. Kita juga dapat melihat dalam paper yang berjudul “Credit and Fiscal Multiplier in China” oleh Sophia Chen, Lev Ratnovski, and Pi-Han Tsai menyimpulkan bahwa RRC merupakan negara yang sangat dipengengaruhi oleh kebijakan-kebijakan fiskal daripada kebijakan kredit. Selain itu, pembangunan merupakan penyumbang keuntungan terbesar kedua setelah manufakturing ke perekonomian RRC. Dengan melihat kecenderungan dimana RRC harus berkompetisi dalam manufacturing dengan negara-negara lain di Asia terutama negara-negara Asia tenggara membuat China harus melakukan strategi baru dalam mendominasi perekonomian di Asia. Selain itu, di paper tersebut kebijakan yang berhubungan dengan kredit masih belum mempengaruhi perkembangan ekonomi di China. Akan tetapi, pada era revolusi industri 4.0 dimana banyaknya munculnya perusahaan-perusahaan Start-up dan berpindahnya sektor ekonomi dari manufaktur ke sektor jasa membuat ketergantungan terhadap pengeluaran pemerintah harus berubah sesuai perkembangan zaman.

Menggunakan analisa ini kita dapat memahami mengapa RRC tengah melakukan pembangunan besar-besaran terutama di provinsi Xinjiang dimana pendapatan daerahnya masih dibawah 40% dari rata-rata pendapatan daerah. Selain itu, Xinjiang berbatasan langsung dengan negara Kazakhstan yang merupakan bekas daerah Uni Soviet dan berbatasan dengan laut Caspian dan juga memiliki perbatasan dengan Rusia. Dengan membangun infrastruktur di daerah Xinjiang pemerintah di Beijing mengharapkan daerah tersebut dapat mengembangkan perekonomian dan mengurangi separatisme yang disebabkan kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, Provinsi Fujian merupakan salah satu titik utama dalam project OBOR tersebut. Meskipun tidak menghadapi kemiskinan seperti di daerah Xinjiang pemerintah RRC tetap melakukan pengembangan lebih lanjut karena lokasinya yang strategis untuk perdagangan yang dekat dengan Laut China Selatan yang kaya dengan sumber daya alam. Dengan membangun pelabuhan di dekat Laut China Selatan RRC mampu memperkuat klaimnya di Laut China Selatan sebagai daerah perairan RRC.

Daerah Pembangunan OBOR

Sumber : Understanding China Belt and Road Initiative by Peter Cai (2017)

Dapat dilihat dari peta diatas bahwa RRC akan melakukan pembangunan secara besar-besaran di berbagai negara tentunya bila suatu negara berani melakukan investasi di berbagai daerah secara massive seperti ini membutuhkan tenaga kerja dan biaya yang banyak. Selain itu bila kita lihat seksama negara-negara yang dilalui oleh jalur ini memiliki hubungan yang baik dengan RRC dan mempunyai posisi geografis yang strategis bagi RRC untuk mengembangkan agenda politiknya. Contoh dari ini adalah Pakistan, negara ini memiliki hubungan yang baik dengan RRC dikarenakan kebencian terhadap India selain itu sengketa perbatasan antara India dan Pakistan yang didukung oleh RRC merupakan salah satu alasan mengapa RRC berani membangun pelabuhan pertamanya yang berada di luar RRC adalah Pakistan. Tentunya bila terjadi konfrontasi antara India dan China, Pakistan siap membantu RRC melawan India dengan posisi pakistan yang tepat di barat india ini berarti India dikepung oleh 2 musuh di utara dan barat.

Meskipun seperti yang kita lihat memang pembangunan infrastruktur bisa membawa dampak positif kepada daerah tersebut, pembangunan yang dilakukan di negara lain itu tidak dilakukan oleh salah satu perusahaan negara tersebut melainkan menggunakan perusahaan nasional milik RRC yaitu China State Construction Engineering Corporation. Perusahaan ini akan membangun jalan, rel kereta, stasiun, pelabuhan dan lain-lain dalam pembangunan di negara-negara yang termasuk dalam proyek OBOR ini, meskipun pembangunan dilakukan di negara tersebut perusahaan ini tidak akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal melainkan mempekerjakan pegawai yang sudah ada yang merupakan warga negara China. Salah satu contoh dari hal ini ada di negara Kazakhstan, dimana perusahaan ini telah melakukan pembangunan akan tetapi warga sekitar tidak dapat merasakan keuntungan karena jumlah pengangguran tidak menurun semenjak dilakukannya pembangunan. Selain itu, negara yang mengalami pembangunan ini harus membayar infrastruktur ini kepada perusahaan ini dan mengurus jalan tersebut akan tetapi pemerintah negara tersebut tidak bisa membuat pengguna jalan membayar saat melewati jalan tersebut.

Pembangunan jalan ini bertujuan untuk mempercepat produk-produk yang dibuat di RRC agar sampai lebih cepat ke negara tujuan dengan demikian meningkatkan efisiensi produksi di RRC. Selain meningkatkan efisiensi produksi di RRC proyek ini juga bertujuan untuk membangun sektor finansial di China dengan cara memberikan pinjaman kepada negara yang melakukan pembangunan, peminjaman ini diberikan oleh “Overseas-Chinese Banking Corporation” yang bekerja sama dengan “Bank of Shanghai” dalam menyukseskan proyek besar ini. Pemerintah RRC akan mengalokasikan pembangunan di luar negeri kepada kedua bank ini lalu bank ini lalu bank tersebut akan meminjamkan uang kepada negara-negara yang diikutsertakan dalam proyek pembangunan ini. Ini berarti secara tidak langsung Beijing membayar kepada perusahaan pembangunan milik pemerintah China akan tetapi negara-negara yang mengalami pembangunan masih harus membayar lebih secara tidak langsung ke RRC dan perusahaan menggunakan bunga dari pinjaman tersebut. Hal ini akan menyerap kapital ke China dan memulai perkembangan sektor finansial di RRC.Dengan demikian tujuan Xi Jingpin untuk meningkatkan pertumbuhan GDP kembali ke double digits bisa tercapai dengan membuka peluang lebih besar kepada sektor finansial menggunakan kapital yang diserap dari negara-negara yang merupakan bagian dari proyek OBOR ini.

Keuntungan yang didapatkan oleh negara yang berpartisipasi dalam proyek ini hanyalah ketika pengendara beristirahat dan membeli bahan bakar. Sementara untuk jalur laut perusahaan konstruksi tersebut akan membangun pelabuhan besar yang salah satunya di Pakistan, Nama pelabuhan ini adalah Gwadar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang strategis bagi China dalam menghubungkan provinsinya yaitu Xinjiang ke laut melalui pakistan, selain itu pelabuhan ini memiliki jarak yang dekat dengan Timur tengah, maka stok minyak dari Timur tengah akan lebih dekat dan memudahkan RRC mendapatkan Minyak mentah ini lebih cepat dari pesaingnya seperti Amerika Serikat. Selain itu pelabuhan ini bisa digunakan sebagai pelabuhan strategis untuk penempatan kapal-kapal perang milik RRC, lokasinya yang dekat dengan daerah Timur tengah dapat memblokir supply minyak kepada negara yang berada di timur dari daerah Timur tengah, selain itu Dengan memiliki akses yang cepat ke ladang minyak di Timur tengah China bisa memonopoli supply minyak untuk negara-negara yang berada di timur Asia.

Pembangunan ini dilakukan perusahaan pembangunan china China State Construction Engineering Corporation yang akan menggunakan standar nasional RRC yang berarti bila negara yang memiliki pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut membutuhkan maintenance utility untuk perawatan atau peremajaan infrastruktur tersebut mereka membutuhkan bahan-bahan dan utilitas dari China. Negara seperti pakistan, Kazakhstan, dan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya yang belum mempunyai infrastruktur yang baik akan membutuhkan banyak sekali bahan-bahan bangunan yang akan disediakan oleh China demikian juga dengan negara-negara di Afrika seperti Kenya yang masih kurang dalam pembangunan infrastruktur. Sementara untuk negara seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan lain-lain yang pembangunan infrastrukturnya masih dalam perjalan akan mengimpor perlengkapan dan pekerja profesional asal RRC, dengan demikian pembangunan infrastruktur di negara tersebut akan menggunakan standar China yang berarti bahan baku dan perlengkapannya harus di impor dari negara tersebut. Bila  hal ini terjadi maka salah satu rencana RRC dalam proyek OBOR ini yaitu mempromosikan standar-standar China akan tercapai dan hal ini bisa jadi membuat negara-negara OBOR bergantung pada bahan-bahan pokok yang dikuasai oleh pemerintah RRC. Dengan demikian, China secara tidak langsung menunjukan soft power di Asia sebagai pemimpin dunia setelah Amerika Serikat.

 

Politik Internasional

Meskipun semua hal ini berbasis pada pembangunan dan perekonomian tujuan utama dari proyek ini adalah politik. Dapat kita lihat dari peta diatas China secara sengaja menjauhkan jalur OBOR ini dari negara-negara  yang merupakan pesaing di daerah tersebut (contoh : India) dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan AS (contoh : Philipina), China ingin menjadi negara yang paling berpengaruh di Asia. Kebijakan ini yang baru muncul 2013 merupakan respon dari kebijakan Obama pada 2011 yaitu “Pivot to Asia-Pacific” dalam kebijakan ini Presiden Obama ingin mendekatkan hubungannya dengan negara-negara di Asia dan Pasifik, Selain itu AS juga meningkatkan hubungan dengan negara-negara di Asean dan meluncurkan “Trans-Pacific Partnership”, kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh AS di Asia terutama di negara-negara Emerging Powerhouse seperti: Malaysia, Indonesia, Thailand, dan lain-lain. China yang kini sudah menjadi salah satu Powerhouse di Asia ingin memperkuat pengaruhnya di Asia, Menggunakan proyek ini RRC ingin mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Asia dan mendekatkan diri dengan negara-negara di Asia.

Saat ini dengan terpilihnya Presiden Trump di Amerika Serikat dan sikapnya yang tidak menentu membuka kesempatan RRC sebagai negara yang berpengaruh di Asia. Trump yang sebelumnya beberapa kali berkata akan keluar dari  “Trans-Pacific Partnership” akan membuat pengaruh AS di Asia berkurang untungnya Presiden Trump mengevaluasi kembali dengan keputusannya tersebut. Selain itu sengketa di Laut China Selatan antara 6 negara (Malaysia, Philipina, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Indonesia) dengan RRC membuat hubungan RRC dengan negara-negara tersebut kurang baik, selain itu RRC yang mengklaim daerah laut tersebut sebagai daerah laut teritorial mereka berdasarkan sejarah membangun pulau-pulau buatan dan markas militer yang mengancam daerah teritorial negara-negara yang memiliki klaim terhadap daerah tersebut berdasarkan hukum internasional. Saat ini Amerika Serikat sedang melakukan operasi “Freedom of Navigation Operation” dimana AS menaruh kapal-kapal perangnya di daerah laut China selatan sebagai perlawan atas kapal-kapal RRC yang melakukan blokade di beberapa pulau milik negara-negara yang juga memiliki klaim terhadap daerah laut tersebut. Tanpa kehadiran tentara AS di perairan laut China selatan RRC bisa melakukan operasi-operasi yang lebih mengganggu kestabilan di daerah laut China selatan. Bila negara-negara di daerah ini menyetujui OBOR maka klaim terhadap daerah laut ini akan semakin kuat dan alasan Amerika Serikat untuk menaruh kapal tempur di daerah laut ini akan mengurang dan AS akan terlihat sebagai invader di Asia dan membuat RRC mempunyai moral high ground, keadaan ini akan membuat RRC kelihatan lebih kuat klaimnya di Laut China Selatan dan mempermudah desakan oleh RRC untuk menguasai daerah perairan tersebut, serta membuat China kelihatan lebih pantas dalam membangun markas-markas militer di daerah laut tersebut.

Kini beberapa negara di Asia Tenggara mulai melakukan perlawanan atau pengecekan kembali setiap perjanjian yang diambil dengan RRC. Seperti contohnya di Malaysia, setelah terpilihnya perdana menteri Mahathir Mohamad kini investasi yang dilakukan oleh China di Malaysia terancam, Mahathir akan mengecek ulang semua perjanjian dalam pembangunan dan investasi yang dilakukan antara kedua negara tersebut. “’Kami tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di daerah ini, karena kapal perang menarik kapal perang lainnya,’kata Mahathir dilansir dari CNBC, Jumat (11/5).”  kalimat berikut yang dilansir dari republika.com. Dalam kalimat ini kita dapat melihat bahwa meskipun pembangunan dan investasi yang dilakukan oleh China memang terlihat bagus terdapat beberapa isi perjanjian yang harus kita waspadai, tentunya dengan menaruh kapal perang di dekat dengan daerah teritorial perairan suatu negara akan membuat resah negara tersebut apalagi bila kapal perang ini diizinkan untuk masuk dan berlabuh di daerah teritorial ini dapat mengancam kedaulatan suatu negara.

 

Menilik Propaganda OBOR Di Asia Tenggara Khususnya  Indonesia

Selama dua dekade terakhir, China semakin memperluas pengaruhnya di bidang perdagangan luar negeri, partisipasi ekonomi dan politik regional. Di Asia Tenggara, misalnya,  China sudah menjadi anggota ASEAN Plus Three, yaitu kerjasama antara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dengan China, Jepang dan Korea. Kerjasama ASEAN Plus Three dimulai pada bulan Desember 1997 dan dilembagakan pada tahun 1999 ketika para pemimpin mengeluarkan pernyataan bersama tentang Kerjasama Asia Timur pada Pertemuan Ketiga ASEAN Plus Three di Manila. Para pemimpin ASEAN Plus Three mengungkapkan tekad dan keyakinan yang lebih besar dalam memperkuat dan memperdalam kerja sama Asia Timur di berbagai tingkat dan di berbagai bidang, termasuk energi, transportasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). ASEAN sepakat untuk memperkuat kemitraan dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRC), Republik Korea (Korea) dan Jepang untuk mengatasi isu-isu bersama dan kekhawatiran dalam keamanan energi, pengembangan gas alam, studi pasar minyak, cadangan minyak, dan energi terbarukan. Di Eropa, China menjadi pemegang saham Bank Pembangunan Eropa untuk masuk ke wilayah tersebut dan membantu proyek-proyek di Asia Tengah, khususnya Kazakhstan. China juga merupakan anggota dari The New Development Bank BRICS, sebuah organisasi yang keanggotaannya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Gagasan The New Silk Road akan mulai di provinsi Xinjiang yang terletak di sisi Barat Laut China, juga disebut Daerah Otonomi Uyghur. Xinjiang berbatasan dengan negara-negara Asia Tengah yaitu Kazakhstan, Kirgizstan, dan Tajikistan. China berharap untuk mendapatkan keuntungan dari kesamaan budaya antara penduduk Uyghur China dan Asia Tengah yang mana mayoritas masyarakat Uyghur beragama Islam dan juga berbahasa Turki.

        Gagasan The New Silk Road akan memungkinkan China untuk memperluas pengaruhnya atas negara yang sebelumnya didominasi oleh Rusia. Negara-negara Asia Tengah, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, serta Rusia sudah menjadi anggota dari Shanghai Cooperation Organization. “China’s dream” yang digagas oleh Xi Jinping melalui “peremajaan besar bangsa Cina” dimaksudkan untuk membawa pembangunan ekonomi ke Xinjiang, yang merupakan pintu masuk China ke Asia Tengah. Diharapkan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi akan membantu mencegah radikalisasi minoritas Islam China. Rute darat baru yang didapatkan melalui kerja sama baru dengan negara-negara Asia Tengah akan memungkinkan China untuk melampaui Rusia, mengingat hubungan China dengan Rusia telah memburuk. Setelah Asia Tengah, rute ke arah barat yang digagas oleh China direncanakan untuk dijalankan melalui Iran, Irak, Suriah, Turki, Bulgaria, Rumania, Republik Ceko, Jerman, Belanda, dan Italia.

        Rute melalui darat adalah salah satu cara untuk mengurangi kontrol perdagangan AS dan melewati US Navy yang mengontrol lautan di dunia. Rute darat akan fokus pada rel kereta api. Saat ini hanya ada tiga sambungan rel antara China dan Eropa; salah satu yang rel yang ada berakhir di Jerman, satu dengan Polandia dan yang terakhir adalah rute eksperimental yang disebut Madrid-Yiwu. Gagasan rute keempat, yaitu proyek rel kecepatan tinggi yang menghubungkan Beijing dan Moskow, telah diumumkan. Tidak terbatas pada daratan, OBOR Initiative juga akan terdiri dari beberapa rute maritim, banyak yang sudah digunakan. Jalan Sutra maritim akan memberikan akses angkatan laut China untuk Laut Hitam dan Mediterania, yang merupakan titik perbatasan yang sangat signifikan untuk transportasi energi. Investasi infrastruktur di Afrika juga telah dimulai dengan pembangunan pelabuhan dan titik temu laut yang akan dikombinasikan dengan jaringan rel ke negara-negara Afrika yang terkurung daratan.

        Dengan visi-visi yang demikian, China di tahun 2017 ini adalah kekuatan politik yang besar. Maka dari itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh China pasti akan memiliki dampak yang sangat besar baik di level regional mau pun global. Di level regional, China dipastikan akan melakukan banyak aktivitas yang memengaruhi Asia Timur, khususnya wilayah Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara juga turut mendapatkan pengaruh besar atas kebijakan OBOR ini. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan terletak di tengah-tengah salah satu tumpuan maritim terpadat di dunia. Indonesia secara alami menghubungkan navigasi maritim antara dua samudra, antara dua benua dan di antara pasar utama yaitu Asia Tenggara. Dengan populasi sekitar 250 juta orang, pendapatan yang meningkat, dan pertumbuhan PDB tahunan yang stabil di angka sekitar 5 persen dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia diperkirakan akan menambah 90 juta penduduk di tahun 2030. Fenomena ini sendiri tengah riuh disebut dengan nama bonus demografi. Ialah suatu fenomena dimana struktur penduduk yang sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

Tabel Proyeksi GDP 32 Negara


PricewaterhouseCoopers (PwC) sebagai salah satu dari empat penyedia jasa auditor besar di dunia merilis sebuah riset tentang outlook perekonomian dengan tema “The Long View, How will the global economic order change by 2050?”. Mengutip riset IMF, posisi perekonomian Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 8 dengan total produk domestik bruto (GDP) US$3028 miliar. Dalam hal ini, PwC memproyeksikan perekonomian dunia baik di tahun 2030 & 2050. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjadi sebuah pemain ekonomi yang semakin penting. Indonesia adalah ekonomi terbesar di ASEAN saat ini, dan sudah mengambil tempat duduk di G-20. Indonesia kini memiliki semua prasyarat untuk pertumbuhan dan bahkan lebih sebagai pemain internasional utama. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, Indonesia tidak memiliki infrastruktur maritim yang cocok sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya terkonsentrasi di pulau-pulau utama negara, tetapi interkonektivitas antar pulau masih kurang, dan perusahaan yang pernah menghabiskan biaya transportasi yang tinggi karena kurangnya jumlah pelabuhan perairan laut dalam di Indonesia, memindahkan produksi mereka ke negara tetangga. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki tendensi konsep archipelago yang dimulai dari Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, dimana penikiran negara kepulauan mulai tertuang dan pengakuan internasional dalam UNCLOS 1982 yang kemudian lehirlah archipelago state principle (dulunya continent state principle).

        Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko “Jokowi” Widodo, berjanji untuk mengatasi kurangnya negara infrastruktur maritim, dan juga membuat kebijakan maritim sebagai fokus utama dalam masa kepresidenannya. Jokowi mulai menepati janji-janjinya dengan mendirikan Kementerian Koordinator Kelautan pertama di Indonesia. Pada 13 November 2014, hanya dua minggu setelah menjabat, Presiden Jokowi menguraikan lima pilar strategi maritim nya di KTT Asia Timur di ibukota Myanmar, Naypyidaw. Kelima pilar strategi tersebut adalah; sebuah kebangkitan dari budaya maritim di Indonesia, perbaikan dalam bidang perikanan negara, membangun kedaulatan dan keamanan pangan maritim, meningkatkan ekonomi kelautan Indonesia dengan meningkatkan infrastruktur pelabuhan negara , industri pelayaran dan wisata bahari, mendefinisikan diplomasi maritim dengan mitra dari Indonesia, dan membangun keamanan maritim Indonesia dan kedaulatan.        

Indonesia memiliki anggapan penting untuk memiliki kedaulatan maritim yang kuat, dan terlepas dari fakta bahwa akan terjadi peningkatan anggaran, kedaulatan maritim yang kuat mungkin akan menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam sengketa regional. Hal ini tercermin dari kebijakan penenggelaman kapal penangkap ikan ilegal yang baru dilakukan sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi. Keputusan-keputusan pengadilan Indonesia yang secara dramatis menyita kapal dan menenggelamkan penangkap ikan ilegal yang beroperasi di perairan telah dipertanyakan oleh pengamat internasional. Lebih lanjut lagi, meskipun secara resmi bersikap netral, Indonesia juga baru-baru ini menjadi lebih terlibat dalam sengketa Laut China Selatan setelah China mengklaim perairan Natuna Pulau Indonesia sebagai wilayah perairan mereka.

Strategi maritim Indonesia dan China sangat berhubungan erat. Presiden Xi Jinping pertama kali memperkenalkan gagasan China Maritime Silk Road di depan Parlemen Indonesia di Jakarta, dan China menunjukkan dukungan untuk strategi maritim Indonesia di mana Indonesia juga turut mendukung strategi maritim milik China. Dana milik China yang dikhususkan untuk mengembangkan Maritime Silk Road juga dapat menjadi sumber pembiayaan yang penting untuk proyek-proyek di Indonesia. Setelah terjadi pembekuan hubungan diplomatik selama sebagian besar dari era Soeharto – di mana Indonesia secara terbuka bertindak sebagai negara anti-komunis, China dan Indonesia akhirnya menjalin hubungan diplomatik pada awal 1990-an. Hal tersebut juga menguatkan hubungan mereka terutama setelah China menawarkan Indonesia bantuan dalam menghadapi puncak dari krisis keuangan Asia 1997.

        Kedua negara tersebut kini memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi yang makmur, dan Indonesia sebenarnya adalah salah satu negara ASEAN yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan China dibanding negara ASEAN lainnya. Saat ini, hubungan baik antara kedua negara dan kepentingan bersama dalam membangun infrastruktur maritim membuatnya sangat mungkin bahwa banyak dari pelabuhan di Indonesia setidaknya akan didanai sebagian oleh Asian Infrastructure Invesment Bank (AIIB), dan bahwa mereka mungkin dengan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi maritim Indonesia dan juga Maritime Silk Road milik Cina.

 

Pengaruh Kebijakan OBOR terhadap Ekonomi Indonesia

Lucio dalam tulisan “ASEAN Connectivity and China’s ‘One Belt, One Road”, menyatakan bahwa diplomasi Cina telah membawa dampak yang besar terhadap perekonomian ASEAN di mana di tahun 2009, Cina telah menjadi mitra bisnis terbesar ASEAN dan di tahun 2011, ASEAN menjadi mitra bisnis terbesar ke 3 bagi Cina setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa yang masih menjadi mitra dagang utama di banyak negara. Beliau juga memaparkan bahwa kebijakan OBOR Cina akan mempererat fenomena mitra dagang ini di tahun 2015. Lucio juga memaparkan di tulisan tahun berbeda, yaitu “China-Southeast Asia Connectivity: Opportunities and Challenges for the Maritime Silk Road”, tentang potensi-potensi peningkatan kerja sama dagang ASEAN dengan Cina melalui injeksi dana oleh Cina Development Bank, Cina Invesment Corporation, dan bank utama Cina lainnya. Senada dengan Lucio, Daniel Allen dalam tulisannya yang berjudul “New Opportunities in China’s “One Belt One Road” Initiative” memaparkan bahwa kebijakan OBOR Cina telah memberikan beban berat bagi Cina karena pendanaan besar oleh Cina kepada Asia Tenggara yang mencapai 90% pendanaan untuk kebijakan luar negeri di quarter ke tiga tahun 2015. Vincent Lingga, dalam tulisan “Belt and Road Summit to focus on ASEAN infrastructure opportunities”, juga menyatakan bahwa ASEAN berpotensi meraup dana sebesar 200 Milyar Dollar dari hasil inisiasi pembangunan infrastruktur. Tulisan Kanenga di tahun 2016 dengan judul “One Belt One Road Strategy in China and Economic Development in the Concerning Countries” memaparkan bahwa Cina Development Bank berjanji untuk berinvestasi di lebih dari 900 proyek-proyek termasuk meliputi batubara dan gas, pertambangan, listrik, telekomunikasi, infrastruktur dan pertanian yang melibatkan 60 negara, termasuk di antaranya wilayah Asia Tenggara. Ke lima tulisan ini membuktikan bahwa kebijakan OBOR memiliki dampak yang besar terhadap ekonomi di Asia Tenggara khususnya Indonesia, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

Pengaruh Kebijakan OBOR terhadap Politik Asia Tenggara

        Sementara di sisi politik, dalam artikel berjudul “China needs to gain trust for its one belt, one road initiative”, dipaparkan bahwa kebijakan OBOR membawa kecurigaan dari public internasional tentang motif tersembunyi Cina mengingat bahwa Ekonomi Cina sedang merosot sekitar 2 persen dari angka pertumbuhan ekonomi. Ini menimbulkan tensi politik di mana Cina harus dapat mendapatkan kepercayaan publik Internasional. Dalam tulisan “Building China’s One Belt, One Road”, Scott dan David memaparkan bahwa di sisi politik luar negeri, kebijakan OBOR mencerminkan banyak prioritas Presiden Xi Jinping kepada diskusi kebijakan luar negeri Partai Komunis besar Cina yang diadakan November lalu. Ini termasuk fokus tinggi pada peningkatan diplomasi dengan negara-negara tetangga dan penggunaan yang lebih strategis tentang ekonomi sebagai bagian dari alat diplomatik Cina secara keseluruhan. Melihat kepada aspek politik regional, Wang Wen dan tim penulisnya dalam artikel “The South China Sea Won’t Stop China-ASEAN Economic Ties”, menjelaskan tentang adanya potensi kebijakan OBOR sebagai strategi untuk memenangkan konflik Laut Cina Selatan melalui pengaruh politik yang akan berlaku pasca dijalankannya kebijakan OBOR. Terakhir, Alvin Cheng-Han Lim dalam tulisan “China’s “Belt and Road” and Southeast Asia: Challenges and Prospects” juga memaparkan bahwa kebijakan OBOR dapat dilihat sebagai salah satu instrumen politik Cina untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara Cina dan ASEAN perihal kasus Laut Cina selatan. Dari ke empat tulisan terkait, jelas bahwa kebijakan OBOR juga membawa dampak politik yang besar di Asia Tenggara khususnya Indonesia.

Indonesia perlu merespons perkembangan ini secara lebih serius, baik dalam konteks politik luar negeri maupun pembangunan. Kapasitas demografi sebagai negara berpenduduk terbesar ke-4 di dunia membuat Indonesia rentan menjadi arena pertarungan geoekonomi dan geopolitik bagi negara-negara seperti China atau Amerika Serikat. Indonesia perlu merespons melalui strategi pembangunan yang tepat untuk menyesuaikan diri dengan peta kekuasaan ekonomi politik dunia yang dinamis. Pada akhir 1960-an sampai awal 2000-an, kebijakan pembangunan Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh negara-negara Barat yang mendorong perdagangan bebas dan terbukanya pergerakan aliran modal antarnegara. Selain itu, sejak 1980-an, Indonesia mentransformasikan ekonomi melalui pengurangan bertahap kendali pemerintah terhadap pasar dan penguatan sektor finansial.

Dalam konteks global, transformasi ini selaras dengan kekuatan finansial Amerika Serikat yang mulai terbangun setelah munculnya sistem pasca-Bretton Woods, sebuah konsensus global untuk melepaskan pengendalian modal, yang memberi keleluasaan sektor keuangan untuk tumbuh di negara-negara maju dan berkembang. Namun demikian, arsitektur finansial ini terbukti gagal bertahan di negara-negara Asia Tenggara setelah badai krisis keuangan global pada 1997-1998. Di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, sistem ini terhempas oleh krisis serupa pada 2007-2008, yang dampaknya terasa hingga sekarang. Krisis finansial di Asia Tenggara kemudian direspons melalui integrasi ekonomi kawasan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN, sementara krisis finansial di Eropa dan Amerika Serikat berujung pada munculnya Konsensus Basel yang mengatur ulang peran negara dalam regulasi pasar keuangan dan sektor perbankan.

Cerita ini menunjukkan bahwa arsitektur ekonomi global pada dasarnya bersifat dinamis. Strategi pembangunan harus dapat beradaptasi dengan dinamika ini. Hal ini meniscayakan arah politik luar negeri yang terintegrasi dengan strategi pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo telah mendorong pembangunan infrastruktur—jalan, jembatan, pelabuhan, dll—sebagai salah satu agenda utama. Namun, Indonesia perlu memperhatikan fakta bahwa dorongan untuk memperbaiki infrastruktur bukan hanya didorong oleh tuntutan domestik untuk membangun fasilitas publik, tapi juga terkait dengan kepentingan negara-negara produsen bahan mentah dan kekuatan ekonomi global.

 

KESIMPULAN

Proyek obor merupakan proyek ekonomi dan politis yang sangat ambisius. Xi Jinping ingin lebih jauh memperluas kekuatan ekonomi dan politik terutama di Asia dan mengeluarkan AS dalam ikut campur urusan di Asia terutama di Laut China Selatan. Kebijakan ini akan memiliki pengaruh secara global dan China bisa menjadi salah satu super power baru di dunia. Keadaan ini masih merupakan kontroversi mengigat China bukan merupakan negara dengan record Ham yang baik dan memeliki sistem pemerintahan yang cenderung diktatorial. Oleh karena itu, Indonesia harus waspada dan berhati-hati dalam melakukan bisnis dengan China, faktor politik memiliki peran yang lebih penting bagi Beijing ketimbang keuntungan ekonomi bersama.

Handerson (1986) menjelaskan bahwa kota-kota awalnya berkembang di daerah pesisir karena efisiensi ekonomi dan manfaat konsumen. Kota-kota pesisir terletak dekat dengan laut, sehingga menyederhanakan pengiriman barang dengan biaya rendah, sementara kegiatan pelabuhan yang lebih tinggi dapat mendorong pertumbuhan ruang-ruang perkotaan dengan pembangunan pergudangan, perusahaan jasa, dan akses transportasi. Dalam hal mendukung realisasi Belt and Road Initiative dan Tol Maritim, pembangunan dan pengembangan pelabuhan sangat dibutuhkan. Analisis kemungkinan dampak investasi pada pembangunan kota-kota pesisir Indonesia menekankan bahwa investasi infrastruktur pelabuhan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dan teori terbaru tentang kota-kota pelabuhan dan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Sebuah penelitian baru menemukan bahwa aktivitas pelabuhan Indonesia dan pertumbuhan kota-kota di Indonesia terkait. Studi ini menyatakan bahwa dari tahun 2001 hingga 2010, data PDRB dari 56 kota di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di kota-kota pelabuhan lebih tinggi daripada kota-kota yang tidak memiliki pelabuhan, dengan rasio 3:1. Pelabuhan-pelabuhan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, dan perdagangan di Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan di mana sebagian besar kota adalah kota pesisir, menjadikan pelabuhan sebagai penggerak ekonomi utama negara (Karunia & Djaja, 2013).

Selama ini, kebijakan luar negeri lebih banyak berfokus untuk memperbaiki citra Indonesia di level internasional dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Ke depan, pemerintah juga perlu menggunakan politik luar negeri sebagai cara untuk menavigasi pembangunan melalui sinergi perencanaan kebijakan secara terpusat. Koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian Luar Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional vital di sini. Dalam dunia yang terhubungkan satu sama lain, tatanan geopolitik dunia mau tak mau berpengaruh bagi Indonesia, tak terkecuali bagi kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digiatkan oleh pemerintah Joko Widodo juga sangat terkait upaya Cina dalam kepemimpinan global, meningkatnya dorongan untuk industrialisasi dan kerja sama infrastruktur, serta memudarnya sektor keuangan pasca-krisis keuangan global pada 2008. Politik luar negeri yang bisa memetakan dan merespons pergeseran ini akan membantu Indonesia dalam mengarungi perubahan tatanan geopolitik kawasan ini. Untuk itu, sinergi kelembagaan antara institusi-institusi pengambil kebijakan luar negeri dan pembangunan menjadi penting. Indonesia perlu berbenah agar dapat mengambil tempat dalam perubahan dunia di masa depan.

Referensi :

China Ubah Pelabuhan Pakistan Menjadi Raksasa Regional https://www.voaindonesia.com/a/china-ubah-pelabuhan-pakistan-menjadi-raksasa-regional/4083947.html (Diakses 4 Juli 2018)

What Exactly Does It Mean That the U.S. Is Pivoting to Asia? https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/04/what-exactly-does-it-mean-that-the-us-is-pivoting-to-asia/274936/ (Diakses 14 Juli 2018)

Protes Anti-China di Vietnam, 100 Orang Ditahan https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180614020128-106-305984/protes-anti-china-di-vietnam-100-orang-ditahan (Diakses 5 Juli 2018)

Ambisi Cina dengan Proyek Jalur Sutra Abad 21 https://tirto.id/ambisi-cina-dengan-proyek-jalur-sutra-abad-21-cv27 (Diakses 4 juli 2018)

The One Belt One Road Initiative: A New Paradigm in Global Investing http://kraneshares.com/resources/presentation/2017_12_31_obor_presentation.pdf (Diakses 4 juli 2018)

Kemenangan Mahathir Bisa Ancam Investasi Cina di Malaysia https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/18/05/11/p8jikh382-kemenangan-mahathir-bisa-ancam-investasi-cina-di-malaysia (Diakses 5 Juli 2018)

OCBC in tie-up to tap Belt and Road opportunities https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/ocbc-in-tie-up-to-tap-belt-and-road-opportunities (Diakses 14 Juli 2018)

‘OBOR complementary to 2030 Agenda for Sustainable Development, Wang Yi,’ Xinhua Finance Agency in Beijing (daring), 19 July 2017, http://en.xfafinance.com/html/BR/Policy/2017/350642.shtml (Diakses  29 Juni 2018).

Dampak Kebijakan OBOR Yang Dijalankan Oleh Cina Terhadap Politik Dan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Dalam Kurun Waktu 2014-2017 http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/RS1_2016_2_1036_Bab1.pdf (Diakses  29 Juni 2018)

Panda, Ankit, ‘Sri Lanka Formally Hands Over Hambantota Port to Chinese Firms on 99- Year Lease,’ The Diplomat (daring), 11 December 2017, https://thediplomat.com/2017/12/sri-lanka-formally-hands-over-hambantota-port- to-chinese-firms-on-99-year-lease/>, (Diakses 29 Juni 2018)

Sajjanhar, Ashok, ‘China’s Belt and Road Initiative: Prospects and Pitfalls,’ Institute for Defence Studies and Analyses (daring), 28 November 2017, https://idsa.in/idsacomments/china-belt-and-road-initiative_asajjanhar_281117, (Diakses 29 Juni 2018)

Garnaut, Ross, ‘Mostly Slow Progress on the New Model of Growth,’ dalam Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang, dan Lauren Johnston (ed.), China’s New Sources of Economic Growth: Vol. 1, ANU Press, Australia.

Tai Wei Lim, ‘Introduction,’ dalam Tai Wei Lim, Wen Xin Lim, Henry Chan, dan Katherine Tseng (ed.), China’s One Belt One Road Initiative, Stallion Press, Singapore.

PwC: Indonesia Akan Menjadi Negara Dengan Perekonomian Terbesar ke-4 di 2050, Daniel Rembeth
https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2017/indonesian/pwc–indonesia-akan-menjadi-negara-dengan-perekonomian-terbesar-.html  (Diakses 29 Juni 2018)

Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014, Oleh: Humas, 14 November 2014
http://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/ (Diakses 29 Juni 2018)

ASEAN Connectivity and China’s ‘One Belt, One Road’ Could there be a convergence of interests between these two grand projects? By Lucio Blanco Pitlo III, March 26, 2015
https://thediplomat.com/2015/03/asean-connectivity-and-chinas-one-belt-one-road/  (Diakses 29 Juni 2018)

China needs to gain trust for its ‘one belt, one road’  initiative, The Jakarta Post, Sat, october 31 2015
http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/31/china-needs-gain-trust-its-one-belt-one-road-initiative.html (Diakses 29 Juni 2018)

Understanding China Belt and Road Initiative by Peter Cai (2017)

IMF working paper “Credit and Financial Multiplier” by Sophia Chen, Lev Ratnovski, and Pi-Han Tsai

Garnaut, Ross, ‘Mostly Slow Progress on the New Model of Growth,’ dalam Ligang Song, Ross Garnaut, Cai Fang, dan Lauren Johnston (ed.), China’s New Sources of Economic Growth: Vol. 1, ANU Press, Australia.

Tai Wei Lim, ‘Introduction,’ dalam Tai Wei Lim, Wen Xin Lim, Henry Chan, dan Katherine Tseng (ed.), China’s One Belt One Road Initiative, Stallion Press, Singapore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *